#KABURAJADULU DAN TIMPANGNYA MERITOKRASI DALAM POLITIK

Oleh: Moch Edward Trias Pahlevi

Di tengah situasi kemelut politik yang semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian, kasus-kasus persoalan korupsi dipertontonkan dengan gamblang di masyarakat. Ditambah lagi, situasi media sosial yang serba vulgar membuat banyak kalangan mulai berpikir bahwa negara ini sedang berjalan di jalan yang salah. Tidak sedikit yang mulai mempertanyakan prinsip-prinsip dasar dalam berpolitik, salah satunya adalah meritokrasi. Secara sederhana, meritokrasi mengacu pada sistem yang menilai individu berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka, bukan karena kedekatan politik, status sosial, atau faktor lain yang tidak relevan. Namun, di dunia politik Indonesia, meritokrasi sering kali tampak hanya sebagai konsep utopis yang tak pernah terwujud. Pola keterpilihan kepemimpinan, baik tingkat lokal maupun nasional, bukan berdasarkan kepakaran, melainkan lebih dominan pada kekuatan ekonomi dan akses.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di dunia politik kita? Mengapa seolah-olah sistem yang seharusnya mendorong individu dengan kemampuan terbaik untuk memimpin malah terkesan timpang dan penuh ketidakadilan? Jawaban yang paling sederhana mungkin adalah karena “kabur aja dulu.” Kabur dari tanggung jawab untuk membenahi sistem, kabur dari keinginan untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya.

Meritokrasi yang Utopis dan Terpinggirkan

Di banyak negara demokrasi, terutama yang sedang berkembang, meritokrasi seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam proses perekrutan pejabat publik, mulai dari anggota legislatif hingga pejabat tinggi di pemerintahan. Namun, di Indonesia, kita sering melihat bahwa banyak politisi yang duduk di kursi kekuasaan tidak berdasarkan kompetensi atau rekam jejak yang mumpuni, melainkan karena koneksi, popularitas, atau bahkan faktor uang.

Misalnya, dalam banyak kasus, jabatan penting sering kali diduduki oleh orang-orang yang lebih dikenal luas daripada mereka yang memiliki latar belakang dan keahlian yang mumpuni di bidang tersebut. Begitu juga dengan cara-cara “strategis” dalam memilih calon legislatif atau bahkan presiden, yang lebih banyak ditentukan oleh faktor afiliasi politik dan kesepakatan-kesepakatan di belakang layar, bukan karena kapasitas atau kemampuan mereka.

Melalui sistem ini, yang muncul bukanlah mereka yang benar-benar berkompeten, tetapi mereka yang paling mampu bernegosiasi dan beradaptasi dengan sistem politik yang ada. Hal ini tentunya menciptakan ketimpangan yang besar antara mereka yang benar-benar pantas untuk memimpin dan mereka yang hanya memperoleh jabatan karena memiliki koneksi atau kekuatan politik tertentu.

Kabur Aja Dulu: Menghindari Tanggung Jawab Politik

Salah satu alasan utama mengapa banyak orang akhirnya menyerah pada politik adalah kenyataan bahwa sistem yang ada sangat sulit untuk diubah. Banyak yang merasa, “Kabur aja dulu,” atau menghindar dari keterlibatan dalam politik karena melihat bahwa perubahan itu sangat sulit dan penuh dengan ketidakpastian. Mereka yang berusaha untuk terjun ke dalam politik sering kali terjebak dalam praktik-praktik politik yang tidak sehat, yang lebih mengutamakan permainan kekuasaan dan pengaruh daripada prinsip-prinsip dasar yang seharusnya mendasari sebuah negara demokratis.

Bahkan, jika ada orang yang berniat untuk memperbaiki keadaan dan membawa perubahan positif, mereka sering kali menemukan diri mereka terperangkap dalam sistem yang sudah mapan dan sulit ditembus. Mereka yang mencoba untuk menjalankan prinsip-prinsip meritokrasi malah sering dipinggirkan atau bahkan digantikan oleh mereka yang lebih “terampil” dalam berpolitik dan bertindak “lebih cerdik” dalam menjalin hubungan dengan kekuasaan.

Pada titik ini, kabur bukan hanya menjadi pilihan bagi banyak orang, tetapi juga tampaknya menjadi pilihan yang lebih realistis dan menguntungkan. Mereka yang tidak ingin terlibat dalam politik kotor yang penuh dengan intrik memilih untuk menjauh dan mencari jalan lain yang lebih aman dan terhindar dari pertarungan kekuasaan yang tidak adil.

Mencari Kembali Jalan Meritokrasi

Namun, bukan berarti kita harus menyerah pada sistem ini begitu saja. Ada cara untuk memperbaiki keadaan, meskipun itu tidak mudah. Untuk mulai mewujudkan meritokrasi yang sesungguhnya dalam politik, kita harus memulai dengan menuntut transparansi yang lebih besar dalam proses pemilihan pejabat dan calon legislatif. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi siapa saja yang berkompetisi untuk jabatan publik, serta apa kualifikasi dan prestasi mereka sebelumnya.

Selain itu, penting juga untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang-bidang penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, untuk terlibat dalam pemerintahan. Mereka yang memiliki pengalaman nyata dalam bidang tertentu, serta ide-ide yang solutif, harus diberi ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, memperjuangkan meritokrasi dalam politik Indonesia adalah tantangan besar yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Jika kita hanya terus-menerus melihat sistem ini dari luar dan merasa bahwa kita tidak bisa mengubahnya, maka kita akan terjebak dalam pola yang sama, yang hanya akan menguntungkan mereka yang tahu bagaimana cara “kabur aja dulu” dan menghindari tanggung jawab.

Namun, jika kita berani untuk terlibat, berani untuk memperjuangkan prinsip-prinsip yang adil dan setara, maka suatu hari nanti kita akan bisa melihat Indonesia yang tidak hanya berfungsi berdasarkan hubungan kekuasaan semata, tetapi berdasarkan kompetensi dan kualitas pemimpin yang sebenarnya. Jangan biarkan meritokrasi tetap terpinggirkan, karena itu adalah kunci menuju masa depan politik yang lebih adil dan progresif.