Demi Energi Hijau, Alam Jadi Abu-Abu

Oleh: Sya’ban Fadol H

Transisi energi kini menjadi kata yang sering terdengar di berbagai ruang—dari konferensi internasional hingga seminar kampus. Dunia tengah berjuang melawan perubahan iklim, dan Indonesia bergegas menawarkan diri menjadi lumbung logam tanah jarang: nikel, bauksit, kobalt—semua bahan yang dibutuhkan untuk baterai, mobil listrik, dan energi terbarukan. Namun, di balik narasi “hijau” yang menenangkan itu, kenyataannya justru lebih kelam: alam semakin rusak, dan masyarakat semakin terpinggirkan.

Ambil contoh Raja Ampat, yang selama ini kita banggakan dalam brosur pariwisata. Kawasan ini menyimpan lebih dari 75% spesies karang dunia dan merupakan salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Namun, baru-baru ini, publik dikejutkan dengan berita pembukaan jalan tambang nikel di Waigeo Barat, bagian dari Raja Ampat. Hutan digunduli, karst yang mendukung ekosistem diratakan, dan eksploitasi mulai dipersiapkan—semua demi mendukung “ekonomi hijau.”

Pemerintah dan kementerian terkait beralasan bahwa proyek ini telah memiliki izin dan bertujuan untuk mendukung hilirisasi nikel. Namun, pertanyaannya: apakah menebang hutan karst yang menjadi tulang punggung ekosistem dunia bisa disebut “hijau”? Jawaban itu menggantung, seperti nasib masyarakat adat di sekitar wilayah tambang.

Kita sering diajak percaya bahwa mobil listrik adalah solusi untuk mengurangi emisi, tetapi tidak ada yang memberitahu kita bahwa untuk memproduksi mobil listrik, ribuan hektar hutan harus ditebang, sungai dialihkan, dan udara di sekitar tambang tercemar debu logam berat. Di Halmahera Tengah, misalnya, ekspansi tambang nikel terus berlanjut. Kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menjadi simbol kebanggaan pemerintah, namun di balik itu, warga desa hidup dalam ketakutan akibat pencemaran sungai, hilangnya lahan pertanian, dan konflik sosial yang semakin tajam.

Ketimpangan Sosial dalam Transisi Energi

Sebuah laporan dari WALHI dan Trend Asia (2023) mencatat kerusakan ekologis permanen akibat pertambangan nikel di Sulawesi dan Maluku, seperti sedimentasi tinggi di pesisir, pencemaran air tanah, dan kematian terumbu karang akibat pembuangan limbah tambang langsung ke laut. Ironisnya, sebagian besar smelter pengolah nikel menggunakan energi dari PLTU batu bara. Jadi, energi hijau dibangun dengan batu hitam.

Jika dihitung secara ekologis, biaya produksi satu unit baterai mobil listrik dari Indonesia bisa setara dengan hilangnya satu kawasan resapan air, satu komunitas nelayan, dan satu generasi masyarakat adat yang tercerabut dari tanahnya. Namun, dalam neraca ekonomi negara, semua itu tak terlihat. Yang tercatat hanya angka ekspor, nilai investasi, dan narasi “berdaulat secara industri.” Pertanyaannya, berdaulat untuk siapa?

Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan dalam proses izin tambang. Di Raja Ampat, mereka mengaku tak pernah diberi ruang untuk berdialog yang setara. Mereka hanya tahu bahwa tiba-tiba excavator masuk, pohon-pohon tumbang, dan papan proyek berdiri. Sementara itu, pejabat pusat berbicara soal hilirisasi sebagai strategi jangka panjang, tetapi jangka panjang yang mereka maksud sering kali bertentangan dengan jangka hidup masyarakat lokal.

Transisi energi mestinya memperbaiki, bukan mengganti kerusakan lama dengan kerusakan baru. Kita ingin dunia tanpa emisi karbon, tetapi bukan dengan menebang hutan primer, menggusur warga pesisir, dan mengubah laut menjadi kolam tailing. Raja Ampat adalah batas kesabaran kita. Jika di tempat seindah itu tambang bisa masuk, apa lagi yang aman? Apakah setelah Raja Ampat, giliran Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Lore Lindu, atau danau-danau purba di Papua?

Indonesia memang perlu transisi energi, tetapi yang berkeadilan, bukan membabi buta. Transisi yang dimulai dari desa, bukan dari pabrik smelter. Transisi yang mendengarkan masyarakat adat, bukan hanya korporasi raksasa. Transisi yang sadar bahwa tidak semua logam bisa menggantikan air bersih dan udara yang sehat. Karena masa depan bukan hanya soal mobil listrik dan target emisi. Masa depan adalah soal apakah anak-anak kita masih bisa berenang di laut yang biru, bukan di kubangan abu bekas tambang.