Krisis Iklim Jawa Tengah dan Kritik Pembangunan PSN

Oleh: Fyna Rahmatika

Pembangunan memiliki makna yang beragam dalam pandangan masyarakat. Di satu sisi, pembangunan sering diidentikkan dengan proyek-proyek fisik seperti pembangunan mal, jembatan, jalan raya, dan rumah ibadah. Namun, pada tingkat yang lebih dalam, pembangunan juga mengacu pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, Selo Sumardjan (Arif Budiman: 1996) menggambarkan pengalaman seorang penduduk yang terpaksa mengungsi karena proyek pembangunan di Jakarta. Secara konseptual, pembangunan dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator penting dalam mengukur pembangunan meliputi kekayaan rata-rata, pemerataan, dan kualitas kehidupan.

Namun, makna dan tujuan pembangunan sebenarnya lebih luas daripada sekadar pembangunan infrastruktur fisik seperti pembangkit listrik, pabrik semen, atau tambang. Pembangunan juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dengan meningkatkan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, perlindungan lingkungan, serta membangun komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam 10 tahun terakhir, pembangunan di Jawa Tengah diwarnai oleh beberapa masalah yang signifikan. Pertama, pemutihan terumbu karang akibat kenaikan suhu muka laut telah terjadi di beberapa wilayah, mengancam sumber daya ikan dan keberlangsungan ekosistem laut. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap nelayan tradisional dengan penurunan tangkapan ikan dan penurunan harga jual ikan. Kedua, perubahan iklim telah memberikan dampak nyata pada kehidupan masyarakat pesisir di Jawa Tengah. Fenomena cuaca ekstrem seperti gelombang tinggi, angin kencang, banjir rob, dan kenaikan air laut telah mengganggu aktivitas nelayan dan menyebabkan kerugian ekonomi. Ketiga, nelayan, terutama nelayan skala kecil dan tradisional, menghadapi berbagai masalah seperti kesulitan melaut akibat ombak besar, minimnya stok bahan bakar minyak, dan penurunan kualitas dan hasil tangkapan laut. Hal ini menunjukkan bahwa krisis iklim dan ekspansi industri ekstraktif merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan nelayan di Jawa Tengah.

Peningkatan krisis iklim dan kemiskinan di Jawa Tengah dapat dikaitkan dengan kebijakan pembangunan yang tidak tepat dari pemerintah daerah, yang mungkin mengabaikan faktor-faktor lingkungan dan sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Pertama, dalam konteks krisis iklim, keputusan untuk mendorong pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan seperti deforestasi, polusi udara, dan peningkatan emisi gas rumah kaca dapat memperburuk perubahan iklim lokal dan global. Dampak ini dapat berujung pada kerugian ekonomi jangka panjang akibat bencana alam, penurunan produktivitas pertanian, dan gangguan pada ekosistem yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia (BM Lukita:2024).

Kedua, dalam hal kemiskinan, kebijakan pembangunan yang tidak inklusif atau tidak berpihak kepada masyarakat miskin dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Misalnya, proyek-proyek infrastruktur besar yang sering kali mendapat prioritas dapat mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan atau kelas menengah ke bawah, seperti akses terhadap air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Akibatnya, ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat semakin memperparah kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi dan pembangunan (KNTI:2023).

Terdapat potensi besar untuk melakukan tindakan yang signifikan dalam menangani tantangan yang dihadapi oleh Jawa Tengah, namun hal ini membutuhkan langkah-langkah yang tajam dan berani. Pertama, diperlukan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan. Ini termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, pengembangan energi terbarukan, dan pelestarian hutan serta sumber daya alam lainnya. Kedua, untuk mengatasi kemiskinan, langkah-langkah konkret harus diambil untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan peluang ekonomi. Ini bisa dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, serta dukungan kepada sektor usaha mikro dan kecil.

Namun, untuk mencapai perubahan yang signifikan, dibutuhkan pula transformasi dalam cara berpikir dan bertindak. Ini termasuk memerangi korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengambil langkah-langkah yang tajam dan berkomitmen secara kolektif, masih ada kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi Jawa Tengah dan penduduknya.

Daftar Pustaka