Pendidikan, Kemiskinan, dan Makan Bergizi Gratis

Oleh: Fahri Friyanda (Mahasiswa FAI Univ Muhammadiyah Surakarta)

“Indonesia emas 2045” katanya. Tapi, apakah anak-anak dari keluarga miskin masuk dalam mimpi itu?

Indonesia emas 2045 adalah sebuah cita-cita, dimana pada tahun 2045 Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana untuk mencapai Indonesia emas tersebut? Ambisi Indonesia emas tidak akan bisa dicapai jika kualitas SDM-nya masih rendah. Lihat saja negara maju. Pastinya memiliki SDM yang berkualitas. Indonesia pun harus mempunyai SDM berkualitas juga untuk dapat bersaing.

Namun, 1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting. Stunting menyebabkan pertumbuhan anak terhambat. Bahkan perkembangan anak juga akan terhambat. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan mental dan belajar yang tidak maksimal. Stunting adalah masalah gizi akut karena kurangnya asupan gizi yang cukup, terutama pada 1000 hari pertama mulai dari kandungan.

Disamping itu, pendidikan juga sangat diperlukan untuk membangun SDM berkualitas. Sehingga, langkah untuk memberikan akses pendidikan yang merata tak bisa dipandang sebelah mata. Maka, akses pendidikan yang merata dan berkualitas serta gizi yang cukup menjadi prasyarat Indonesia emas 2045.

Namun, pendidikan tidak bisa didapatkan secara cuma-cuma. Untuk mendapatkan pendidikan yang layak membutuhkan biaya yang tak sedikit. Sudah pasti banyak keluarga yang tak mampu. Tak mampu untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Faktor kemiskinan menjadi sebabnya. Kemiskinan menghambat pemenuhan hak dasar anak, termasuk pendidikan dan gizi. Karena kemiskinan, pendidikan bukan menjadi prioritas. Sebab untuk makan pun mereka kebingungan. Bukan karena punya uang terus bingung lauknya apa, tapi bingung mau makan apa karena tak punya uang. Sehingga bukan hanya soal pendidikan, namun gizi anak pun tak tercukupi.

Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak sekolah. Janji ini disampaikan oleh Pak Prabowo pada kampanyenya. Beliau juga menyebutkan bahwa makan bergizi gratis dapat menyelamatkan bangsa. Namun, apakah MBG akan menjadi solusi untuk masalah pendidikan Indonesia? Atau justru bukan menjadi solusi yang tepat?

Keterkaitan Antara Pendidikan dan Kemiskinan
Berbicara soal kemiskinan, mungkin dianggap sebagai hal yang berefek kecil. Namun, mari kita lihat data dari BPS. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa standar miskin dengan pengeluaran Rp 595.000 per bulan, atau Rp 20.000 per hari. Dalam menetapkan standar tersebut, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar masyarakat. Lalu, jika dihitung dengan rata-rata anggota keluarga miskin yang berada pada angka 4,71, maka pendapatan keluarga miskin dalam sebulan adalah Rp 2.803.000.

Bisa dibayangkan dengan pendapatan 2,8 juta untuk menghidupi 4 anggota keluarga. Mungkin hanya akan cukup untuk makan saja. Itulah mengapa kemiskinan akan menghambat untuk mendapatkan pendidikan. Tak heran jika anak-anak miskin terpaksa putus sekolah. Tapi ada beasiswa kan? Ada, namun terlalu sedikit dan itu pun diperebutkan banyak anak. Beberapa beasiswa pun memilih calon penerimanya berdasarkan prestasi. Sehingga wajar jika anak yang tak mendapatkan pendidikan yang berkualitas akan kalah, dalam hal ini adalah anak miskin, karena keterbatasan biaya dan beasiswa yang tak memadai, memaksa mereka tak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi

Pendidikan akan menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Hal ini adalah sebuah kata yang sudah kita anggap benar. Karena memang dengan pendidikan akan memberikan peluang yang luas. Peluang untuk mengembangkan diri. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tentunya pendidikan akan memudahkan untuk mencari pekerjaan. Bisa kita lihat, banyak lowongan pekerjaan yang mensyaratkan ijazah. Bukan hanya ijazah yang didapatkan dari pendidikan, namun skill dan keterampilan juga.

Maka dari itu, pemerintah harus memberikan intervensi agar pendidikan bisa dirasakan oleh semua kalangan, terutama keluarga miskin.

Solusi dari Pemerintah
Dalam menanggapi masalah pendidikan, terutama isu masalah gizi, MBG menjadi solusi yang diprogramkan pemerintah. Stunting dan malnutrisi menjadi alasan dibuatnya program ini. Stunting dianggap sebagai masalah utama dalam pendidikan Indonesia, karena banyak anak sekolah yang kekurangan gizi. Hal ini menghambat anak memahami materi dengan mudah. Sehingga, gizi dijadikan prioritas utama untuk menunjang keberhasilan pendidikan.

MBG bukan hanya soal memberikan makan bergizi. MBG memberikan keadilan gizi bagi anak sekolah. Maka, memang hadirnya MBG untuk menunjang gizi anak sekolah Indonesia. Dengan harapan MBG akan menunjang Indonesia emas 2045. Dengan sasaran 82 juta penerima manfaat MBG untuk 2025, alokasi dana-pun membengkak menjadi 171 T. Tentu itu dana yang sangat besar. Hal ini menyebabkan pemangkasan dana pada banyak sektor pemerintahan, seperti kesehatan, keamanan, gizi, termasuk pendidikan. Tentunya hal ini akan memberikan efek bagi kualitas dan kelancaran pendidikan Indonesia.

Apakah Program MBG Sudah Tepat?
Kemiskinan menghambat anak mendapatkan pendidikan. Keterbatasan orang tua untuk membiayai memaksa anak untuk putus sekolah. Lalu bekerja seadanya untuk membantu ekonomi keluarga. Tentunya dengan pendidikan seadanya, tak akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Gaji pun seadanya. Sehingga ia tak akan bisa lepas dari jeratan kemiskinan. Maka, harus ada intervensi pemerintah dalam hal ini. Intervensi dalam memberikan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Sehingga sudah sepatutnya kebijakan diarahkan untuk pemerataan pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan.

Karena pendidikan sangat berperan dalam pembangunan individu, sehingga SDM semakin berkualitas. Dengan ini maka Indonesia emas 2045 akan tercapai. Artinya pendidikan harus merata dan berkualitas. Kebijakan seharusnya diarahkan untuk pembangunan SDM ini. Jadi, seharusnya kebijakan program ini meringankan orang tua dalam memenuhi gizi anak. Namun, apakah kebijakan ini sudah tepat untuk kondisi Indonesia saat ini?

Kita ketahui bahwa pendidikan belum merata. Masyarakat miskin masih kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, atau bahkan tak mendapatkan pendidikan sama sekali. Disamping itu, pemerintah hadir dengan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Diharapkan dari program ini akan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, jika dilihat dari sudut masalah pendidikan dan kemiskinan, justru kebijakan ini kurang tepat. Karena MBG menyebabkan pemangkasan dana pada banyak sektor, termasuk pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) dan pendidikan tinggi sains dan teknologi (kemendikti saintek). Sehingga badai PHK juga terjadi. Sekitar 26 ribu pekerja di PHK. Bukankah ini akan memperlebar jurang kemiskinan di Indonesia?