Ormas Keagamaan dalam Pusaran Ijin Usaha Tambang

Kontributor: M. Zidan | Editor: Iqbal Khatami

Film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) merupakan film fenomenal di Indonesia berkat kisah asmara romantis antara Cinta dan Rangga. Serupa dengan AADC, Ada Apa Dengan Tambang (AADT) juga menjadi fenomena di Indonesia, kali ini melibatkan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang kompak menerima izin tambang.

Pertanyaan serupa patut diajukan terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas izin tambang batubara kepada organisasi masyarakat keagamaan. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wacana Nasionalisme Beralih ke Agama

Pemerintah Indonesia kerap menggunakan narasi nasionalisme untuk membela industri batubara meskipun dampak ekologisnya merusak. Krisis air, polusi udara, dan pencemaran lingkungan sering diabaikan dengan dalih kedaulatan ekonomi dan politik. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan kerusakan lingkungan, pendekatan ini semakin tidak efektif.

Kini, pemerintah beralih menggunakan narasi agama dengan memberikan hak istimewa kepada organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang batubara. Langkah ini tampaknya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, tetapi sebenarnya merupakan strategi untuk menutupi motif ekonomi-politik dan membersihkan reputasi ekologis industri batubara. Dalam bisnis, keuntungan sering kali mengalahkan kepentingan lingkungan, dan melibatkan ormas keagamaan adalah cara untuk menyembunyikan dampak ekologis yang merugikan.

Tambang Bukan Satu-satunya Jalan Mensejahterakan Umat

Tambang bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ormas keagamaan dan peningkatan kesejahteraan umat dapat dilakukan melalui sektor-sektor lain yang lebih berdampak positif, seperti kesehatan dan pendidikan. Banyak ormas keagamaan yang sudah memiliki bisnis di bidang-bidang tersebut yang langsung berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Seharusnya, pemerintah dapat mengoptimalkan dukungan pengembangan bidang-bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah memiliki lebih dari 170 universitas dan perguruan tinggi, serta ribuan sekolah dan ratusan rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. NU juga tidak kalah berperan dengan ratusan lembaga pendidikan tinggi, ribuan pesantren, dan puluhan rumah sakit. Kedua organisasi ini telah lama menjadi pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya terus mendukung dan mendorong pengembangan institusi-institusi ini agar dapat terus berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Bukan Soal Mampu atau Tidak

Industri pertambangan adalah sektor yang sangat kompleks. Bahkan perusahaan dengan pengalaman bertahun-tahun belum tentu menjalankan prinsip tata kelola pertambangan dengan optimal. Masalah seperti konflik tambang, lubang bekas tambang, korupsi dalam penerbitan izin, dan ekspor ilegal produk tambang masih terjadi. Meskipun industri ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, seperti melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

ketika ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU ditarik ke dalam konflik pertambangan, sektor yang sangat kompleks dan penuh dengan masalah seperti konflik lahan, lubang bekas tambang, korupsi dalam penerbitan izin, dan ekspor ilegal produk tambang. Mengelola tambang bukanlah hal mudah, bahkan bagi perusahaan berpengalaman, sehingga keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor ini perlu ditinjau dengan hati-hati agar mereka tidak terjebak dalam konflik dan masalah tata kelola yang rumit.

Keuntungan Ekonomi yang Besar

Mengelola tambang bisa memberikan keuntungan yang signifikan, terutama ketika harga komoditas tambang meningkat tajam. Sebagai contoh, PT Bukit Asam Tbk, perusahaan tambang milik negara, berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 38,5 triliun dengan laba bersih Rp 6,1 triliun sepanjang tahun 2023. Perusahaan tambang besar lainnya, seperti Adaro, memperoleh laba bersih sekitar Rp 25 triliun di tahun yang sama. Belum termasuk perusahaan yang menambang mineral seperti emas, tembaga, nikel, dan bauksit.

Bahkan, terbaru Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang meminta agar tidak hanya ormas keagamaan yang diberikan izin tambang. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan izin tambang kepada siapa saja yang memenuhi syarat, tidak terbatas pada ormas keagamaan saja.