Dari Reformasi ke Rekonstruksi Kekuasaan Absolut

Oleh: Azyumardi Mumtazul Umam

Dalam sebuah artikelnya, Benjamin E. Goldsmith, seorang profesor politik Australian National University, menceritakan tentang pertanyaan yang dilontarkannya di depan lebih dari 200 mahasiswa sarjana dalam kelas “Politik AS dan Kebijakan Luar Negeri”. Pertanyaannya adalah: Apa penjamin utama demokrasi AS? Dengan kata lain, apa satu-satunya faktor yang selalu menjaga demokrasi AS agar tidak menyimpang? Jawaban yang Benjamin harapkan bukanlah “Konstitusi”, “Mahkamah Agung”, atau “Pemilihan yang luber jurdil”, melainkan “budaya politik”—sebuah konsep dalam ilmu politik yang merujuk pada norma, nilai, dan praktik politik bersama yang, meskipun tidak tertulis sebagai aturan formal, berpotensi memainkan peran mendasar dalam menjelaskan perilaku politik sebuah negara.

Cukup dengan cerita Benjamin. Yang ingin saya tekankan di sini adalah, apa yang terjadi jika elit politik di sebuah negara demokrasi tidak lagi menganggap sistem demokrasi itu penting secara normatif dan tidak lagi memegang nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri? Tanpa “Budaya” yang menghargai demokrasi, hukum, aturan, norma, dan proses penting dari sistem tersebut dapat dirusak bahkan diabaikan, seperti yang telah terjadi dalam banyak contoh kemunduran demokrasi lainnya.

Kemenangan Prabowo dan Ancaman terhadap Demokrasi Indonesia

Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada 2024, kekhawatiran tentang kerentanan demokrasi yang sebelumnya hanya bersifat hipotetis kini menjadi kenyataan. Mantan jenderal dengan masa lalu kontroversial ini memenangkan pemilu dengan 58% suara, didukung oleh koalisi besar dan restu implisit dari Presiden Joko Widodo, yang bahkan mendorong putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.

Kampanye-nya menunjukkan perubahan strategi yang signifikan, belajar dari kekalahan sebelumnya dan membangun aliansi kuat untuk memperkuat posisinya. Partai Gerindra yang dipimpinnya mengusulkan kembali ke Konstitusi 1945 versi awal, yang memberi presiden kekuasaan luas tanpa banyak mekanisme kontrol demokratis, menimbulkan kekhawatiran akan potensi pergeseran menuju pemerintahan yang lebih terkonsolidasi.

Sikap Prabowo terhadap demokrasi juga menambah keraguan, terutama dengan komentarnya yang menggambarkan sistem ini sebagai sesuatu yang melelahkan dan berantakan. Sepanjang kampanye, berbagai analis dan aktivis memperingatkan bahwa kemenangan Prabowo bisa menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia, sebuah kekhawatiran yang kini terasa semakin nyata seiring ia mulai menjalankan pemerintahannya.

Menggerogoti Demokrasi: Media Massa dan Supremasi Hukum

Sebagai akademisi Hubungan Internasional, saya banyak menelaah studi kasus tentang degradasi demokrasi di negara-negara dengan sistem demokrasi fase ketiga. Dari studi-studi tersebut, saya memperoleh wawasan bahwa pembongkaran demokrasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang secara fundamental melemahkan fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang vital. Contohnya, pengambilalihan kekuasaan oleh Putin di Rusia pada awal 2000-an, yang hanya membutuhkan dua hal mendasar: 1) Kontrol atas media massa yang menjangkau sebagian besar penduduk, dan 2) Kemampuan untuk memutarbalikkan hukum demi tujuan politiknya. Oligarki seperti Boris Berezovsky dipaksa untuk melepaskan aset media mereka, seperti Channel 1 TV, yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang lebih loyal kepada negara, seperti Roman Abramovich. Kontrol atas media ini memungkinkan Putin membentuk narasi publik yang menguntungkan dirinya.

Menggunakan pola serupa, Prabowo memiliki potensi untuk membatasi kebebasan pers dan merusak supremasi hukum di Indonesia. Sebagai contoh, di awal tahun ini, Prabowo melakukan pertemuan dengan para pimpinan redaksi media massa untuk menekankan pentingnya jurnalistik yang tidak berpihak. Namun, sejumlah media massa di Indonesia, seperti MNC Group yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo, tampaknya sudah menjadi bagian dari lingkungan oligarkinya. Hal ini mengingatkan pada praktik yang terjadi di Rusia, di mana media dibeli dan dikuasai oleh kekuasaan politik untuk memperkuat narasi yang mendukung pemerintah. Terlebih lagi, upaya represif yang dilakukan terhadap media, seperti ancaman terhadap Tempo dengan kepala babi dan tikus terpenggal, mencerminkan potensi untuk semakin mengekang kebebasan pers.

Kembali kepada argumen saya tentang “budaya politik” Indonesia, banyak elit politik Indonesia saat ini tampaknya kehilangan nilai tinggi bagi demokrasi, terutama dalam koalisi yang mendukung kemenangan Prabowo. Saya percaya bahwa saat ini adalah waktu yang krusial untuk memperhatikan potensi ancaman terhadap demokrasi Indonesia.

Meskipun ada kemungkinan bahwa era pemerintahan Prabowo tidak akan berhasil merusak demokrasi, seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, saya merasa skenario di mana demokrasi Indonesia tetap bertahan dalam 2-5 tahun ke depan sangat kecil kemungkinannya. Namun, saya berharap saya salah, dan saya terbuka terhadap kritik dari siapapun yang dapat menunjukkan kelemahan dalam argumen saya.