Menggugat Ketidakadilan Ekologis di Balik Karhutla
Oleh: Nadya Dwi Nur Aprilia (Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Airlangga)
Hutan sering kali dipandang sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik kepentingan tersebut, terdapat fungsi ekologis yang tidak dapat begitu saja digantikan. Hutan merupakan penyangga kehidupan, penyimpan karbon, pengatur tata air, sekaligus ruang hidup bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada alam. Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda berbagai wilayah Indonesia, persoalannya tidak lagi sebatas hilangnya pepohonan atau rusaknya ekosistem. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu ketidakadilan ekologis: kerusakan lingkungan terjadi akibat berbagai kepentingan, tetapi masyarakat justru menjadi pihak yang paling nyata menanggung kerugiannya.
Karhutla sepanjang 2026 memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan ancaman yang dapat dianggap sepele. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan bahwa hingga 15 Oktober 2026, luas lahan yang terbakar secara kumulatif mencapai sekitar 202.000 hektare. Pada periode yang sama, tercatat sekitar 295.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak. Selanjutnya, berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 1 November 2026, total luas lahan terbakar yang tercatat mencapai 742 hektare. Rinciannya, Kalimantan Tengah mencapai 351 hektare atau turun 42%, Papua Selatan 253 hektare atau turun 56%, Sulawesi Tenggara 95 hektare atau turun 63%, Nusa Tenggara Timur 16 hektare atau turun 36%, Bangka Belitung 8 hektare atau naik 100%, dan Kalimantan Barat 19 hektare atau naik 217%. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa karhutla bukan hanya meninggalkan kerusakan pada bentang alam, tetapi juga menghadirkan konsekuensi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Di balik statistik tersebut, terdapat anak-anak yang harus menghirup udara tercemar, lansia yang semakin rentan mengalami gangguan pernapasan, serta keluarga yang harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah ancaman kabut asap.
Ketika Rakyat Menanggung Beban Kerusakan Ekologis
Persoalannya, dampak karhutla tidak dirasakan secara merata. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan terbakar sering kali menghadapi risiko paling besar, meskipun mereka bukan pihak yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan kawasan tersebut. Petani dapat kehilangan lahan dan sumber penghidupan, pekerja informal mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya aktivitas ekonomi, sedangkan anak-anak menghadapi risiko kesehatan sekaligus hambatan dalam proses pendidikan. Sementara itu, kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi memiliki pilihan yang lebih sedikit untuk melindungi diri, baik dalam mengakses fasilitas kesehatan, memperoleh alat pelindung pernapasan yang memadai, maupun berpindah sementara ke wilayah yang lebih aman. Dengan demikian, karhutla tidak hanya memperluas kerusakan ekologis, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial yang telah ada.
Karhutla Bukan Sekadar Persoalan Alam, tetapi Juga Tata Kelola
Di sinilah ketidakadilan ekologis menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Kerusakan lingkungan sering kali berkaitan dengan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, pembukaan lahan, serta pengelolaan kawasan yang mengabaikan keberlanjutan ekosistem. Memang, kondisi iklim seperti El Niño, suhu tinggi, dan rendahnya curah hujan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Namun, faktor alam tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab manusia. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian dalam pengelolaan kawasan, serta lemahnya pengawasan merupakan faktor-faktor yang perlu ditelusuri secara serius. Menyederhanakan karhutla sebagai akibat musim kemarau justru berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan tata kelola dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
Persoalan tersebut semakin berkaitan dengan arah kebijakan politik dan ekonomi. Pengelolaan hutan tidak dapat dilepaskan dari keputusan mengenai perizinan, investasi, pemanfaatan lahan, dan pengawasan perusahaan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan sekaligus memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pada 2 November 2026, Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan verifikasi terhadap lokasi kebakaran di area konsesi 335 perusahaan. Sementara itu, pada 1 November 2026, Polri mengumumkan penetapan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus karhutla. Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum, termasuk terhadap korporasi, merupakan bagian penting dalam penanganan persoalan ini. Meski demikian, penetapan tersangka tidak boleh disamakan dengan putusan bersalah. Proses pembuktian dan penegakan hukum harus tetap berjalan secara objektif.
Menuntut Kehadiran Negara dan Keadilan Ekologis
Pemerintah memang telah menerbitkan kebijakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2026. Langkah tersebut penting, tetapi keberadaan regulasi tidak cukup apabila tidak diikuti pengawasan yang konsisten dan penindakan yang transparan. Negara tidak boleh hanya hadir ketika api telah membesar, masyarakat mulai terserang penyakit, dan kerugian ekonomi tidak lagi dapat dihindari. Perlindungan lingkungan seharusnya dimulai jauh sebelum kebakaran terjadi. Pengawasan terhadap kawasan rawan, evaluasi perizinan, pemulihan ekosistem gambut, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan. Lebih dari itu, masyarakat terdampak tidak cukup hanya menerima bantuan darurat, tetapi juga berhak memperoleh pemulihan kesehatan, perlindungan mata pencaharian, dan jaminan atas lingkungan hidup yang layak.
Pada akhirnya, persoalan karhutla bukan hanya tentang siapa yang memadamkan api, melainkan juga siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan dan siapa yang memperoleh keadilan setelahnya. Pembangunan ekonomi tidak seharusnya diukur semata-mata melalui pertumbuhan investasi atau luas lahan yang berhasil dimanfaatkan, tetapi juga melalui kemampuannya menjaga keselamatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Ketika keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam terkonsentrasi pada pihak tertentu, sedangkan risiko pencemaran udara, kehilangan penghidupan, dan gangguan kesehatan ditanggung masyarakat luas, arah dan keberpihakan pembangunan patut dipertanyakan. Hutan yang terbakar memang dapat menjadi berita yang perlahan menghilang dari ruang publik ketika musim hujan tiba. Namun, penderitaan masyarakat dan kerusakan ekologis tidak ikut padam bersama api. Karena itu, menghentikan karhutla berarti menghentikan pula pola pengelolaan lingkungan yang membiarkan masyarakat terus menanggung dampak kerusakan dari aktivitas yang keuntungannya tidak mereka nikmati.
DAFTAR REFERENSI
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). Dampak El Niño masih perlu diwaspadai, BMKG perkuat dukungan pengendalian karhutla. https://www.bmkg.go.id/berita/dampak-el-nino-masih-perlu-diwaspadai-bmkg-perkuat-dukungan-pengendalian-karhutla
detikNews. (2026). Karhutla mulai turun karena hujan, tapi api di bawah tanah belum padam total. https://news.detik.com/berita/d-8735308/karhutla-mulai-turun-karena-hujan-tapi-api-di-bawah-tanah-belum-padam-total
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2026). Kemenko PMK koordinasikan perlindungan kesehatan dan pendidikan dari dampak karhutla. https://www.kemenkopmk.go.id/kemenkopmk-koordinasikan-perlindungan-kesehatan-dan-pendidikan-dari-dampak-karhutla
Kementerian Lingkungan Hidup. (2026). Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026: Dilarang membuka lahan dengan cara membakar. https://kemenlh.go.id/news/detail/surat-edaran-nomor-16-tahun-2026-dilarang-membuka-lahan-dengan-cara-membakar
Sekretariat Negara. (2026). Presiden Prabowo perintahkan pengusutan dugaan kesengajaan pembakaran hutan dan lahan. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_perintahkan_pengusutan_dugaan_kesengajaan_pembakaran_hutan_dan_lahan
