Oleh: Muhammad Nabil Alfarizi (Ketua Umum PC IMM Jakarta Pusat) Sore itu, saya diundang untuk hadir di acara Satu Meja The Forum oleh Sukidi—seorang intelektual publik yang konsisten mengangkat isu-isu kebangsaan, kebhinekaan, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa. Di forum itu, beliau tampil sebagai narasumber dengan tutur yang jernih, tenang, dan menyentuh akar persoalan secara…
Oleh: Martin Dennise Silaban (Peneliti di SHEEP Indonesia Institute & Mahasiswa Magister Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM) Seperti burung yang diberi sangkar mewah, tapi tak pernah diizinkan terbang. Otonomi daerah di Indonesia hari ini tampil megah dalam perayaan, tapi lumpuh dalam praktik. Hari ini, kita melihat kecenderungan negara melakukan redefinisi otoritas (authoritative redefinition) dimana…
Oleh: Laillia Dhiah Indriani “Kami memilih split bill bukan karena tidak sayang, tapi ini cara kami hidup damai tanpa terbebani perihal keuangan duniawi.” Split Bill mengacu pada keadaan di mana setiap orang dalam kelompok memilih untuk membayar tagihannya sendiri-sendiri. Sebelum istilah split bill populer di kalangan anak muda, praktik serupa sebenarnya sudah banyak dilakukan, hanya…
Oleh: Muhammad Wilyaksana Setelah diumumkan oleh Presiden Donald Trump mengenai kenaikan tarif impor Amerika Serikat kepada 185 negara, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak. Kenaikan tarif ini mencapai 32%, bahkan bisa mencapai 47% jika Indonesia tidak memenuhi kriteria tertentu menurut Amerika. Langkah yang diambil oleh Trump ini, meskipun dianggap sebagai langkah kontroversial, merupakan strategi…
Oleh: Nugroho Dwisatria Semesta (Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Widya Mataram Yogyakarta) Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Sejak diberlakukannya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, pemerintah telah menegaskan bahwa penerimaan siswa mulai dari jenjang TK hingga SMK perlu dilakukan berdasarkan sistem zonasi. Tujuannya jelas untuk menciptakan…
Oleh: Muhamad Fikri Asy’ari (Pegiat di PRIMALI Berdaya) Belakangan ini, peran TNI-Polri mulai meluas hingga ke ranah sipil, yang seharusnya menjadi wilayah kebutuhan dasar masyarakat, yakni pangan. Apalagi, pengesahan RUU TNI yang dilakukan secara cepat dinilai mengancam dominasi supremasi sipil. Hal ini disebabkan karena perwira aktif kini diperbolehkan menduduki jabatan sipil, salah satunya di lembaga…
Oleh: Yayang Nanda Budiman, S.H. (Lawyer Intern & Legal Content Writer) Gelar sarjana bagi sebagian besar orang kini tampaknya tidak mampu menyelamatkan mereka dari jurang ketidakpastian karir setelah menempuh pendidikan tinggi selama empat tahun. Ekspektasi yang mereka bangun selama di perguruan tinggi, berharap dapat memperoleh pekerjaan di gedung-gedung pencakar langit ibukota, menatap layar komputer seharian,…
Oleh: Galang Geraldy (Dosen Ilmu Politik UWKS – Mahasiswa S3 Ilmu Sosial Unair) Kebijakan tarif pajak yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah menciptakan dinamika baru dalam lanskap ekonomi dan geopolitik regional terutama yang berkaitan dengan perdagangan global. Tarif yang mencapai 32% pada ekspor Indonesia ke AS, seperti produk…
Oleh: Revo Linggar Vandito (Mahasiswa UPN Veteran Jakarta) Ketika Jenderal Prayuth Chan-ocha menjadi PM Thailand, jumlah menteri perempuan turun drastis dari 20% menjadi 5%. Di Indonesia, akankah RUU TNI membawa kita pada jalan yang sama? RUU TNI menjadi pukulan bagi supremasi sipil, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap reformasi oleh beberapa kelompok masyarakat sipil, termasuk mereka yang…
Oleh: T.H. Hari Sucahyo Di tengah riuhnya dunia digital, hiruk-pikuk karier, dan tuntutan akan “kehidupan ideal”, banyak anak muda modern justru menghadapi paradoks: kehampaan eksistensial. Mereka terlihat aktif, tersenyum dalam unggahan, produktif dalam bekerja, dan hadir di berbagai ruang sosial, namun di dalam diri mereka, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seakan-akan mereka…
