Gejolak Demokrasi dan Konsolidasi Demokrasi yang Gagal
Oleh: Shidiq Setyo Adhi Nugroho (Ketua Umum IMM FISIPOL UMY)
Indonesia dalam beberapa dekade terakhir tengah mengalami gejolak demokrasi. Sebagai negara dengan lebih dari dua ratus juta jiwa, gejolak demokrasi ini sangat wajar terjadi. Gejolak demokrasi merupakan permasalahan atau dinamika yang timbul sebagai respons terhadap ketidakmampuan negara dalam mengkonsolidasikan demokrasi secara tepat dan benar. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini. Kita dapat menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi demokrasi kita sehingga timbul gejolak demokrasi.
Berbicara tentang demokrasi, banyak ahli yang sependapat mengenai definisi dan implikasi dari sistem ini. Socrates, filsuf Yunani kuno, berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem yang buruk jika tidak ada kesetaraan pemahaman politik di masyarakat. Sementara itu, Plato berpendapat bahwa demokrasi cenderung berujung pada kekacauan dan konflik politik. Dengan memahami dua pandangan tersebut, ada dua hal utama yang akan dibahas dalam tulisan ini: pertama, kesetaraan pemahaman politik di masyarakat Indonesia; dan kedua, kekacauan serta konflik politik yang berdampak pada demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini.
Kekacauan dan Konflik Politik yang Terus Berulang
Konflik dan kekacauan yang terjadi saat ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ini merupakan efek domino dari ketuntasan konsolidasi demokrasi yang belum tercapai. Masalah-masalah besar seperti korupsi yang merajalela hingga konflik politik yang terus berulang adalah hasil dari demokrasi yang gagal menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara.
Kekacauan dan konflik politik yang terjadi adalah respons dari demokrasi yang gagal menciptakan kesetaraan pemahaman politik di masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat merupakan salah satu parameter kedewasaan berdemokrasi. Di sinilah konsolidasi demokrasi menjadi sangat penting. Konsolidasi demokrasi menjadi alternatif untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, konsolidasi ini perlu ditata ulang dan melibatkan seluruh sektor, baik pemerintahan maupun masyarakat. Keterlibatan berbagai sektor ini sangat penting untuk membangun sistem demokrasi yang lebih baik di masa depan.
Konsolidasi Demokrasi yang Gagal
Konsolidasi demokrasi adalah agenda untuk memperkuat dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, dengan tujuan utama mencapai kestabilan politik. Sejak era reformasi hingga saat ini, Indonesia telah beberapa kali berganti rezim kepemimpinan. Namun, sangat disayangkan bahwa pergantian rezim tidak menghasilkan konsolidasi demokrasi yang konkrit. Hal ini menjadi salah satu penyebab gejolak demokrasi yang terus berlanjut. Kegagalan konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan akan menjadi bom waktu di masa depan.
Salah satu dampak kegagalan konsolidasi demokrasi adalah ketidaksetaraan pemahaman masyarakat terhadap politik. Hal ini sudah diramalkan oleh Socrates jauh sebelum demokrasi diterapkan di Indonesia. Ketidaksetaraan pemahaman politik di masyarakat Indonesia sangat memengaruhi kestabilan politik. Masalah ini terlihat jelas pada setiap kali Indonesia melaksanakan “hajatan” demokrasi, seperti pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), yang selalu diwarnai dengan konflik horizontal dan vertikal. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, Indonesia akan semakin jauh dari kestabilan politik.
Konsolidasi demokrasi yang baik akan melahirkan kestabilan politik. Hal ini bisa tercapai jika konsolidasi demokrasi menghasilkan kesetaraan pemahaman politik di masyarakat. Tentu, untuk mewujudkan kesetaraan pemahaman politik, diperlukan pendidikan politik yang tuntas dan merata bagi masyarakat, yang dilakukan oleh aktor dan institusi terkait. Konsolidasi demokrasi seharusnya membentuk dan melahirkan pendidikan politik yang sederhana namun efektif, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, harapan akan kestabilan politik perlahan dapat terwujud, dan gejolak demokrasi akan semakin berkurang.
Penutup
Indonesia dibangun dengan semangat demokrasi masyarakatnya. Indonesia berhasil melahirkan para pemimpin bangsa. Namun, Indonesia masih gagal dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat memimpin dengan baik. Konsolidasi demokrasi bukanlah agenda yang sepele dan harus dianggap serius. Konsolidasi demokrasi harus menjadi gerakan kolektif, dari akar rumput hingga elit negara ini. Jalan demokrasi memang sulit ditempuh, terutama melihat kondisi sosial masyarakat saat ini. Demokrasi memang diciptakan bagi mereka yang siap menghadapi segala dinamika politik dan kebangsaannya.
Gejolak demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari tangan-tangan pembesar bangsa yang rakus akan kekuasaan. Gejolak ini juga tidak terlepas dari kebodohan masyarakat yang terus dirawat oleh negara. Akhirnya, gejolak demokrasi menjadi siklus yang terus-menerus dirawat oleh mereka yang mengambil keuntungan dari gejolak tersebut. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi menjadi jalan moderat untuk memperbaiki jalan terjal demokrasi di Indonesia. Banyak pihak yang berharap bahwa konsolidasi demokrasi akan menjadi akhir dari segala kekacauan dan konflik politik saat ini.
