Susul PBNU, Muhammadiyah Resmi Terima Tawaran Kelola Tambang
Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah dalam mengelola tambang. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers setelah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang diadakan di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu (28/7/2024).
Muhammadiyah juga membentuk tim khusus yang akan dipimpin oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy.
“Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, saksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumber daya insani yang andal dan berintegritas tinggi,” ujar Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, saat membacakan risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah.
Mu’ti juga menyampaikan hasil rapat pleno mengenai pengelolaan tambang. Dalam rapat tersebut, PP Muhammadiyah telah melakukan kajian dan menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertambangan, hukum, lingkungan hidup, serta pengusaha tambang. Rapat pleno yang diadakan pada 13 Juli 2024 di Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap untuk mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.
Muhammadiyah berencana melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan tambang ini, termasuk profesional dari kalangan kader, masyarakat sekitar area tambang, dan perguruan tinggi. Mereka juga akan menggunakan teknologi untuk meminimalkan kerusakan alam.
“Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik,” tambah Mu’ti.
Sehari sebelumnya, pada Sabtu (27/7/2024), konsolidasi ini disertai dengan aksi protes dari sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro. Forum ini terdiri dari 34 organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta. Mereka mengkritik keputusan PP Muhammadiyah untuk menerima konsesi tambang dari pemerintah dengan membentangkan poster dan spanduk serta menutup mulut mereka dengan plakban sebagai simbol protes.
