‘Bypass’ Gibran Melenggang Jadi Cawapres Prabowo
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, resmi diusung menjadi bakal calon presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Ada beberapa kontroversi perjalanan Gibran menjadi cawapres, yang saat ini banyak dibahas publik
- Dugaan Konflik Kepentingan ‘Paman’ Gibran dalam Putusan MK
Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 banyak dianggap publik sebagai karpet merah guna mendukung keponakannya, Gibran, untuk maju sebagai cawapres
Bahkan, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi, Anwar Usman, Gbran, hingga Kaesang dilaporkan ke KPK oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara. Laporan itu berkaitan soal adanya kolusi dan nepotisme dalam keputusan MK perihal batas usia capres-cawapres.
Tidak hanya itu, Sejumlah pihak melayangkan laporan dugaan pelanggaran etik seluruh hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
- Isu Politik Dinasti
Keluarga Presiden Jokowi diterpa oleh isu politik dinasti oleh publik. Keberadaan Gibran sebagai anak presiden yang melenggang menjadi cawapres Prabowo menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, sang adik Kaesang Pangarep secara tiba-tiba juga diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Tidak sedikit juga publik menganggap hal ini juga karena ‘Jokowi Effect’
- Dianggap Mengkhianati PDIP?
Majunya Gibran sebagai cawapres dicalonkan oleh Partai Golkar. Tidak sedikit publik yang mempertanyakan bagaimana posisinya di PDIP – Partai yang berseberangan dalam dukungan Pilpres 2024 mendatang.
PDIP merupakan partai yang menaikkannya ke kekuasaan sebagai walikota Solo, juga menaikkan iparnya menjadi Walikota Medan, dan memenangkan bapaknya dalam lima kali pemilihan umum.
Sontak, manuver politik Gibran tersebut disebut-sebut publik sebagai bentuk pengkhianatan terhadap partainya – PDIP.
Beberapa waktu lalu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa Gibran sudah berpamitan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Gibran rencananya juga akan menemui F.X. Rudy Rudyatmo untuk penyelesaian urusan KTA PDIP miliknya.
