Menunggu Status Bencana Nasional, Sampai Berapa Banyak Lagi Nyawa Harus Dipertaruhkan?
Oleh: Muhamad Saepul Saputra
Kalimantan, sementara masyarakat harus berjuang mendapatkan udara bersih untuk sekadar bernapas. Anak-anak mengalami gangguan pernapasan, aktivitas pendidikan terganggu, dan relawan yang berjibaku memadamkan api harus mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri.
Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang seharusnya dijawab pemerintah bukan hanya berapa hektare lahan yang terbakar atau berapa banyak personel yang dikerahkan. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah mengapa, ketika dampaknya semakin luas, pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional?
Per 13 Oktober 2026, Reuters melaporkan bahwa pemerintah Indonesia belum mengindikasikan rencana untuk menetapkan status tersebut, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penambahan sumber daya untuk menangani kebakaran.
Keputusan mengenai status bencana memang memiliki pertimbangan hukum dan administratif. Namun, pertimbangan itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi ancaman kesehatan dan kehilangan ruang hidup.
Ketika Bernapas Menjadi Perjuangan
Data Kementerian Kesehatan pada 21 Agustus 2026 menunjukkan bahwa lebih dari tiga juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap akibat karhutla di tujuh provinsi. Di Kalimantan Barat, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dilaporkan sejak Januari 2026 telah melampaui 151 ribu kasus.
Angka tersebut seharusnya cukup untuk membuat pemerintah mengevaluasi secara serius apakah respons yang dilakukan sudah sebanding dengan luasnya persoalan. Sebab, bagi masyarakat yang hidup di tengah kabut asap, bencana bukan sekadar laporan situasi yang diperbarui setiap hari, melainkan ancaman yang mereka hadapi ketika membuka pintu rumah dan menghirup udara.
Di Kalimantan Tengah, seorang anak berusia 11 tahun meninggal pada 31 Agustus 2026 setelah mengalami sesak napas dan menjalani perawatan di rumah sakit. Dinas Kesehatan Murung Raya menyatakan kematiannya belum dapat dipastikan berkaitan langsung dengan paparan asap karena anak tersebut memiliki riwayat penyakit lain.
Pada periode yang sama, dua relawan pemadam kebakaran juga dilaporkan meninggal setelah terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kematian mereka menjadi pengingat bahwa krisis ini bukan hanya mengancam warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga orang-orang yang berusaha menghentikannya.
Kita tidak perlu melebih-lebihkan hubungan sebab-akibat untuk memahami betapa seriusnya situasi ini. Ketika gangguan pernapasan meningkat dan keselamatan warga terancam, pemerintah seharusnya memastikan perlindungan kesehatan berjalan maksimal, sekaligus membuka data secara transparan agar masyarakat mengetahui tingkat risiko yang sebenarnya.
Status Bencana Bukan Sekadar Label
Pemerintah mungkin beralasan bahwa penanganan tetap berlangsung tanpa penetapan status bencana nasional. Memang, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan tenaga kesehatan dan mendistribusikan perlengkapan medis, sedangkan pemerintah pusat melaporkan operasi pemadaman darat dan udara terus dilakukan.
Namun, keberadaan operasi tidak otomatis menjawab persoalan tentang kecukupan respons. Publik berhak mengetahui apakah koordinasi lintas daerah berjalan efektif, apakah kebutuhan warga terpenuhi, dan apakah sumber daya yang tersedia benar-benar menjangkau kelompok paling rentan.
Status bencana nasional bukan tombol ajaib yang langsung menyelesaikan kebakaran. Penetapannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan indikator yang relevan, tetapi pemerintah juga berkewajiban menjelaskan secara terbuka dasar keputusan untuk menetapkan ataupun tidak menetapkan status tersebut.
Di sinilah masalah akuntabilitas menjadi penting. Jika pemerintah menilai situasi belum memenuhi kriteria bencana nasional, jelaskan indikatornya kepada publik, sampaikan evaluasinya, dan tunjukkan bagaimana perlindungan warga tetap dijamin tanpa menunggu perubahan status.
Jangan sampai masyarakat justru memperoleh lebih banyak ketidakpastian daripada perlindungan. Negara tidak boleh membiarkan warga menebak-nebak seberapa serius situasi yang mereka hadapi, sementara kebijakan yang menentukan penanganan bencana berada di tangan pemerintah.
Jangan Menunggu Sampai Korban Bertambah
Kritik terhadap pemerintah bukan berarti menafikan kerja petugas di lapangan. Justru, mereka yang memadamkan api dan melayani pasien membutuhkan dukungan nyata, peralatan memadai, perlindungan kesehatan, serta kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika kebakaran sudah meluas.
Pemerintah harus segera memperjelas dasar penetapan status bencana, memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdampak, menyediakan informasi kualitas udara yang mudah diakses, dan memastikan sekolah serta kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. Pada saat bersamaan, penyelidikan terhadap penyebab kebakaran dan dugaan pelanggaran harus dilakukan secara transparan agar penanganan tidak berhenti ketika api mulai padam.
Persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari dampak lintas negara. Reuters melaporkan bahwa kabut asap telah memengaruhi Malaysia dan Singapura, sementara tekanan terhadap Indonesia untuk memperkuat penanganan kebakaran terus meningkat.
Pemerintah tidak seharusnya baru bergerak lebih serius ketika persoalan ini menjadi sorotan internasional. Warga Kalimantan berhak memperoleh perlindungan bukan karena penderitaan mereka merusak citra Indonesia, melainkan karena keselamatan manusia memang merupakan kewajiban negara.
Berapa banyak lagi warga harus jatuh sakit, berapa banyak lagi keluarga harus kehilangan orang yang mereka cintai, dan berapa lama lagi masyarakat harus hidup di tengah asap sebelum pemerintah menunjukkan bahwa keselamatan mereka benar-benar menjadi prioritas?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan konferensi pers, angka personel, atau janji bahwa pemadaman sedang dioptimalkan. Jawabannya harus terlihat dalam perlindungan yang nyata, kebijakan yang transparan, dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan keadaan di lapangan.
Sebab, ketika warga kesulitan bernapas, negara tidak boleh hanya sibuk menghitung luas kebakaran. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar melindungi kehidupan manusia.
Sebab, ketika warga kesulitan bernapas, negara tidak boleh hanya sibuk menghitung luas kebakaran. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar melindungi kehidupan manusia.
Jangan sampai status bencana baru dianggap mendesak setelah korban bertambah. Jangan sampai penderitaan masyarakat harus menunggu pengakuan administratif untuk mendapatkan perhatian yang semestinya. Dan jangan sampai Kalimantan terus terbakar sementara keselamatan warganya menjadi urusan yang selalu bisa ditunda.
