Indonesia Butuh Militer Yang Kuat Tanpa Harus Ada Seragam di Mana-Mana
oleh: Dendy Raditya Atmosuwito
Pada akhir Februari 2026, dunia tersentak. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam Iran dalam sebuah operasi militer yang skalanya belum pernah terjadi sejak Perang Teluk. Fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan sejumlah titik strategis lainnya rata dengan tanah. Yang paling mengguncang tentu saja satu kabar yang kemudian mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara dramatis: Ayatullah Ali Khamenei gugur. Pemimpin tertinggi Iran selama hampir empat dekade itu gugur dalam rangkaian serangan tersebut.
Bagi Indonesia, kejadian itu mestinya bukan sekadar tontonan. Peristiwa Iran adalah pengingat keras bahwa dunia tidak pernah benar-benar damai, bahwa ancaman bisa datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Pertanyaannya kemudian sederhana: seberapa siap kita?
Persoalan inilah yang sebetulnya perlu kita bicarakan dengan serius: Indonesia membutuhkan militer yang kuat, tangguh, dan professional. Itu tidak perlu diperdebatkan. Tapi “militer yang kuat” tidak sama dengan “militer yang ada di mana-mana.”
Kita hidup di zaman di mana ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi melulu berbentuk pasukan asing yang mendarat di pantai dengan kapal perang. Ancaman hari ini jauh lebih licin, lebih canggih, dan lebih sering datang tanpa bunyi tembakan sama sekali. Serangan siber terhadap infrastruktur negara bisa melumpuhkan jaringan listrik, sistem perbankan, dan komunikasi publik dalam hitungan jam. Kapal asing yang beroperasi di Laut Natuna Utara tidak selalu membawa senjata, tapi kehadirannya sudah cukup untuk menggerus kedaulatan kita secara perlahan. Satelit asing melayang di atas wilayah udara kita, mengumpulkan data yang nilainya jauh melebihi satu truk logistik militer konvensional.
Artinya, jika kita serius membangun militer yang kuat, maka kita harus serius membangun kekuatan di laut, di udara, di angkasa, dan di ruang siber. Bukan cuma menambah pasukan infanteri yang pandai baris-berbaris. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita punya lebih dari 17.000 pulau, garis pantai yang panjangnya mengalahkan banyak negara benua, dan Zona Ekonomi Eksklusif yang luasnya membuat orang pusing kalau diminta menghitungnya sambil berdiri. Dengan geografi semacam itu, kekuatan laut bukan sekadar tambahan dalam daftar belanja alutsista, melainkan fondasi pertahanan yang paling dasar. Kapal perang, kapal selam, dan sistem pengawasan maritim yang memadai adalah kebutuhan, bukan kemewahan.
Di udara, kondisi kita juga tidak kalah memprihatinkan jika kita mau jujur. Armada pesawat tempur yang tua, jumlah yang terbatas, dan kemampuan pertahanan udara yang masih perlu banyak perbaikan membuat kita rentan. Ruang udara yang luas tidak ada gunanya jika kita tidak mampu mengontrolnya secara efektif. Sementara itu, negara-negara tetangga terus memperbarui armada udara mereka dengan teknologi generasi terbaru.
Lalu ada ruang angkasa. Banyak yang menganggap ini terlalu jauh dari urusan pertahanan sehari-hari. Padahal satelit militer adalah mata dan telinga yang tidak pernah tidur. Navigasi, intelijen, komunikasi strategis, semuanya bergantung pada kemampuan kita di luar atmosfer. Negara yang tidak punya kapabilitas antariksa mandiri adalah negara yang bergantung pada “titipan” data dari pihak lain, dan itu berarti bergantung pada kepentingan pihak lain pula. Dalam konflik Iran melawan AS-Israel, dominasi intelijen berbasis satelit menjadi salah satu faktor penentu akurasi serangan. Kita tidak perlu menjadi kekuatan antariksa kelas satu dalam semalam, tapi memiliki satelit pengintai dan komunikasi militer sendiri adalah langkah yang tidak bisa terus-terusan ditunda.
Soal siber, rasanya sudah tidak perlu banyak penjelasan. Setiap hari ada laporan kebocoran data, peretasan sistem pemerintah, atau serangan terhadap infrastruktur digital. Kita butuh pasukan siber yang terlatih, dengan anggaran memadai, bukan sekadar unit kecil yang terbentuk karena ada anggaran sisa dari pembelian truk. Perang modern sudah lama bergeser ke dimensi virtual.
Semua kebutuhan itu nyata dan mendesak. Tapi di sinilah letak paradoksnya: membangun militer yang kuat justru memerlukan fokus penuh pada tugas-tugas militer itu sendiri. Ketika tentara aktif dilibatkan dalam jabatan sipil, dalam proyek infrastruktur, dalam urusan administrasi daerah, atau dalam acara-acara seremonial yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan pertahanan, maka perhatian, anggaran, dan sumber daya manusia yang seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan tempur justru terserap ke hal-hal lain.
Militer yang profesional adalah militer yang tahu persis apa tugasnya dan tidak tergoda untuk meluaskan wilayah kerjanya ke ranah yang bukan urusannya. Negara-negara dengan militer terkuat di dunia membangun kekuatan mereka justru dengan disiplin kelembagaan yang ketat, memisahkan dengan tegas antara fungsi militer dan fungsi sipil. Bukan karena mereka tidak percaya pada militernya, melainkan justru karena mereka menghormati profesionalisme institusi tersebut.
Hal yang sama berlaku untuk dunia pendidikan. Sekolah yang baik mengajarkan disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan rasa hormat, tanpa harus menggunakan metode yang meniru suasana latihan militer. Karakter yang kuat tidak dibangun dengan cara membentak siswa di lapangan apel. Karakter dibangun melalui proses belajar yang sehat, dialog yang terbuka, dan lingkungan yang menumbuhkan rasa percaya diri. Budaya militeristik yang dipaksakan ke dalam pendidikan justru berpotensi melahirkan generasi yang patuh karena takut, bukan karena memahami nilai-nilai yang mereka anut.
Kita ingin Indonesia punya tentara yang tangguh di laut dan bisa menjaga setiap inci ZEE kita. Kita ingin punya angkatan udara yang mampu merespons ancaman dalam waktu cepat. Kita ingin punya pasukan siber yang bisa melindungi sistem vital negara dari serangan dua puluh empat jam sehari. Kita ingin punya kapabilitas antariksa yang membuat kita tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk mengintip wilayah sendiri. Dan kita ingin semua itu berjalan di bawah komando profesional yang akuntabel kepada konstitusi dan rakyat.
Semua itu mungkin, dan memang harus menjadi tujuan kita. Caranya bukan dengan menyebarkan seragam loreng ke setiap sudut kehidupan sipil, melainkan justru dengan memfokuskan energi, anggaran, dan sumber daya manusia terbaik pada pembangunan kapabilitas militer yang sesungguhnya. Biarkan sekolah menjadi sekolah. Biarkan kantor pemerintah diisi oleh aparatur sipil yang kompeten. Dan biarkan tentara menjadi tentara yang betul-betul siap ketika negara membutuhkan mereka.
Karena pada akhirnya, negara yang aman bukan negara yang penuh seragam tentara. Negara yang aman adalah negara yang tahu persis di mana meletakkan kekuatannya, tahu cara menggunakannya untuk melindungi warga serta wilayahnya, dan cukup bijaksana untuk tidak meletakkannya di tempat yang salah.
