Iqbal Khatami: 74,5% Anak Muda Takut Bersuara akibat Kriminalisasi dan Tekanan Ekonomi
JAKARTA — Di tengah menguatnya dorongan agar generasi muda terlibat aktif dalam pembangunan bangsa, sebuah temuan memperlihatkan realitas yang kontras. Mayoritas anak muda Indonesia saat ini dihinggapi ketakutan untuk bersuara dan mengawal kebijakan publik akibat ancaman kriminalisasi hingga ketidakpastian ekonomi.
Founder sekaligus pegiat Muda Bicara ID, M. Iqbal Khatami, mengungkapkan bahwa terjadi paradoks besar dalam dinamika partisipasi politik generasi muda saat ini. Meski secara umum anak muda merasa gagasannya mampu memberi dampak pada kebijakan, hambatan struktural di lapangan justru membungkam keberanian mereka.
“Sebagian besar anak muda merasa suaranya bisa mempengaruhi kebijakan. Namun, masalah utamanya adalah ada ketakutan yang tumbuh di benak mereka. Sebanyak 74,5 persen anak muda takut untuk bersuara dan mengawal proses kebijakan,” ujar Iqbal dalam agenda peluncuran Muda Bicara Kebijakan 2026 bertajuk “Reimajinasi Demokrasi: Kolaborasi Orang Muda untuk Kebijakan Masa Depan” yang digelar secara daring pada Sabtu (1/8).
Represi Ruang Digital dan Spiral of Silence
Iqbal menjelaskan, fenomena ketakutan ini lahir dari serangkaian pengalaman buruk, seperti penangkapan pascademonstrasi hingga ancaman kriminalisasi atas unggahan di media sosial. Berdasarkan survei internal Muda Bicara ID pada Kuartal IV 2025 dan Kuartal I 2026, sebanyak 39,7 persen anak muda mengaku pernah mengalami represi, baik di ruang digital maupun nyata.
“Bentuk intimidasi yang dialami anak muda sangat beragam, mulai dari penyebaran data pribadi (doxxing), peretasan akun, hingga pesan teror misterius. Bahkan, survei ilmiah yang dirilis oleh Muda Bicara ID pun tak luput dari tindakan intimidasi,” ungkap Iqbal.
Kondisi ini, lanjut Iqbal, dikhawatirkan dapat menggiring publik ke dalam jebakan spiral of silence, di mana opini kritis minoritas tenggelam oleh manipulasi opini publik yang digerakkan oleh pendengung (buzzer).
Tekanan Ekonomi, Disparitas Data PHK, dan Sandwich Generation
Tak hanya isu kebebasan berpendapat, Iqbal menilai keberanian anak muda bersuara sangat terikat dengan kondisi kesejahteraan hidup sehari-hari. Tekanan ekonomi yang menghimpit membuat sebagian besar anak muda lebih berfokus pada kelangsungan hidup ketimbang mengawal isu publik.
Data menunjukkan sekitar 50 hingga 60 persen anak muda mengaku mengalami beban mental terkait masa depan, dengan 61,9 persen di antaranya dipicu langsung oleh tekanan ekonomi. Fenomena ini diperparah oleh krisis lapangan kerja formal, di mana angkatan kerja informal (86,5 juta jiwa) jauh melampaui pekerja formal (60 juta jiwa).
“Kondisi ekonomi berbanding lurus dengan kesehatan mental. Lebih dari 60 persen beban mental anak muda dipicu langsung oleh tekanan ekonomi dan ketidakpastian kerja. Mereka terjebak pada gig economy tanpa perlindungan sosial dan jaminan hari tua yang memadai,” jelasnya.
Iqbal juga membeberkan adanya disparitas data pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pertengahan tahun 2026 antara kementerian terkait dengan lembaga penyelenggara jaminan sosial.
“Ada jangkauan data yang tidak sinkron. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 35 ribu kasus PHK, sementara pelacakan klaim BPJS Ketenagakerjaan mencapai 129 ribu orang—hampir empat kali lipat dari data resmi. Tanpa perbaikan jaminan sosial, ketimpangan ini akan terus melanggengkan beban fenomena sandwich generation,” tegas Iqbal.
Menolak Jadi Komoditas Elektoral dan Mendorong Akses Digital
Menjelang dinamika politik menuju target Indonesia Emas 2045, Iqbal memeringatkan agar pemerintah dan elit politik tidak menjadikan anak muda sekadar komoditas politik saat pemilu.
“Jangan sampai kita hanya menjadi legitimasi dalam pemilu—dianggap simbol sebelum pemilu, namun setelahnya pemerintah kembali ke pemikiran kolonial dan abai pada kepentingan anak muda,” tutur Iqbal.
Ia juga menyoroti bahaya memilih pemimpin secara emosional yang berpotensi melahirkan kepemimpinan inkompeten di pemerintahan.
“Inkompetensi pemimpin itu sangat berbahaya. Kepemimpinan yang tidak kompeten melahirkan kebijakan yang salah kalkulasi, dan itu bisa memakan korban jiwa secara masif,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret ke depan, Iqbal mengimbau anak muda untuk tidak berhenti pada rasa cemas semata, melainkan mengarahkan keberaniannya dengan memanfaatkan ruang digital secara strategis.
“Pemerintah saat ini cenderung lebih responsif terhadap konten kritis yang viral di media sosial ketimbang aksi demonstrasi konvensional. Karena itu, anak muda harus menguasai narasi publik melalui kreativitas pembuatan konten dan tulisan kritis untuk mendorong kebijakan yang inklusif,” pungkasnya.
