Politik Ekologi Bendungan Nipah: Konflik Lahan, Hegemoni Negara, dan Perlawanan Lokal di Sampang

Oleh: Ifanul Abidin Proyek Bendungan Nipah di Kabupaten Sampang, Madura, menjadi studi kasus menarik yang mengungkap relasi kuasa dalam politik ekologi Indonesia. Pembangunan infrastruktur strategis ini telah melalui perjalanan panjang dan berliku sejak pertama kali direncanakan tahun 1983, penyelesaian fisik tahun 2008, hingga penyelesaian masalah pembebasan lahan tahun 2015 (Kementerian PUPR, 2025). Pemerintah secara konsisten…

Read More

Sekolah Rakyat: Siapa Saja yang Berperan di Dalamnya?

Oleh: Ekky Purnama, S.AP (Government Consultant SMART ID) Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dibiayai oleh pemerintah. Pendidikan dasar menjadi fondasi utama…

Read More

Kritik Ekonomi Politik Kebijakan Makan Bergizi Gratis

Oleh: Okza Hendrian, M.A. (Electoral Analyst, Communication Consultant) Kebijakan makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah Indonesia, dengan estimasi anggaran lebih dari 400 triliun rupiah dalam lima tahun, memunculkan berbagai perdebatan. Dari sudut pandang ekonomi politik, kebijakan ini berpotensi menjadi alat untuk pembenaran utang baru atau perluasan defisit anggaran. Meskipun terdengar populis dan bertujuan…

Read More

Hegemoni Politik Ruang dan Bencana Proyek Strategis Nasional

Oleh: Galang Geraldy (Dosen Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya) Di dalam dinamika pembangunan di Indonesia, Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi simbol ambisi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan modernisasi infrastruktur. Di balik retorika pembangunan, sering kali terselip realitas ketimpangan dan dominasi politik ruang yang mengakibatkan berbagai bencana sosial dan ekologis. Tulisan ini mengurai melalui…

Read More

Pahlawan itu Bernama Prabowo

Oleh: Mohammad Bachrul Falah Belum genap satu tahun kepemimpinan Prabowo, rakyat sudah disuguhi berbagai freestyle kebijakan pemerintah. Meskipun kita mengakui pemberantasan korupsi menunjukkan tren positif, tapi juga harus menyadari keputusan kontroversial yang dibuatnya, mulai efisiensi anggaran, pemunduran CASN, naiknya Pph, sampai pembatasan distribusi LPG 3 Kg. Terbaru, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan pengunduran pengangkatan CASN…

Read More

Penyelesaian Perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif, Kewenangan Siapa?

Oleh: Wildhan Khalyubi (Tenaga Ahli DPR RI Fraksi Partai Golkar) Banyak yang berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan karya agung bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi acuan dalam penegakan hukum acara di Indonesia. Pasalnya, selama 43 tahun berjalan, KUHAP masih memiliki kekurangan, terutama dalam hal menyelesaikan…

Read More

Saat Pemred Menghadap Presiden: Masihkah Media Independen?

Oleh: Atha Pramudita Agung Wibowo (Mahasiswa S1 IUP Hubungan Internasional UMY) Sabtu, 22 Februari 2025, sehari setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Presiden Prabowo menerima sejumlah Pemimpin Redaksi media massa dan jurnalis senior di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Aksi bertajuk “Indonesia Gelap”…

Read More