[Telaah Kebijakan] – Nestapa Guru Honorer
Kondisi guru honorer di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan serius bagi kualitas pendidikan nasional. Banyak guru honorer yang menerima gaji rendah. Bahkan, di beberapa daerah seperti Banjarnegara, pendapatan mereka jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak. Akibatnya, sebagian besar harus mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah yang kemudian berdampak pada fokus dan kualitas mereka dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
Data Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menunjukkan bahwa kondisi ini bukan hanya persoalan gaji, melainkan juga masalah sistemik terkait distribusi anggaran dan prioritas politik. Meskipun kebijakan terbaru Pemerintah dalam RAPBN 2026 telah mengalokasikan Rp178,7 triliun untuk gaji serta tunjangan profesi bagi guru dan dosen, baik itu ASN ataupun Non-ASN, namun implementasinya juga patut dikawal agar tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer secara berkelanjutan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus terus menjadi perhatian. Selain itu, tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan guru tidak hanya berada di pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tugas penting pemerintah daerah.
Baca Kajian selengkapnya dari Muda Bicara ID:
Pengarah:
- Moch Edward Trias Pahlevi
Editor dan Kurator :
- Muhammad Iqbal Khatami
Peneliti :
- Revo Ringga Linggar
- Rachelita Silva Islamy
- Ammar Mahir Hilmi
