Krisis Pembangunan Orde Baru dan Warisan Historisnya

Oleh: Cusdiawan (Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy)

Buku Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru (2012) yang ditulis oleh Andrinof Chaniago, seorang Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, merupakan referensi penting dalam memahami akar keruntuhan Orde Baru. Keunggulan utama buku ini terletak pada data empiris yang kaya dan penyajiannya yang komprehensif. Sebelum buku ini diterbitkan, banyak riset yang menyoroti Orde Baru hanya dalam rentang waktu tertentu. Namun, buku ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai periode Orde Baru, bahkan memaparkan “warisan historis” Orde Baru yang masih dapat dijumpai hingga era reformasi.

Meskipun memiliki kelemahan, seperti kurangnya elaborasi dan dialog teoretis, buku ini tetap menjadi bacaan penting bagi peminat studi pembangunan, ekonomi politik, sejarah Orde Baru, kebijakan publik, dan ilmu sosial secara umum. Hal ini dibuktikan dengan apresiasi dari Andrew MacIntyre, Professor Ekonomi Politik dari Australian National University, yang menyatakan bahwa “Andrinof menyampaikan argumentasi baru dan segar dalam mengkritik pemikiran yang mapan tentang kebijakan pembangunan di Indonesia. Generasi baru ilmuwan Indonesia benar-benar ditantang oleh buku ini untuk memperdebatkan sebuah isu besar secara serius.”

Tesis utama buku ini adalah bahwa model pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru merupakan faktor utama yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis besar pada tahun 1997-1998, bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling parah terdampak krisis di Asia pada periode akhir 1990-an. Ini berbeda dengan riset lain yang lebih menekankan pada krisis Asia (Asian Contagion effect) sebagai faktor penentu krisis di Indonesia pada saat itu.

Pembangunan: Bukan Sekedar Pertumbuhan Ekonomi

Andrinof memulai pembahasannya dengan menjelaskan definisi pembangunan. Dengan merujuk pada Dudley Seers, seorang ekonom Inggris yang pada 1969 menyatakan bahwa pembangunan seharusnya semakin mengakomodasi pentingnya martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan. Seers berpendapat bahwa pembangunan belum bisa dianggap berhasil jika salah satu atau dua dari tiga kondisi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, justru semakin memburuk meskipun pendapatan per kapita meningkat (Hlm 1-2).

Selain Seers, lembaga multilateral seperti Bank Dunia di bawah kepemimpinan Robert S. McNamara juga tidak lagi hanya fokus pada mobilisasi dan penggunaan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi negara-negara berkembang, tetapi juga pada tujuan sosial seperti memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Masalah ketimpangan sosial-ekonomi memang harus menjadi perhatian, karena berbagai pendapat dari para ahli menyebutkan bahwa ketimpangan dapat memicu terjadinya kekerasan kolektif, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Ted Robert Gur (Hlm 2-3).

Dari dialog teoretis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi bernilai penting, hal itu tidak secara otomatis beriringan dengan pemerataan. Pembangunan harus memperhatikan kohesi sosial dan mencakup analisis sosiologis, bukan hanya aspek makro-ekonomi.

Proses “Pelapukan Struktural” hingga Krisis Pembangunan

Di Indonesia, pemerintah Orde Baru sempat mengadopsi gagasan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan sosial, bukan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, dengan dicanangkannya konsep Delapan Jalur Pemerataan pada tahun 1978. Namun, sayangnya, model pembangunan yang diterapkan bersifat sentralistis, birokratis, dan “top-down”. Hal ini diperburuk dengan ketidakonsistenan pemerintah Orde Baru dalam menerapkan konsep pembangunan yang mereka rancang pada akhir dekade 1980-an. Wacana pembangunan semakin menyimpang dari konsep pembangunan manusia dan masyarakat yang sejati.

Pembelokan ini dipengaruhi oleh berbagai kondisi, salah satunya adalah tekanan dari lingkungan internasional melalui program penyesuaian struktural yang diterapkan oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan IMF (Hlm. 4). Pada akhirnya, pemerintah Orde Baru memilih jalur yang semakin liberal pada tahun 1988 dan 1989. Hal ini membuat pembangunan lebih berorientasi pada bisnis, yang semakin menjauhkan dari visi sosial dan kemanusiaan. Akibatnya, terjadi peningkatan ketimpangan sosial ekonomi dan kemerosotan hubungan sosial, yang berkontribusi pada krisis besar yang menimpa Indonesia pada 1997-1998 (Hlm. 9).

Poin penting lainnya adalah meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat sejak tahun 1988, terdapat proses pelapukan struktural dalam perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Catatan kritis terkait masalah pembangunan semakin bertumpuk akibat langkah hiperpragmatis yang diambil oleh pemerintah selama sepuluh tahun terakhir Orde Baru. Langkah ini menciptakan bubble economy, yang menjadi salah satu penyebab utama krisis besar-besaran di Indonesia.

Membaca Warisan Historis Orde Baru

Bagi saya, apa yang dipaparkan dalam buku ini sangat relevan, terutama dalam menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menjamin kesejahteraan atau pengurangan ketimpangan. Hal ini juga dipaparkan oleh Lorenzo Fioramonti dalam bukunya Gross Domestic Problem: The Politics Behind the World’s Most Powerful Number (2013).

Selain itu, hubungan Indonesia dengan lembaga-lembaga multilateral yang mendukung kebijakan pembangunan hiperpragmatis Orde Baru, sejalan dengan teori dependensia yang diajukan oleh Dos Santos dalam The Structure of Dependence (1970). Ketergantungan ini muncul akibat hubungan internasional dan struktur internal yang membentuk kebijakan Indonesia.

Kembali kepada warisan Orde Baru yang masih terasa hingga kini, seperti oportunisme elite politik-pengusaha dan ekonomi yang dikendalikan kekuatan global, saya melihat relevansi tesis oligarki dari Vedi Hadiz dan Richard Robison dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (2004). Mereka menyatakan bahwa “fitur-fitur penting dari orde sosial dan politik lama dengan bungkus baru” masih bertahan, yakni sistem yang menggabungkan demokrasi dengan pasar.

Masalah utama dalam ekonomi-politik Indonesia saat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Hadiz dan Robison, tidak bisa diabaikan begitu saja. Dinamika ekonomi global dan kapitalisme kontemporer turut memengaruhi hubungan kekuasaan oligarki di Indonesia. Warisan Orde Baru—dari kapitalisme predatoris, kapitalisme semu, hingga kapitalisme kroni—masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan Indonesia, terutama dalam mencapai pertumbuhan yang berkualitas, yang sejalan dengan pemerataan dan keberlanjutan.