Edward Pahlevi: Demokrasi Bukan Cuma Ritual Pemilu Lima Tahunan
JAKARTA — Platform Muda Bicara ID resmi meluncurkan program “Muda Bicara Kebijakan 20×26” melalui diskusi daring bertajuk “Reimajinasi Demokrasi: Kolaborasi Orang Muda untuk Kebijakan Masa Depan” pada Sabtu (1/8/2026). Dalam agenda tersebut, Founder Muda Bicara ID, Moch Edward Trias Pahlevi, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif generasi muda agar tidak terjebak menjadikan demokrasi sekadar ritual politik lima tahunan.
Edward menilai, selama ini publik—khususnya kelompok muda—masih cenderung memandang demokrasi sebatas penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) atau pilkada.
“Banyak kelompok muda melihat demokrasi masih sebatas pemilihan umum atau pilkada. Padahal, pemilu itu hanya kegiatan lima tahunan yang menjadi pintu gerbang pertama,” ujar Edward dalam pemaparannya, Sabtu (1/8/2026).
Ia menambahkan, tantangan terpenting pascapemilu adalah bagaimana anak muda dapat terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis.
“Yang lebih dalam lagi adalah bagaimana mewujudkan demokrasi yang substantif, di mana kelompok muda ikut kritis dan terlibat dalam kerja-kerja pembangunan demokrasi pascapemilu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Edward juga menyinggung analisis para pengamat politik mengenai kemunduran kualitas demokrasi (democratic backsliding) di Indonesia yang dinilai terjebak dalam competitive authoritarianism.
“Pemilu memang ada, tetapi pelaksanaannya acap kali dinilai kurang adil dan belum berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Edward.
Di sisi lain, Edward mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya tekanan dan ancaman keamanan digital yang menyasar aktivis maupun kelompok muda kritis. Berdasarkan riset survei internal yang dilakukan Muda Bicara ID, masih banyak anak muda yang merasa dibayangi rasa takut untuk menyuarakan gagasan publik.
“Fenomena doxxing, peretasan akun, intimidasi pesan singkat, hingga ancaman kriminalisasi terhadap anak muda yang kritis masih sering terjadi,” terang Edward.
Kendati demikian, Edward menggarisbawahi bahwa kekuatan ruang digital di era saat ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, media sosial dapat menjadi instrumen penyeimbang yang sangat efektif bagi jalannya kebijakan publik.
“Ruang digital dan media sosial saat ini bukan lagi sekadar tempat cuap-cuap, melainkan telah menjadi katalisator kebijakan yang sangat ampuh,” kata Edward. “Bahkan, kritikan masif di ruang digital kini sering kali direspons lebih cepat oleh pemerintah dibandingkan aksi massa di jalanan,” lanjutnya.
Guna merancang ulang (reimajinasi) tatanan demokrasi Indonesia ke depan, Edward menyampaikan lima poin kunci yang perlu menjadi perhatian bersama. Selain mendorong cara-cara baru yang adaptif berbasis media sosial serta pembangunan demokrasi yang inklusif, ia menegaskan posisi vital pemuda dalam panggung politik nasional.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, peluncuran program Muda Bicara Kebijakan 2026 ini tidak sekadar menjadi ajang menampung proposal dan gagasan strategis dari organisasi pemuda maupun mahasiswa, tetapi juga berkomitmen memberikan pendampingan serta bantuan pendanaan bagi gagasan inovatif terbaik
