Absolute Resolve: Serangan Pembekukan Kepala Pemerintahan atas Sumber Daya Alam
Oleh: Bintang Hafizh Setiawan (Mahasiswa HI UPN “Veteran” Jakarta)
Venezuela yang terkenal dengan cadangan Minyak dan Gas terbesar di dunia dengan 17 % kapasitas cadangan minyak, atau yang setara dengan 303 miliar barel yang berbasis di daerah Orinoco, Venezuela Tengah. Cadangan minyak yang begitu besar bagi Venezuela menjadi salah satu alasan Venezuela sebagai negara yang mengusung pembentukan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) bersama irak, iran, Kuwait, dan Saudi Arabia (Aryabima & Monica, 2026). Daya tarik yang dipancarkan dari keberlimpahan sumber daya alam Venezuela menggugah entrik berbagai aspek dalam usaha pemenuhan kebutuhan dalam negeri suatu negara atau kepentingan nasional atas aspek potensi ekonomi, yang pada akhirnya memicu ketertarikan dengan jalur yang bertentangan dengan aspek hukum internasional antar negara atau dengan berbagai tekanan politik untuk membekuk kepentingan suatu negara lain yang ikut berkompetisi untuk mendapatkan kekayaan alam yang melimpah, dalam kasus ini dalam kandungan bumi Venezuela.
Operation Absolute Resolve adalah salah satu konsep kontemporer yang dapat menjelaskan fenomena tersebut, fenomena yang merefleksikan bahwa kekuatan kuat dari suatu negara dapat mengoperasikan pembekuan pemerintahan dan pengelolaan akses SDA negara berkembang melalui sanksi internasional, embargo, atau kontrol keuangan dari negara atau entitas lain. Operasi ini tidak lain hanyalah sebuah peristiwa fiktif dalam aspek ekonomi, embargo, dan kebijakan luar negeri yang tidak lain hanya untuk pengendalian geopolitik dengan ketertarikan tertentu.
Karakteristik suatu negara dengan power besar yang melancarkan Operasi Absolute Resolve dapat direfleksikan dalam studi kasus serangan AS terhadap Venezuela yang terjadi pada 3 Januari 2026 yang hanya berlangsung selama 30 menit untuk membekuk kepala pemerintahan Venezuela Nicolas Maduro. Serangan yang menitik lokasi penting seperti Fuerte Tiuna menekan bahwa pergeseran kebijakan pemerintahan AS bergerak ke arah “Trump Corollary” terhadap doktrin Monroe yang secara resmi diartikulasikan dalam Strategi Keamanan Nasional November 2025. Strategi ini menekan penolakan terhadap pesaing non-hemisferik seperti China dan Rusia untuk mengendalikan aset di kawasan Dunia Barat (Berg, 2026). Dengan pengaruh besar dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Amerika Serikat berhasil mengarahkan dominasi kemenangannya ke Amerika Latin yang dianggap memiliki eskalasi resiko lebih rendah dibanding kawasan Laut China Selatan atau Eropa Timur (Debug Lies News, 2026).
Eskalasi Sanksi AS Terhadap Venezuela
Serangan yang terjadi pada 3 Januari tersebut tidak dimulai tanpa alasan dan taktik yang sederhana, melainkan dengan serangan taktis terencana dan sistematis secara politik. Pasca Hugo Chavez pada tahun 2007 mendepak Exxonmobil dan ConocoPhillips dan memulai pergerakan Revolusi Bolivian membuat hubungan bilateral AS-Venezuela berada dalam jalur konflik, dan diperparah dengan peralihan pemerintahan pada Nicolas Maduro. “Label Sanksi” yang diberikan AS kepada Venezuela mulai pertama kali pada masa pemerintahan Barack Obama lewat Surat Perintah Eksekutif 13692 yang menyatakan Venezuela sebagai “ancaman tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat”, lalu selanjutnya sanksi pemutusan akses Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) dari pasar keuangan AS dan sanksi sektoral yang memblokir seluruh transaksi AS dengan PDVSA, bank sentral, dan pertambangan emas. Dilanjut pada masa pemilu di Venezuela yang menghasilkan Nicolas Maduro kembali menjadi kepala pemerintahan pada tahun 2024 yang dipandang menjadi kontroversi hingga berdampak pada krisis politik membungkam oposisi Edmundo Gonzales yang dipercaya memenangkan pemilu oleh AS dan PBB. Puncaknya, pada tahun 2025 melalui keputusan presiden Trump untuk mencabut Status Perlindungan Sementara (TPS) yang melindungi sekitar 600.000 masyarakat Venezuela di AS terancam dideportasi serta penetapan peningkatan Bounty Moduro menjadi $50 juta dengan label “Pemimpin teroris global” dari Cartel de los Soles pada bulan Agustus (ras, 2026).
