Biaya Ekonomi dari Krisis Lingkungan di Sumatera
Oleh: Hilma Fanniar Rohman (Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan)
Bencana yang berulang di berbagai wilayah Sumatera belakangan ini tidak lagi dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam. Banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan ekosistem yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian besar menunjukkan satu kenyataan pahit: bencana hari ini adalah akumulasi dari pilihan-pilihan pembangunan di masa lalu. Alam memang memicu hujan dan pergerakan tanah, tetapi skala kehancuran yang terjadi adalah hasil dari krisis lingkungan yang dikelola secara abai.
Dari sudut pandang ekonomi, bencana di Sumatera mencerminkan biaya eksternal (externalities) yang selama ini tidak pernah benar-benar dimasukkan ke dalam perhitungan pembangunan. Ketika hutan dibuka untuk kepentingan jangka pendek baik perkebunan, tambang, maupun ekspansi permukiman keuntungan ekonomi memang tercatat dalam angka pertumbuhan. Namun, kerugian ekologisnya ditangguhkan dan akhirnya ditagihkan dalam bentuk bencana.
Kerugian yang Tak Pernah Masuk Neraca
Setiap bencana membawa beban ekonomi berlapis. Infrastruktur rusak, aktivitas produksi terhenti, rantai pasok terganggu, dan ribuan rumah tangga kehilangan sumber penghidupan. Sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi lokal menjadi pihak paling rentan. Ironisnya, kelompok inilah yang paling sedikit menikmati manfaat dari eksploitasi sumber daya alam, tetapi paling besar menanggung akibatnya.
Negara pun tidak luput dari dampak fiskal. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi produktif harus dialihkan untuk tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Bencana lingkungan pada akhirnya menjadi beban APBN dan APBD.
Dalam perspektif ekonomi politik, situasi ini menunjukkan adanya moral hazard struktural. Keuntungan dari eksploitasi alam terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha, sementara risiko dan kerugian sosial ditanggung publik. Ketika bencana terjadi, negara hadir sebagai penjamin terakhir, menormalisasi siklus kerusakan tanpa koreksi mendasar.
Paradoks Pertumbuhan dan Kerentanan
Sumatera selama ini diposisikan sebagai salah satu motor pertumbuhan nasional berbasis sumber daya alam. Namun, pertumbuhan yang bertumpu pada ekstraksi berlebihan justru menciptakan kerentanan ekonomi jangka panjang. Daerah-daerah dengan kontribusi besar terhadap PDRB dari sektor ekstraktif sering kali memiliki indeks risiko bencana yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang sulit ditekan.
Paradoks ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan ketahanan ekonomi. Ketika lingkungan rusak, biaya produksi meningkat, risiko usaha membesar, dan iklim investasi jangka panjang justru memburuk. Bencana menjadi sinyal bahwa model pembangunan lama semakin tidak efisien dan mahal secara sosial.
Menghitung Ulang Arah Pembangunan
Bencana di Sumatera seharusnya menjadi momentum untuk menghitung ulang arah pembangunan. Pendekatan ekonomi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan, tetapi harus memasukkan nilai jasa ekosistem, daya dukung lingkungan, dan risiko bencana sebagai variabel utama. Tanpa itu, pembangunan hanya memindahkan masalah ke masa depan dengan ongkos yang jauh lebih besar.
Investasi pada perlindungan hutan, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan tata ruang berbasis mitigasi bencana bukanlah beban, melainkan investasi ekonomi jangka panjang. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pencegahan terbukti jauh lebih murah dibandingkan biaya pemulihan pascabencana.
Lebih dari itu, penegakan hukum lingkungan dan reformasi tata kelola sumber daya alam harus dipandang sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata isu ekologis. Kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan justru menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan berkeadilan.
Ketika bencana tak lagi alamiah, maka solusi pun tidak cukup dengan bantuan darurat. Sumatera sedang membayar harga mahal dari krisis lingkungan yang diabaikan terlalu lama. Jika pola pembangunan tidak segera dikoreksi, bencana akan terus berulang, dan biaya ekonominya akan semakin membengkak.
Pilihan kini ada pada pembuat kebijakan, terus menormalisasi kerusakan dengan tambal sulam anggaran, atau berani mengubah paradigma menuju pembangunan yang adil secara ekologis dan rasional secara ekonomi. Karena pada akhirnya, alam selalu menagih dan tagihan itu tak pernah murah.
