Kemiskinan Indonesia: Jebakan Data atau Jebakan Kebijakan?

Oleh: Rifka Nafilatun Nafichah (Mahasiswa Magister Administrasi Publik, UNDIP)

Andre Gunder Frank (1971) dalam teori ketergantungan pernah menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang adalah lingkaran keabadian. Selama ketergantungan pada negara maju tetap ada, kemiskinan akan terus berputar di tempat. Indonesia seolah terjebak dalam lingkaran tersebut. Setiap kali kita merasa telah menemukan solusi, masalah justru semakin kompleks, layaknya mengurai benang kusut yang ujungnya malah semakin kusut.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan Indonesia mencapai 8,57% (sekitar 24 juta jiwa masuk kategori miskin), sementara Bank Dunia mencatat angka sebesar 60,3% (atau sekitar 171 juta jiwa rakyat Indonesia masuk dalam cengkeraman kemiskinan). Selisih angka ini sangat besar—lebih dari 140 juta orang. Ini bukan sekadar perbedaan statistik, tetapi menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang kita anggap miskin? Jika standar kemiskinan terus diturunkan, suatu hari kita bisa saja mengklaim “zero poverty”, bukan karena kemiskinan telah tuntas, melainkan karena definisinya sudah tidak lagi menyentuh realitas.

Tampaknya, optimisme dalam pengentasan kemiskinan perlu dipertimbangkan kembali agar tidak terjebak pada ilusi kemajuan ekonomi. Meski demikian, upaya pengentasan kemiskinan tetap harus dijalankan. Jika tidak lagi optimis, setidaknya ini menjadi peringatan bagi pemerintah agar Indonesia tidak benar-benar menjadi bangsa gelandangan. Namun, tanpa definisi yang jelas dan data yang akurat, semua upaya bisa terjebak pada angka, bukan karena masyarakat telah lepas dari kemiskinan, tetapi karena batasan kemiskinan terus dipangkas.

Jebakan Kebijakan dan Tantangan Implementasi
Indonesia seperti terperangkap dalam jebakan setan kemiskinan. Ketika mengkaji masalah ini, kita seolah tidak pernah menemukan jalan keluar. Masalah yang ada telah membangun simpul-simpul multidimensi yang tidak lagi bisa dipilah mana hulu dan hilirnya. Hal ini menjadi kebingungan bagi para teknokrat di pemerintah, tenaga ahli kebijakan, hingga birokrat yang berupaya mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Saat ini, angka kemiskinan antara kota dan desa menurut BPS pun mengalami ketimpangan yang cukup tajam. Kemiskinan di kota berada di angka 6,66%, sementara di pedesaan mencapai 11,34%. Ketimpangan ini memperpanjang masalah ekonomi, bukan lagi soal memperluas sumber pendapatan, melainkan bagaimana pendapatan itu terdistribusi, termasuk mengalir ke kantong masyarakat termarjinalkan dan terpinggirkan di desa-desa.

Sayangnya, realitas kemiskinan di lapangan tampak tidak berubah. Kebijakan terasa jalan di tempat, meskipun telah dirancang secara multisektoral. Jika kita sebut satu per satu, program-program seperti Bantuan Sosial Tunai (Kemensos), Program Keluarga Harapan (Kemensos), Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Kemen-UMKM), Bantuan Pangan Non Tunai (Kemensos), BLT Dana Desa (Kemendesa), dan Pembangunan Infrastruktur Dasar di Wilayah Tertinggal (Kementerian PUPR) belum mampu mengangkat kualitas hidup masyarakat miskin.

Indikator kemiskinan seperti kesehatan yang buruk, minimnya pendidikan, standar hidup yang kurang memadai, pendapatan rendah, dan kualitas kerja yang buruk masih terus menghantui. Keberhasilan yang tertunda sering kali justru menyalahkan masyarakat miskin sebagai pokok masalah. Muncul anggapan bahwa penyebabnya adalah “budaya miskin” yang melekat pada masyarakat, sehingga mereka dianggap enggan berubah dan hanya mengandalkan bantuan.

Di sisi lain, kebijakan pengentasan kemiskinan juga menghadapi kendala teknis, terutama dalam implementasi. Pemerintah Indonesia masih lemah dalam akurasi data. Masyarakat yang telah meninggal, pindah kependudukan, atau sudah naik level ekonominya masih tercatat sebagai penerima bantuan kemiskinan. Akibatnya, terjadi error-estimated dalam distribusi. Bantuan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran, masyarakat tetap miskin, dan level kemiskinan tidak bergerak dari titik yang sama.

Menariknya, angka kemiskinan di Indonesia memang cenderung menurun dari tahun ke tahun, atau lebih tepatnya, “turun temurun.” Penurunan ini kadang terasa manipulatif, karena bukan masyarakat yang naik kelas, tetapi standar kemiskinan yang terus turun.

Maka pada akhirnya, jika definisi kemiskinan tidak jelas, jika data tidak akurat, dan jika kebijakan hanya sekadar menurunkan angka, maka kita tidak sedang memecahkan masalah, kita hanya menundanya.

Jalan Keluar: Kolaborasi dan Good Governance
Penting bagi pemerintah untuk menyadari bahwa bekerja sendiri dalam mengatasi kemiskinan tidak akan pernah ada ujungnya. Pemerintah terbatas dalam mengalokasikan “umpan-umpan ekonomi” secara terus menerus kepada masyarakat miskin.

Salah satu jalan keluar yang dapat dioptimalkan adalah melalui good governance, sebuah skema yang merangkul tiga pihak: pemerintah, swasta, dan komunitas untuk mengentaskan kemiskinan. Skema ini bukan hal baru, praktiknya sudah dijalankan di banyak tempat dan kasus. Pemerintah kini mulai canggih merancang skema kolaborasi dengan model yang beragam, seperti Triple Helix, Pentahelix, Quadruple Helix, dan helix-helix lainnya.

Namun, kolaborasi tersebut nyatanya belum membawa kemajuan. Beberapa akademisi dan praktisi melihat bahwa kendala kolaborasi ini ada pada satu pihak, yaitu sektor privat atau swasta. Saat ini, peran bisnis belum kuat dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di kabupaten atau kota terpinggirkan.

Di permukaan, swasta tampak membantu rakyat miskin melalui corporate social responsibility (CSR), tetapi di balik layar, kompromi swasta dengan pemangku kebijakan justru memperkuat sistem dan struktur sosio-ekonomi yang menindas rakyat miskin.

Kini, yang kita butuhkan bukan lagi program tambahan, tetapi keberanian untuk mengakui bahwa selama ini kita hanya berputar-putar. Pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi yang luhur, baik yang tampak di permukaan maupun di balik layar, agar sama-sama membangun. Dengan demikian, bukan hanya bantuan tunai atau barang yang diberikan, tetapi juga peluang bagi masyarakat untuk berkembang dan tumbuh secara mandiri.