Lembaga Politik Melemah, CSIS Sebut Masyarakat Sipil Jadi Benteng Terakhir Demokrasi

JAKARTA — Peneliti sekaligus Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menegaskan bahwa peta ancaman terhadap demokrasi telah bergeser secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, ancaman utama demokrasi hari ini tidak lagi datang dari aksi kudeta militer, melainkan tumbuh dari dalam sistem melalui praktik autokrasi dan otoritarianisme elektoral.

Dalam agenda peluncuran Muda Bicara Kebijakan yang diselenggarakan oleh Muda Bicara ID pada Sabu (1/8) secara daring tersebut, Arya menjelaskan bahwa di banyak negara, agenda pemilu secara berkala tetap berlangsung. Namun, iklim kompetisi di dalamnya kerap dibatasi, netralitas media dan aparat terganggu, serta terjadi penyalahgunaan sumber daya negara demi memenangkan petahana.

“Ancaman soal demokrasi itu tidak lagi lahir dari kudeta militer, tetapi justru datang dari model otoritarianisme dan otokrasi elektoral. Pemilunya tetap ada, tetapi kompetisinya dibatasi dan dilakukan secara tidak fair,” ujar Arya.

Melemahnya Parpol, DPR, dan Industri Media

Menyoroti daya tahan atau resiliensi demokrasi (democratic resilience), Arya menilai kemampuan institusi politik formal untuk menahan atau menentang tindakan-tindakan yang tidak demokratis kini semakin berkurang.

Ia membeberkan bahwa institusi seperti partai politik dan DPR cenderung melemah akibat menguatnya kekuasaan eksekutif dan terbentuknya koalisi pemerintahan yang sangat gemuk (oversize coalition). Di saat yang sama, industri media massa juga dinilai mulai kehabisan energi untuk berdiri independen dalam mengawal isu-isu publik.

Kondisi tersebut membuat tumpuan harapan bagi keberlanjutan demokrasi kini praktis bertumpu pada gerakan masyarakat sipil dan komunitas warga yang aktif.

“Sekarang terbatas kemampuan partai dan DPR untuk menghadapi ancaman pada tindakan undemokratis. Media juga akhir-akhir ini tak berdaya. Berarti sekarang kita hanya bertumpu pada masyarakat sipil dan warga yang aktif, terutama anak muda,” tegasnya.

Soroti Gerakan Pemuda Masih Terfragmentasi

Meskipun anak muda menjadi pilar utama penjaga demokrasi, Arya memberikan catatan khusus mengenai kondisi gerakan pemuda dan mahasiswa di Indonesia saat ini. Bila dibandingkan dengan gerakan pemuda di Taiwan, Hong Kong, atau Thailand yang memiliki fokus isu sentral yang solid—seperti kebebasan sipil dan anti-korupsi—gerakan anak muda di Indonesia dinilai masih sangat terfragmentasi.

Ia menyebutkan bahwa gerakan pemuda di dalam negeri saat ini cenderung leaderless (tanpa kepemimpinan tunggal) dan disibukkan oleh terlalu banyak isu sekunder, sehingga energi gerakan sering kali terpecah.

Untuk memperkuat resiliensi demokrasi ke depan, CSIS merumuskan tiga fokus area konkret yang harus dikawal secara konsisten oleh kelompok muda:

• Reformasi Pemilu (Electoral Reform): Mendorong kesetaraan arena kompetisi politik dan pembatasan dinasti politik. Arya menyarankan adanya aturan di mana kerabat pejabat publik (seperti kepala daerah) baru diperbolehkan maju setelah melewati jeda satu siklus pemilu untuk menciptakan fairness.
• Penanganan Mis dan Disinformasi: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko manipulasi informasi global, khususnya penggunaan teknologi Generative AI dan video deepfake yang diprediksi kian marak pada pemilu mendatang.
• Penguatan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Rule of Law): Mengembalikan independensi lembaga peradilan dari intervensi eksekutif serta memperkuat institusi penegak hukum dan anti-korupsi.

“Dengan fokus pada tiga area ini—reformasi elektoral, penanganan mis/disinformasi, serta pemberantasan korupsi dan penegakan hukum—itulah amunisi atau bekal anak muda untuk menahan bila ada gerakan yang ingin meruntuhkan demokrasi,” pungkas Arya.