MBG: ANTARA SOLUSI DAN AMBISI

Oleh: Febrina Nur Ramadhani (Dosen FEB Universitas Negeri Makassar)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah sejak awal telah menarik perhatian publik. Di satu sisi, program ini membawa misi mulia: memastikan anak-anak sekolah dan masyarakat rentan mendapatkan asupan gizi yang layak. Namun di sisi lain, besarnya biaya yang dibutuhkan membuat banyak pihak mulai mempertanyakan kelayakan dan efektivitasnya.

Menurut data pemerintah, untuk tahun anggaran 2025, program ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun. Jumlah ini bukan angka kecil mengingat masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan dukungan anggaran besar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penanganan bencana. Publik pun bertanya-tanya: apakah masalah gizi hanya dapat melalui program semahal ini?

Target Besar, Realitas Berat

Secara normatif, target pemerintah melalui MBG memang terlihat menjanjikan. Diperkirakan 44 juta siswa akan menerima makanan bergizi setiap hari sekolah. Harapannya, program ini dapat meningkatkan kualitas gizi, memperbaiki daya konsentrasi siswa, dan menekan angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan misi ini tidak mudah dicapai.

Alokasi dana per porsi makan nyatanya terlalu kecil jika dibandingkan dengan lonjakan harga bahan pangan. Panjangnya rantai distribusi dari penyedia hingga penerima manfaat juga membuka ruang bagi inefisiensi dan potensi penyalahgunaan anggaran. Minimnya riset tentang kebutuhan gizi di tiap daerah, lemahnya pengawasan mutu, dan keterbatasan data penerima manfaat menambah daftar tantangan yang harus diselesaikan.

Selain itu, fokus besar pada MBG dikhawatirkan akan memengaruhi sektor lain yang juga krusial. Program penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bahkan pembangunan sarana kesehatan bisa terkena imbas efisiensi anggaran karena besarnya porsi anggaran yang tersedot untuk kesuksesan program ini.

Belajar dari Program Swadaya yang Sudah Ada

Menariknya, sebelum MBG digulirkan, banyak program swadaya masyarakat sudah lebih dulu menjalankan inisiatif serupa. Di berbagai daerah, masjid, lembaga sosial, hingga komunitas relawan rutin menyediakan makanan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Bahkan, beberapa perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) telah menyalurkan bantuan pangan dengan sistem distribusi yang terkoordinasi.

Program seperti warung sedekah, gerakan berbagi nasi, hingga dapur umum swadaya menjadi bukti nyata bahwa persoalan gizi dapat ditangani melalui gotong royong masyarakat tanpa menguras APBN. Sayangnya, inisiatif-inisiatif ini sering berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi dengan kebijakan pemerintah. Padahal, jika dirangkul dan dikelola bersama, skala dan dampaknya bisa jauh lebih besar.

Kolaborasi Penta Helix: Jalan Tengah yang Rasional

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengadopsi konsep Penta Helix dalam realisasi program MBG. Konsep ini menekankan kolaborasi lima aktor utama: pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media.

Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan. Tugas utamanya bukan membiayai seluruh program, melainkan menyiapkan regulasi, standar gizi, mekanisme insentif, serta memastikan akuntabilitas. Di saat yang sama, pemerintah perlu menggandeng akademisi untuk turut menyukseskan program. Akademisi menyumbangkan riset berbasis data tentang kebutuhan gizi, pola konsumsi masyarakat, dan model distribusi pangan yang efisien. Universitas juga dapat menjadi mitra dalam melakukan monitoring dan evaluasi program secara independen. Secara teknis, realisasi program dapat dilakuka melalui kolaborasi dengan sektor bisnis. Dalam hal ini, pelaku bisnis berkontribusi melalui CSR, penyediaan rantai pasok, bahkan inovasi teknologi untuk distribusi makanan sehat dengan biaya rendah. Dukungan sektor swasta dapat berupa pembiayaan sebagian program atau kemitraan dalam pengadaan bahan pangan. Selanjutnya, komunitas dan masyarakat sipil menjadi pelaksana di tingkat lokal. Mereka paling memahami kondisi penerima manfaat, sehingga dapat memastikan program berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Terkahir adalah dukungan media dalam edukasi publik, kampanye kesadaran gizi, serta pengawasan transparansi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.

Melalui kolaborasi ini, negara bisa memangkas biaya distribusi, memberdayakan ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan kualitas gizi terjaga. Pemerintah juga dapat menerapkan skema matching fund (mekanisme pembiayaan bersama antara pemerintah dan berbagai pihak lain) untuk membuka keran sumber pedanaan dari berbagai pihak sehingga dapat menghemat alokasi APBN tanpa mengurangi manfaat program. Lebih dari itu

Menuju Kemandirian Gizi Masyarakat

Bila merujuk pada tujuan pembangunan keberlanjutan, keberadaan program MBG sejalan dengan SDGs 2 yakni Tanpa Kelaparan. Oleh karena itu, idealnya ukuran keberhasilan yang lebih mendasar dari program ini adalah ketika masyarakat mampu memenuhi gizi keluarga secara mandiri. Untuk itu, pemerintah perlu membekali masyarakat dengan edukasi gizi dan akses pangan berkelanjutan di lingkungannya sendiri. Realisasi ini juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Misalnya menjalin kerjasama dengan akademisi  untuk mengajarkan masyarakat tentang cara pemanfaatan lahan sempit untuk menanam sayuran bergizi yang dapat dikonsumsi sendiri. Selain itu, apresiasi terhadap kerja sektor pertanian juga perlu digalakkan. Dengan pola seperti ini, masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan pangan, tetapi diberdayakan agar mampu memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga secara berkelanjutan.

Memberi Solusi lebih dari Sekedar Ambisi

Masalah gizi memang mendesak, tetapi ini dapat diselesaikan bersama tanpa perlu membebani negara sepenuhnya. Melalui pendekatan Penta Helix, ambisi besar pemerintah bisa menemukan solusi tanpa mengorbankan sektor lain yang juga vital bagi pembangunan bangsa. Gotong royong antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media akan menciptakan ekosistem pemenuhan gizi yang berkelanjutan, transparan, dan hemat anggaran. Dengan cara ini, kita tidak hanya memberi makan masyarakat hari ini, tetapi juga membangun kemandirian gizi untuk masa depan.