Refleksi Hari Buruh: Gen Z di Jalan Terjal Krisis Ketenagakerjaan
oleh: Muhammad Iqbal Khatami (Pimred/Founder Muda Bicara ID)
Jalan menuju visi Indonesia Emas 2045 nampaknya semakin terjal jika melihat tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Di atas jalan ini, melangkah jutaan kaki Generasi Z—kelompok demografis yang jumlahnya mencakup 28% dari total populasi, dan mayoritas adalah angkatan kerja. Tidak hanya itu, Gen Z sebagai digital native, yang sejak lahir akrab dengan zaman digital, menghadapi sebuah paradoks ketenagakerjaan yang mengancam akan mengubah asa bonus demografi menjadi beban demografi.
Kegetiran tersebut didukung oleh data statistik yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada usia 15-24 tahun sebesar 19,40%, di mana angka ini melebihi angka nasional. Ironisnya, terdapat hampir 9,9 juta pemuda yang tergolong dalam kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training).
Meledaknya Pekerja Informal
Kondisi di atas juga cukup diperparah dengan adanya pergeseran struktur tenaga kerja di pasar kerja nasional. Penulis mencoba memvalidasi ini dengan melihat data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan laporan resmi mereka, terjadi penurunan signifikan pada jumlah peserta Penerima Upah (PU) atau pekerja di sektor formal, dari 29,3 juta orang pada 2024 menjadi hanya 27,4 juta orang pada Desember 2025.
Hilangnya hampir dua juta pekerja di sektor formal ini menandakan bahwa pintu gerbang menuju pekerjaan dengan stabilitas gaji dan perlindungan sosial yang mapan kian berkurang drastis. Entah karena faktor PHK, pengurangan karyawan, atau faktor lainnya yang perlu digali lebih jauh. Sebaliknya, ledakan terjadi di sektor Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal, yang angkanya melonjak drastis dari 9,9 juta di tahun 2024 menjadi 14,2 juta pada Desember 2025.
Data ini dapat dimaknai bahwa terjadi migrasi besar-besaran tenaga kerja kita dari sektor formal menuju sektor informal yang saat ini masih menjadi sektor dengan penuh ketidakpastian. Tren ini memaksa Gen Z masuk ke dalam sebuah ekosistem di mana kemandirian ekonomi mau tidak mau peluangnya akan lebih banyak di jalur informal yang minim proteksi.
Angka di atas hanya menggambarkan pergeseran migrasi besar dari sektor formal ke informal. Namun, tentu saja banyak yang tidak terpotret, salah satunya adalah para pekerja informal yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, seperti freelancer, pengemudi daring, dan lain sebagainya.
Mayoritas Gen Z Kerja Sampingan
Jalan terjal ketenagakerjaan juga terlihat dari munculnya “hustle culture”, yakni menjalani lebih dari satu pekerjaan. Survei terbaru dari Harris Poll menunjukkan bahwa sebanyak 57 persen pekerja Gen Z memiliki pekerjaan sampingan. Budaya ini lahir dari keterpaksaan dan strategi bertahan hidup yang pragmatis ala Gen Z. Hal ini didorong oleh jebakan finansial yang kian dalam, kondisi ini menjebak banyak kelompok muda menghadapi ketidakstabilan finansial sejak awal karir mereka. Belum lagi, kenaikan upah minimum yang dinilai banyak pihak masih tidak sebanding dengan melesatnya biaya hidup dan inflasi.
Peningkatan jumlah pekerja paruh waktu dan pekerja di sektor informal adalah bukti nyata dari meluasnya fenomena ini. Bagi Gen Z, ini adalah cara untuk mengambil kembali kendali atas nasib finansial mereka.
Tren budaya ini nampaknya akan semakin menguat, setelah rilis data terbaru dari APINDO menyebut bahwa 67% perusahaan menyatakan tidak berminat melakukan rekrutmen karyawan baru dalam waktu dekat. Artinya, Gen Z masih akan menghadapi sempitnya lapangan kerja baru di waktu mendatang.
Mengurai Benang Kusut
Pemerintah perlu menaruh perhatian lebih dan mencari solusi untuk mengurai benang kusut tersebut. Kelompok muda yang layu di sektor informal akan sangat rentan menjadi bom waktu di masa mendatang, mengingat mereka adalah tulang punggung yang seharusnya menopang visi Indonesia Emas 2045.
Pilihan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan adalah dua: segera mengurai benang kusut dan memperkuat peluang kerja formal yang inklusif, atau membiarkan Gen Z tumbuh dalam rapuhnya sektor informal yang minim perlindungan. Untuk solusi jangka pendek, Pemerintah perlu segera memastikan seluruh pekerja informal terlindungi oleh jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
