Polemik Hut RI di IKN, Pemerintah Hamburkan Anggaran?
Upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Nusantara mendapat kritik karena diperkirakan akan memerlukan biaya yang membengkak. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengonfirmasi bahwa anggaran negara untuk upacara bendera 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara akan meningkat.
Salah satu sorotan adalah anggaran untuk sewa mobil pejabat selama upacara di IKN, yang dikabarkan mencapai Rp 25 juta per hari per unit.
Pratikno menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur di IKN. ”Infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas. Dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas. Jalan Tol belum sepenuhnya jadi. Bandara di IKN juga belum jadi. Ini jalan tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus, awal September,” kata Pratikno.
Pemerintah Tak Sensitif Krisis Ekonomi
Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyatakan bahwa pemerintah tampaknya tidak peduli dengan krisis ekonomi yang terjadi di negara ini.
Buktinya, anggaran dihabiskan hanya untuk menggelar upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
“Sebetulnya di tengah kondisi penerimaan negara yang relatif seret, dan kapasitas fiskal yang kian terbatas ini, (HUT RI di IKN) menjadi sebuah acara seremonial yang sangat mahal. Tidak menunjukkan sense of crisis,” ujar Eliza.
Diduga tidak masuk APBN
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), diduga tidak tercantum dalam APBN 2024.
“Biaya memperingati HUT Kemerdekaan di IKN nampaknya tidak masuk dalam APBN 2024, karena rencana awal di APBN, tidak ada kegiatan ini. Ini berpotensi menjadi penyimpangan APBN,” terang Anthony.
DPR Kritik Keras
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, meminta pemerintah tidak menghamburkan uang negara untuk pelaksanaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024 mendatang. Menurut Guspardi, langkah pemerintah yang dikabarkan menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah, tidak memperhatikan efisiensi anggaran.
“Istana juga harus berefisiensi itu, jangan terkesan menghamburkan uang dengan cara seperti hotel dan sewa mobil yang kelipatannya juga sangat memprihatinkan,” ungkap Guspardi.
Masyarakat Sekitar Dilarang Ikut Perayaan HUT RI di IKN
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa warga sekitar lokasi IKN tidak diizinkan mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di IKN.
Menurut Sri Wahyuni, hanya tokoh masyarakat Bumi Etam yang telah diundang yang bisa datang langsung ke upacara HUT RI di IKN Kaltim tersebut.
“Sama seperti di Jakarta, penduduk di sana tidak semua bisa masuk ke Istana Negara, tapi bisa menyaksikan secara langsung (live streaming). Nah, kita ajak masyarakat seperti itu,” jelas Wahyuni
