Arah Baru Indonesia Agar Tidak Terjerat Kebijakan Amerika Serikat

Oleh: Muhammad Wilyaksana

Setelah diumumkan oleh Presiden Donald Trump mengenai kenaikan tarif impor Amerika Serikat kepada 185 negara, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak. Kenaikan tarif ini mencapai 32%, bahkan bisa mencapai 47% jika Indonesia tidak memenuhi kriteria tertentu menurut Amerika.

Langkah yang diambil oleh Trump ini, meskipun dianggap sebagai langkah kontroversial, merupakan strategi cerdas bagi AS dalam menghambat pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, khususnya di Asia, seperti China. Amerika berupaya untuk mempertahankan dominasi pasar global dan mencegah negara-negara lain, meskipun sudah maju, untuk berkembang tanpa kendali dari AS.

Dalam menghadapi kebijakan kenaikan tarif impor tersebut, kita bisa membagi negara-negara menjadi tiga golongan:

• Golongan pertama adalah negara-negara yang menentang kebijakan ini dan siap mencari pasar baru, seperti China.
• Golongan kedua adalah negara-negara yang setuju atau yang sedang berusaha menegosiasikan pengurangan tarif, namun tetap terkekang dalam sistem ekonomi AS.
• Golongan ketiga adalah negara-negara yang sudah dikenakan sanksi lain, sehingga tidak terpengaruh langsung oleh kenaikan tarif, seperti Rusia, Korea Utara, Belarus, dan Kuba.

Lalu, di mana posisi Indonesia dalam perpecahan ini?

Saat ini, Indonesia berada dalam golongan kedua. Pemerintah Indonesia, melalui pertemuan delegasi dengan AS, mencoba menawarkan beberapa solusi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan pembayaran terkait National Payment Gateway (GPN) dan Quick Response Code Indonesia (QRIS). AS menilai kedua layanan ini menghambat perdagangan antara kedua negara, karena tidak memberi ruang bagi perusahaan jasa pembayaran asal AS untuk berpartisipasi. Alasan ini terasa klise, mengingat bahwa di baliknya terkandung niat untuk memonopoli dan mengendalikan ekonomi digital Indonesia.

Sebagai negara yang kerap menekankan kemandirian ekonomi, Indonesia tidak seharusnya setuju dengan tuntutan AS terkait GPN dan QRIS. Apalagi, jika pemerintah Indonesia hingga akhirnya mengalah untuk memberikan lebih banyak kelonggaran bagi Visa dan Mastercard. Pada akhirnya, hal ini justru akan menandai kemunduran ekonomi Indonesia, meskipun tarif impor AS turun.

Sudah saatnya pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasan dan kebanggaan sebagai bangsa besar. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa bangsa ini tidak pernah tunduk pada pihak luar. Nusantara, yang terdiri dari 17.000 pulau, dibangun dengan semangat perjuangan untuk bersatu tanpa tekanan dari negara manapun. Melalui semangat itu, saya yakin Indonesia akan didukung oleh 270 juta rakyatnya untuk tetap maju dan tidak terpengaruh oleh ancaman atau intimidasi dari negara besar seperti AS.

Jika perusahaan AS tidak bisa beradaptasi dengan aturan yang berlaku di Indonesia, mereka seharusnya dengan hormat angkat kaki dari bumi Nusantara. Meskipun perusahaan-perusahaan ini menyerap banyak tenaga kerja, kita harus tegas. Keberhasilan sebuah bangsa, seperti yang kita lihat pada China atau dalam sejarah Islam, tidak datang tanpa melewati banyak tantangan dan benturan.

Indonesia telah merdeka selama 79 tahun, meskipun dalam kondisi kemiskinan setelah dijajah selama 350 tahun. Apakah kita masih perlu takut dengan ancaman dari negara asing? Tidak. Rakyat Indonesia siap mendukung kebijakan pemerintah selama itu bertanggung jawab, jujur, dan transparan. Tentu, keputusan yang tegas mungkin tidak populer pada awalnya, namun dengan komunikasi yang baik dan kesiapan menghadapi dampak negatif, saya yakin dukungan masyarakat akan terus mengalir.

Pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi kerugian akibat menolak tuntutan dari AS. Selain itu, Indonesia juga bisa mempererat kerjasama dengan negara-negara dalam golongan pertama, seperti China, dan golongan ketiga, seperti Rusia, Korea Utara, Kuba, dan Belarus. Melalui kerjasama yang lebih solid, Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dari luar.