Komunikasi sebagai Instrumen Kebijakan
Oleh: Muhammad Iqbal Khatami (Founder Muda Bicara ID)
Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah podium berkata: “Rakyat di desa enggak pakai dolar, kok.” Di kesempatan lain, ia menambahkan: “Selama Pak Purbaya masih tersenyum, tenang saja.” Pernyataan ini Ia keluarkan sebagai respon kepanikan publik saat Rupiah menyentuh Rp17.600 per dolar AS. Kepanikan publik semakin beralasan yang kuat ketika premi risiko obligasi negara melesat, pasar saham semakin anjlok, hingga arus modal asing keluar.
Nampaknya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo tersebut bukan sebatas guyonan seorang presiden yang sedang mencairkan suasana dan menenangkan publik. Pertanyaannya, dengan gaya komunikasi demikian, yang terjadi apakah menenangkan atau justru menafikan masalah?
Namun yang pasti, dalam lanskap komunikasi kebijakan, dua kalimat itu adalah kebijakan itu sendiri, dan sayangnya, kebijakan yang patut disayangkan.
Pentingnya Pemilihan Kata
Kita perlu memahami sebuah hal yang fundamental, bahwa saat ini transkrip pidato seorang pejabat publik akan masuk ke dalam algoritma perdagangan. Maka, bukan tidak mungkin analis global setiap saat akan memonitor setiap pernyataan kepala negara secara real-time, hal ini membuat kata-kata bukan lagi pengantar kebijakan, namun adalah kebijakan itu sendiri.
Di Amerika Serikat, misalnya, Bank Sentral mereka sangat berhati-hati saat bicara. Mengubah satu kata saja bisa membuat triliunan dolar bergerak di pasar saham. Pasar adalah mekanisme yang rawan panik dan sensitif terhadap kata-kata kebijakan. Kepanikan ini membuat ekonomi memburuk, dan ujung-ujungnya, rakyat miskin di desa jugalah yang jadi korbannya.
Niat pemerintah mungkin ingin menenangkan masyarakat dengan menganggap masalah nilai tukar dolar ini sebagai hal yang dapat diatasi dan tidak seburuk yang dibayangkan. Tapi, hal semacam ini justru menjadi sangat berbahaya ketika masalah serius ditanggapi dengan candaan, pasar merasa pemerintah tidak serius menanganinya.
Semakin pemerintah berkata “semua baik-baik saja” tanpa bukti dan rencana, masyarakat dan investor justru semakin curiga ada yang sedang disembunyikan.
Komunikasi Kebijakan yang Transparan
Dalam kondisi ini, komunikasi kebijakan menjadi sebuah hal yang harus diutamakan dan diperhitungkan—tidak asal ucap. Di era digital, masyarakat semakin kritis dan mampu membedakan mana komunikasi yang membuat tenang dan mana yang justru sebaliknya; membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah justru tergerus.
Dalam konteks permasalahan kondisi ekonomi seperti saat ini, masyarakat justru akan tenang jika yang diuraikan adalah pemerintah menjabarkan kondisi secara transparan, kekurangan yang dihadapi seperti apa, dan solusi yang mau diambil bagaimana. Dibandingkan dengan komunikasi yang terlalu percaya diri, ‘overproud’, meremehkan masalah, dan lain sebagainya yang justru menimbulkan masalah baru.
Alasan ini relevan jika ditinjau dari sisi kajian komunikasi. Merujuk pada konsep expectation management yang dikembangkan melalui teori Coordinated Management of Meaning (CMM) oleh Pearce dan Cronen menegaskan bahwa makna sebuah pesan tidak ditentukan oleh niat pembicara, melainkan oleh konteks dimana pesan itu diterima. Maka tidak heran jika makna yang ditangkap publik terhadap pernyataan Presiden Prabowo adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi saat ini.
Oleh karena itu, komunikasi kebijakan menjadi kunci dari kepercayaan publik itu sendiri. Berkaca dari hal ini, yang dipertaruhkan pada akhirnya bukan sebatas nilai tukar rupiah. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan dari sebuah proses komunikasi kebijakan adalah kredibilitas pemerintahan suatu negara.
Setiap pernyataan yang tidak konsisten dan tidak transparan di antara pejabat mengurangi kredibilitas tersebut. Setiap kekurangan penjelasan substantif yang digantikan oleh retorika yang mengedepankan kebanggaan palsu dapat mengurangi kredibilitas tersebut.
Maka, ketika kredibilitas telah tergerus secara signifikan, bahkan kebijakan yang substansial benar pun akan mengalami kegagalan dan tidak dipercaya publik. Pasar akan meminta kompensasi yang lebih tinggi. Investor akan menunda. Publik akan semakin cemas.
Pembuat kebijakan perlu memahami satu hal: pasar tidak memerlukan keyakinan bahwa segalanya sempurna. Publik perlu diyakinkan bahwa terdapat pemikiran yang rasional di balik pengambilan keputusan. Yakni pemikiran yang memahami permasalahan, mengakui tantangan, dan memiliki strategi.
Selain itu, hadirnya data merupakan indikator penting, yang menjadi landasan bagaimana sebuah rencana kebijakan berfungsi sebagai indikator. Kepercayaan bukanlah mengenai apa yang ingin kita ungkapkan. Adalah pertanyaan yang berani kita akui, dan apa yang mampu kita buktikan.
