Habiskan Biaya Besar, Karhutla Terus Berulang
Oleh: Andrian Permana (PhD Candidate, Mechanical Engineering, KFUPM, Saudi Arabia)
Setiap kali mendengar berita mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terbayangkan warga yang terpaksa menjalani kehidupannya di tengah asap. Hal itu mengakibatkan jarak pandang terbatas, mengganggu aktivitas, dan beberapa sekolah pun harus diliburkan sementara waktu. Salah satu tindakan penanganan yang sering terlihat adalah helikopter menjatuhkan air ke kawasan terbakar tersebut. Namun, setelah api padam dan musim berganti, tahun berikutnya kebakaran pun kembali terjadi.
Sebagai orang yang belajar ilmu teknik, saya biasa melihat persoalan sebagai bagian dari sebuah sistem. Karenanya, muncul pertanyaan, jika pemadaman udara menjadi bagian yang utama, mengapa kita terus menghadapi masalah yang sama setiap musim kemarau tiba?
Kerugian akibat karhutla tentu tidak kecil. Bank Dunia memperkirakan kebakaran di Indonesia pada tahun 2015 mencapai sekitar 2,6 juta hektar dan mengakibatkan total kerugian ekonomi sekitar Rp221 triliun, atau setara dengan 1,9 persen produk domestik bruto (PDB). Pada tahun-tahun berikutnya, luas kebakarannya memang mengalami perubahan, namun risikonya tetap ada. Data pemerintah mencatat sekitar 1,65 juta hektare terbakar pada tahun 2019 dan 1,16 juta hektare pada tahun 2023.
Sementara itu, Greenpeace memperkirakan luas indikatif kebakaran pada tahun 2023 mencapai sedikitnya 2,13 juta hektar. Perbedaan angka tersebut perlu diamati dengan cermat karena berasal dari penghitungan dan cakupan data yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa karhutla masih menjadi masalah yang serius.
Biaya penanganan yang perlu dikeluarkan tentu sangat besar. Di Riau, BNPB menggunakan lebih dari Rp468 miliar dana siap pakai untuk penanganan karhutla pada tahun 2019. Besarnya angka tersebut mengingatkan kita bahwa pemadaman bukan hanya soal mengerahkan helikopter ketika api sudah terlanjur membesar. Namun juga kita perlu menilai apakah upaya pencegahan dan respons awal sudah berjalan efektif atau belum.
Mengapa Bom Air Sering Tak Cukup?
Bom air (water bombing) dapat membantu memadamkan titik-titik api, khususnya di lokasi yang tidak mudah dijangkau jalur darat. Namun, metode tersebut memiliki keterbatasan. Kepala BNPB pernah menjelaskan bahwa pemadaman udara tidak efektif ketika api sudah meluas. Jumlah helikopter pun terbatas, contohnya pada tahun 2023, BNPB menyebut hanya tersedia 22 helikopter water bombing, sementara kebutuhannya diperkirakan sekitar 50 unit.
Masalahnya bukan hanya sekadar jumlah unit. Api di lahan gambut dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan, alhasil bara tidak selalu tampak dari udara. Air yang dijatuhkan dari helikopter pun belum tentu dapat menjangkau sumber api yang tersembunyi di dalam lapisan gambut. Oleh karena itu, operasi udara perlu berjalan bersamaan dengan upaya pemadaman darat dan juga disertai langkah pencegahan.
Teknologi modifikasi cuaca bergantung pada kondisi atmosfer. Penyemaian awan membutuhkan awan yang sesuai. Ketika awan hujan tidak terbentuk, kemungkinan untuk menghasilkan hujan buatan ikut menurun. Artinya, teknologi tersebut dapat membantu dalam kondisi tertentu, namun tidak dapat menjadi satu-satunya solusi penanganan.
Data titik panas dari satelit juga perlu dihubungkan dengan tindakan di lapangan. Informasi baru dapat bermanfaat jika dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan cepat oleh para petugas yang memiliki akses serta sumber daya untuk mencapai lokasi. Masalah berikutnya, bukan sekadar apakah datanya tersedia, melainkan bagaimana alur dari deteksi, verifikasi, hingga pemadaman itu berjalan dengan baik dan benar.
Menjaga Gambut Tetap Basah
Jika dari pemadaman udara saja memiliki keterbatasan, tentu upaya pencegahan perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Salah satu langkah penting adalah menjaga tata air gambut agar lahan tidak mengering. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 menetapkan bahwa ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah berada lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan.
Salah satu cara untuk menahan air adalah dengan membangun sekat kanal di lokasi yang sesuai. Pemantauan tinggi muka air dan kelembaban tanah juga dapat membantu petugas mengenali kondisi yang berisiko. Jika informasi pemantauan terhubung dengan tim lapangan, respons dapat dimulai sebelum api meluas. Pada tahap itulah helikopter berperan sebagai bagian dari strategi, bukan menjadi satu-satunya solusi
Mau Sampai Kapan?
Persoalan karhutla tidak dapat dianggap hanya sekadar menjadi urusan teknologi semata. Pengawasan izin dan penegakan hukum juga punya peran penting. Pantau Gambut melaporkan bahwa sekitar 56 persen area terbakar di kesatuan hidrologis gambut pada Juli-Agustus 2025 berada di area berizin, termasuk HGU perkebunan sawit dan PBPH. Temuan tersebut tentu memperkuat perlunya pengawasan terhadap wilayah berizin dan tindak lanjut yang jelas ketika kebakaran terjadi.
Helikopter tetap dibutuhkan, terkhusus untuk beberapa lokasi yang sulit dijangkau melalui pemadaman darat. Namun, upaya penanganan akan selalu berulang jika pencegahan, perlindungan gambut, kesiapan petugas darat, dan pengawasan tidak berjalan secara beriringan. Harapan saya generasi setelah kita dapat tumbuh dengan udara yang lebih bersih. Hal itu menuntut kita mulai mencegah kebakaran sebelum asap kembali memenuhi langit Indonesia.
