Cara Mempertahankan Keberadaban

Oleh Alam Mahadika

Kali ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali membuka buku resep neo-liberalisme. Para pengikut mafia berkelay dan mafia Tiongkok terus memiliki pengaruh besar di berbagai pos strategis dalam sektor ekonomi. Kini, Sri Mulyani, mantan Managing Director dan CEO Bank Dunia, memegang peranan penting sebagai Menteri Keuangan di era Jokowi hingga sekarang. Ia bahkan menjadi salah satu dalang di balik kenaikan pajak.

Tidak mengherankan jika Jokowi semakin melepaskan kepura-puraan pendekatan kerakyatan dalam mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi 2045. Pada periode kedua pemerintahannya yang tanpa beban ini, Jokowi memberikan pelajaran bagi kita tentang kepemimpinan yang tampak biasa, namun di baliknya tersembunyi ancaman bahaya berupa korupsi yang nyata. Bahkan, ketika nama Gibran mulai disebut-sebut sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo, kita tahu mimpi buruk masa depan Indonesia seolah sedang diwariskan oleh Jokowi.

Pemerintah dan pengusaha, alih-alih mempertahankan keberadaban, justru memberlakukan kebijakan dan undang-undang yang menggerus uang rakyat secara paksa melalui pajak. Pajak tersebut digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang sering kali hanya menjadi kebanggaan semu, tanpa benar-benar menghasilkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, jurang ketimpangan sosial semakin melebar dengan tajam.

Ketika kita bekerja keras, membuat kontrak dengan atasan, bos, atau majikan demi mendapatkan pendapatan, kita tetap tidak menikmati hasilnya sepenuhnya. Sebagian dari penghasilan harus diserahkan kepada negara untuk kepentingan mereka masing-masing. Jika tidak, kita akan mendapatkan sanksi. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari sistem ekonomi nasional seperti ini?

Sebagian dari mereka memang menyediakan pelayanan publik untuk menutupi citra negatif kebijakan tersebut. Namun, sering kali pelayanan itu hanya muncul akibat tekanan dari masyarakat, bukan karena kemurahan hati para politikus.

Saat ini, mereka yang tidak memiliki modal atau kekuatan politik besar nyaris tidak memiliki pilihan selain menjadi pekerja, meskipun kesempatan kerja semakin sulit didapatkan. Sementara itu, keuntungan terus mengalir kepada mereka yang memiliki akses dan kekuasaan.

Keberadaban kita sekarang ibarat sebuah sandiwara. Setiap orang berpura-pura, setiap orang memainkan peran. Komunikasi terlihat semakin intens, tetapi sebenarnya tidak ada hal bermakna yang benar-benar disampaikan. Peradaban ini seperti kereta yang melaju kencang menuju jurang, dengan kecepatan yang terus bertambah. Di dalamnya, terdengar sorak-sorai histeris para pemabuk dalam kereta pesta.

Sebagian dari kita mungkin merasa ingin melompat dari kereta ini, tetapi ragu untuk melangkah. Kita terkekang oleh berbagai hal. Kita merasa tertahan, seolah keputusan yang telah diambil masih kurang memadai untuk mengubah keadaan.