Rangkaian peristiwa yang terjadi atas Venezuela merupakan inti dari Trump Corollary dan Doktrin Monroe yang ditegaskan pada 2 Desember 2025 atas hak Amerika Serikat yang memiliki hak unilateral untuk campur tangan dikawasan tersebut untuk mengamankan perbatasannya, menetralisir organisasi kriminal, dan menolak akses “pesaing non-kawasan” ke aset strategis (Ernst, 2025). Dengan menetapkan variabel kriminal dalam Venezuela yang mengancam keamanan sosial politik AS, maka Amerika Serikat menetapkan dalih “penegakan hukum” untuk tindakan militer.
Gesekan geopolitik yang terjadi pasca Operasi Absolute Resolve menimbulkan banyak perdebatan di berbagai pembahasan level internasional dan domestik bagi Venezuela. Dalam level domestik Wakil Presiden Delcy Rodriguez mengecam bahwa “penculikan” tersebut melanggar hukum internasional, namun dalam sudut pandang AS ini merupakan tindakan penegakan hukum karena Maduro terjangkit dakwaan atas dugaan melakukan Konspirasi Narkoterorisme dan Konspirasi Impor Kokain.
Blokade Militer dan Pengucilan Geopolitik
Lalu bagaimana pendominasian SDA Venezuela ? Amerika lewat Exxonmobil dan Chevron akan menjadi pusat rekonstruksi minyak Venezuela dan membangun basis cadangan minyak mentah AS yang akan mempengaruhi arah geopolitik lewat sektor energi, Trump Corollary merupakan gerakan pengucilan yang sistematis terhadap gerakan oposisi di Belahan Barat, ini lah yang menjadi landasan AS mengerahkan blokade oleh kapal induk USS Gerald R. Ford dan penyitaan kapal tanker di Laut Karibia (Alexandra & Martinez, 2026).
Operation Absolute Resolve menandai puncak evolusi strategi geopolitik AS di Amerika Latin, di mana pembekuan kepala pemerintahan Nicolas Maduro melalui serangan kilat pada 3 Januari 2026 menjadi instrumen utama untuk mengamankan dominasi atas cadangan minyak Orinoco senilai 303 miliar barel atau setara 17% cadangan dunia. Melalui Trump Corollary yang merevitalisasi Doktrin Monroe, AS tidak hanya menerapkan sanksi bertahap sejak era Obama (EO 13692 hingga blokade PDVSA), tetapi juga mengintegrasikan taktik militer presisi di Fuerte Tiuna dengan dalih penegakan hukum terhadap “narkoterorisme”. Fenomena ini merefleksikan bagaimana kekuatan hegemonik memanfaatkan “label sanksi” dan bounty $50 juta untuk membungkam oposisi seperti Edmundo Gonzales, sambil membuka jalan bagi ExxonMobil dan Chevron merebut kendali SDA Venezuela. Gesekan internasional, termasuk kecaman Delcy Rodriguez atas pelanggaran hukum internasional, menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan, di mana blokade USS Gerald R. Ford memperkuat pengucilan China-Rusia dari kawasan.
Pada akhirnya, operasi fiktif-kontemporer ini menggarisbawahi risiko perang asimetris atas SDA: negara berkembang seperti Venezuela kehilangan kedaulatan, sementara hegemon memperkuat rantai pasok energi global. Bagi Indonesia sebagai pemain BRICS, pelajaran krusial adalah mempercepat hilirisasi SDA dan diversifikasi aliansi untuk cegah replikasi skenario serupa.
