Membangun Kembali Kepercayaan Publik: Pelajaran dari Partai Buruh Australia untuk Indonesia

Oleh: Raden Roro Pinkan Larasati Hendrarso (Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia)

Ketua Partai Buruh Australia Anthony Albanese saat terpilih sebagai perdana menteri Australia (Foto:EPA-EFE/DEAN LEWINS)

Kepercayaan masyarakat terhadap politisi adalah kunci bagi keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat. Berdasarkan pengalaman politik di Australia, penurunan tingkat kepercayaan telah memengaruhi pandangan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Andrew Leigh, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Australia sekaligus anggota Partai Buruh, menyatakan bahwa Partai Buruh Australia (Australian Labor Party/ALP) menghadapi penurunan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik. Salah satu pemicu penurunan kepercayaan ini adalah keributan yang terjadi di parlemen. Pada masa pemerintahan Paul John Keating (1993-1996), anggota parlemen dari partai koalisi sering kali melontarkan ejekan dan interupsi, yang semakin memperkuat persepsi bahwa standar parlemen telah menurun di kalangan politisi Partai Buruh. Situasi ini telah menumbuhkan sinisme publik terhadap parlemen dan para politisi secara umum.

Andrew Leigh dalam jurnalnya berjudul Learning to Trust Ourselves menyatakan bahwa penurunan kepercayaan tidak hanya merugikan individu atau partai tertentu, tetapi juga memengaruhi stabilitas lembaga-lembaga pemerintahan. Kondisi ini juga relevan jika dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap politisi dan institusi pemerintahan. Menjaga kepercayaan publik terhadap politisi menjadi penting agar tidak terjadi keraguan masyarakat terhadap keberlangsungan demokrasi.

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dapat berdampak pada melemahnya dukungan terhadap kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan publik. Ketidakpercayaan yang tinggi dapat mengurangi dukungan terhadap agenda politik kiri, seperti demokrasi sosial, dan justru meningkatkan dukungan terhadap privatisasi serta pengurangan peran negara dalam urusan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait.

Andrew Leigh juga berpendapat bahwa masalah ketidakpercayaan terhadap politisi bukan hanya terkait persepsi terhadap individu, tetapi juga terkait dengan citra lembaga pemerintah secara keseluruhan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, hal ini akan berdampak pada penilaian kinerja pemerintah secara keseluruhan. Dalam sistem politik, mekanisme pembentukan kebijakan memerlukan dukungan publik yang kuat.

Salah satu dampak utama dari penurunan kepercayaan terhadap politisi adalah meningkatnya sinisme terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial. Ketidakpercayaan ini dapat melemahkan dukungan publik terhadap kepemilikan utilitas penting, keterlibatan aktif dalam lembaga internasional, dan sistem kesejahteraan. Pemilih akan lebih terbuka terhadap privatisasi, deregulasi, penurunan pajak, dan pemotongan tunjangan kesejahteraan.

Andrew Leigh juga menekankan bahwa ketidakpercayaan yang berkepanjangan dapat memicu sikap anti-politik. Sikap ini muncul dari keyakinan bahwa politik tidak relevan atau bahkan berbahaya, karena dianggap sebagai urusan yang dapat diselesaikan oleh individu tanpa campur tangan politisi. Di Indonesia, sikap anti-politik ini tercermin dalam pernyataan yang menyarankan agar sepak bola tidak dikaitkan dengan politik, seperti yang terjadi saat Kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika Indonesia melawan Bahrain. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menjauhkan politik dari kehidupan pribadi mereka.

Leigh juga menyebutkan bahwa negara-negara dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah cenderung mengalokasikan dana yang lebih besar untuk sektor publik. Sebaliknya, negara-negara dengan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi cenderung mendukung kebijakan yang mendorong privatisasi dan pengurangan peran negara.

Kesimpulan:

Berdasarkan pandangan Andrew Leigh, kondisi politik di Australia menunjukkan adanya penurunan kepercayaan terhadap politisi dan lembaga-lembaga pemerintahan, terutama Partai Buruh. Penurunan ini tidak hanya merugikan individu atau partai politik tertentu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas dan legitimasi pemerintah. Kericuhan di parlemen pada masa pemerintahan Paul John Keating (1993-1996) memperkuat sinisme publik terhadap institusi politik. Leigh juga menekankan bahwa sikap anti-politik di kalangan masyarakat dapat mengancam keberlanjutan agenda politik.

Pengalaman Australia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Masyarakat Indonesia sering kali meragukan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial. Dengan belajar dari Australia, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi dan menjaga kesejahteraan publik dengan memperbaiki hubungan antara politisi, pemerintah, dan masyarakat.

Referensi:

Leigh, A. (1999). Learning to Trust Ourselves First. AQ: Australian Quarterly, 71(5), 30–31. https://doi.org/10.2307/20637850

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *