BAKOM RI: Kritik Publik adalah Bagian Normal dari Dinamika Demokrasi
JAKARTA — Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI), Fahd Pahdepie, menegaskan bahwa kritik publik khususnya suara kelompok muda terhadap pemerintah merupakan bagian normal yang seharusnya terjadi dalam dinamika demokrasi.
Fahd menilai, selama penyampaian kritik tidak melanggar aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, koreksi dari masyarakat sipil maupun aktivis justru menjadi kontrol penting bagi jalannya roda pemerintahan.
“Kalau ada dinamika atau kritik dari pressure group kepada pemerintah, memang seharusnya seperti itulah demokrasi bekerja. Pemerintah punya hak dan legitimasi, tetapi juga harus ikut aturan perundangan dan terbuka terhadap koreksi,” ujar Fahd dalam paparannya di hadapan para peserta peluncuran Muda Bicara Kebijakan yang diselenggarakan oleh Muda Bicara ID pada Sabtu (1/8) secara daring.
Untuk menyikapi dinamika kritik secara jernih, Fahd mengajak generasi muda memahami perbedaan mendasar antara Bangsa, Negara, dan Pemerintah. Menurutnya, kesalahpahaman publik sering terjadi karena mencampuradukkan ketiga pilar ini.
Ia menjelaskan bahwa Bangsa (Nation) adalah ground zero persatuan tempat seluruh sekat identitas dan perbedaan lebur. Sementara Negara (State) adalah struktur permanen (NKRI) yang bersifat ‘harga mati’.
Pemerintah (Government) sendiri merupakan pilar yang dipilih secara berkala melalui pemilu lima tahunan—yang saat ini dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran—sehingga wajar jika menjadi objek evaluasi dan kritik publik.
Kritik di Era Algoritma dan Post-Truth
Meski kritik adalah hal normal, Fahd menyoroti tantangan besar dalam menyampaikan dan merespons kritik di era digital saat ini. Menurutnya, dinamika publik di era post-truth kini banyak disetir oleh algoritma media sosial dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Kondisi ini kerap memicu krisis komunikasi ketika potongan-potongan konten yang terfabrikasi dan sesuai algoritma terdistribusi cepat serta dianggap sebagai satu-satunya kebenaran oleh masyarakat.
“Apa yang disebut krisis hari ini bukan hanya sekadar miskomunikasi, tetapi irelevansi antara pesan dengan algoritma. Pemerintah tidak bisa lagi merespons kritik dengan cara-cara struktur vertikal atau sekadar menutup akses,” tambahnya.
Menjawab tantangan tersebut, Fahd juga meluruskan bahwa fungsi BAKOM RI berfokus pada komunikasi pemerintah secara substantif, bukan sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) yang sekadar memoles citra.
Ia merumuskan tiga pilar utama komunikasi pemerintah dalam merespons dinamika publik:
- Menjelaskan: Menyampaikan program dan kebijakan strategis secara transparan agar mudah dipahami masyarakat.
- Menegaskan: Memberikan kepastian di tengah kesimpangsiuran informasi.
- Menenangkan: Menciptakan ketenangan dan keharmonisan di ruang publik.
Menyiapkan Demokrasi Menuju Indonesia Emas 2045
Menutup paparannya, Fahd mengingatkan pentingnya mempersiapkan tata kelola demokrasi yang adaptif bagi Generasi Alfa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia mendorong agar cara berpikir dalam perumusan kebijakan tidak lagi tertinggal oleh pesatnya perkembangan teknologi.
“Demokrasi masa depan ditentukan oleh kemampuan kita menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkas Fahd.
