Kritik Ekonomi Politik Kebijakan Makan Bergizi Gratis

Oleh: Okza Hendrian, M.A. (Electoral Analyst, Communication Consultant)

Kebijakan makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah Indonesia, dengan estimasi anggaran lebih dari 400 triliun rupiah dalam lima tahun, memunculkan berbagai perdebatan. Dari sudut pandang ekonomi politik, kebijakan ini berpotensi menjadi alat untuk pembenaran utang baru atau perluasan defisit anggaran. Meskipun terdengar populis dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, kebijakan ini perlu diuji secara kritis: apakah kebijakan ini benar-benar strategis untuk jangka panjang, atau sekadar “shock populist” untuk memperkuat kekuasaan politik jangka pendek?

Naomi Klein, dalam bukunya The Shock Doctrine (2007), mengungkapkan bagaimana kebijakan neoliberal sering diterapkan di tengah keadaan darurat atau krisis. Meskipun tidak langsung mengaitkan kebijakan makan bergizi gratis dengan “doktrin kejut,” ada kesamaan dalam cara kebijakan besar sering kali diluncurkan tanpa perencanaan jangka panjang yang matang, dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan politis.

Makan Bergizi Gratis: Program Populis atau Pembenaran Utang Baru?

Sebagai janji kampanye calon presiden, kebijakan makan bergizi gratis memiliki daya tarik populis yang kuat. Memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu tentu bisa dipandang sebagai langkah positif untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan akses gizi yang lebih baik. Namun, jika dilihat lebih dalam, kebijakan ini bisa menjadi beban anggaran negara yang besar. Anggaran lebih dari 400 triliun rupiah dalam lima tahun adalah angka yang signifikan. Menurut beberapa ekonom, dana ini berpotensi menjadi pembenaran untuk utang baru atau perluasan defisit anggaran yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan pandangan Klein tentang “doktrin kejut,” di mana kebijakan besar yang tidak memiliki landasan ekonomi yang kuat sering kali memicu pembiayaan melalui utang luar negeri, yang semakin memperburuk ketergantungan pada pembiayaan utang.

Kebijakan ini berisiko meningkatkan defisit anggaran dan memperburuk ketergantungan pada pembiayaan luar negeri, yang pada akhirnya bisa melemahkan kedaulatan fiskal negara. Oleh karena itu, kritik utama terhadap kebijakan ini adalah apakah program makan bergizi gratis benar-benar merupakan kebijakan strategis jangka panjang, atau sekadar langkah populis yang lebih mengutamakan keuntungan politik jangka pendek.

Ekonomi Politik dan Efek Jangka Panjang

Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan makan bergizi gratis dapat dilihat sebagai bentuk pembelanjaan negara besar dalam menjaga daya tarik politik di tengah kompetisi pemilu. Dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun dalam jangka panjang, dampaknya bisa lebih merugikan. Program makan bergizi gratis yang dianggarkan dalam jumlah besar berisiko menciptakan ketergantungan pada bantuan negara. Kebijakan ini bisa lebih efektif jika diintegrasikan dengan upaya pembangunan infrastruktur pertanian lokal yang berkelanjutan dan pemberdayaan sektor pangan dalam negeri.

Sebagai alternatif, pemerintah bisa memfokuskan anggaran untuk pengembangan sektor pertanian lokal, penyuluhan bagi petani, dan reformasi sistem distribusi pangan. Dana besar ini bisa pula digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang yang lebih merata, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Kritik terhadap Neoliberalisme dalam Kebijakan Publik

Neoliberalisme seringkali menekankan pengurangan peran negara dalam ekonomi dan pemberian kebebasan pasar tanpa batas. Kebijakan makan bergizi gratis bisa menjadi bentuk kontradiksi terhadap prinsip neoliberalisme, karena justru memperbesar pengeluaran negara untuk kesejahteraan sosial. Neoliberalisme berisiko memperburuk ketimpangan sosial dengan mengutamakan kepentingan kapital besar dan mengurangi subsidi atau bantuan negara. Di balik kebijakan makan bergizi gratis yang seolah mendukung sektor sosial, ada potensi terjadinya pemborosan anggaran yang besar dan ketergantungan pada utang luar negeri.

Dampak Jangka Panjang dan Solusi Alternatif

Dampak jangka panjang dari kebijakan makan bergizi gratis perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih inklusif dan merata. Mengembangkan sektor pertanian lokal dan memberdayakan petani kecil dapat menjadi langkah konstruktif dalam mengatasi masalah ketahanan pangan tanpa bergantung pada pembelanjaan negara yang besar. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan memberi dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diambil menguntungkan masyarakat secara luas, bukan hanya segelintir elit politik atau kapitalis besar. Pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan akan lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Kebijakan makan bergizi gratis memang dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang kurang mampu. Namun, dalam perspektif ekonomi politik dan kritik terhadap neoliberalisme, kebijakan ini perlu dianalisis lebih mendalam. Dengan anggaran yang sangat besar, kebijakan ini berpotensi menjadi alat pembenaran utang baru dan perluasan defisit anggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini bukan hanya sekadar “shock populist” untuk memperkuat kekuasaan politik jangka pendek, tetapi juga kebijakan strategis yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi ketahanan sosial dan ekonomi negara.