Krisis Sunyi Kelas Menengah Indonesia

Oleh: Ibrayoga Rizki Perdana (Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan UGM)

Jutaan keluarga kelas menengah Indonesia, mulai dari pegawai swasta, aparatur sipil negara, hingga pelaku UMKM, menjadi tulang punggung negara. Mereka membayar pajak, menggerakkan konsumsi, dan menopang birokrasi. Namun di balik peran vital itu, mereka hidup dalam kecemasan finansial dan merasa diabaikan. Ini adalah bom waktu sosial yang harus segera dijinakkan.

Ada keresahan yang merayap pelan di ruang-ruang keluarga kelas menengah. Ia tidak selalu terucap, tetapi terasa nyata dalam notifikasi tagihan, kalkulasi biaya pendidikan anak, dan jurang yang kian lebar antara aspirasi dan realitas. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi. Ini adalah krisis psikososial yang dialami oleh kelompok yang ironisnya menjadi motor pembangunan, namun paling sering luput dari perhatian kebijakan.

Mereka adalah kelompok yang terjepit: ditekan ekspektasi sosial untuk tampil sukses, namun tak tersentuh jaring pengaman negara.

Ilusi Kemapanan, Realitas Cicilan

Di era digital, definisi kesuksesan semakin disederhanakan dalam bentuk visual: liburan saat akhir pekan, anak bersekolah di institusi favorit yang dikenal unggul, kepemilikan mobil yang nyaman, serta penggunaan gawai terbaru. Bagi kelas menengah, semua ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan tekanan sosial untuk memvalidasi status mereka di mata lingkungan sekitar dan media sosial.

Demi mempertahankan citra tersebut, banyak yang terjerat dalam utang konsumtif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2025 menunjukkan bahwa kredit konsumsi perbankan tumbuh 10,37 persen secara tahunan (year-on-year). Bahkan, skema pembiayaan digital seperti Buy Now Pay Later (BNPL) mencatat lonjakan lebih tajam, yakni 46,45 persen YoY, menembus angka Rp22,57 triliun.

Namun, menyalahkan sepenuhnya hasrat konsumtif adalah penyederhanaan masalah. Tekanan ini juga lahir dari akar masalah ekonomi yang lebih struktural. Pertumbuhan pendapatan riil yang stagnan tidak mampu mengimbangi meroketnya biaya kebutuhan primer, terutama biaya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Akibatnya, utang tidak hanya menjadi sarana gaya hidup, tetapi juga strategi bertahan hidup untuk menambal celah antara pendapatan dan pengeluaran esensial.

Pendapatan bulanan pun habis untuk membayar fasad gaya hidup dan kebutuhan pokok yang kian mahal, bukan untuk investasi atau dana darurat. Mereka tergelincir menjadi kelompok precariat, yaitu hidup dalam ketidakpastian, tanpa jaminan, dan selalu satu langkah dari krisis finansial, meski secara penampilan tampak mapan.

Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menulis bahwa “kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh ekonomi, tetapi juga oleh simbol dan gaya hidup”. Dalam konteks Indonesia, gaya hidup kelas menengah telah menjadi medan pertarungan simbolik yang melelahkan, di mana identitas dibentuk bukan oleh kenyataan, tetapi oleh persepsi.

Saat Negara dan Pasar Memalingkan Muka

Rasa frustrasi ini memuncak saat mereka berhadapan dengan negara. Ambil contoh anak seorang PNS golongan rendah yang ingin melanjutkan studi S2. Berdasarkan slip gaji orang tua, ia dianggap terlalu “kaya” untuk menerima beasiswa afirmatif. Namun, kenyataannya, keluarganya tidak memiliki kapasitas finansial untuk membiayai kuliah secara mandiri.

Contoh lain datang dari pekerja swasta di kota besar yang harus membayar biaya sekolah anak, cicilan rumah, tagihan layanan kesehatan, dan merawat orang tua lansia. Meski tidak tergolong miskin, mereka tidak memiliki ruang fiskal untuk menabung. Saat mengajukan bantuan, mereka dianggap “tidak layak” karena pendapatan formal mereka melebihi ambang batas.

Ini adalah manifestasi dari putusnya kontrak sosial. Warga negara telah membayar pajak, namun saat mereka membutuhkan tangga untuk naik kelas, negara justru menariknya. Pesan yang mereka terima begitu jelas: “Perjuanganmu adalah urusanmu sendiri”.

Ironisnya, banyak PNS dan pegawai swasta terpaksa menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan atau slip gaji mereka demi mendapatkan pinjaman. Sementara itu, di sektor swasta, politik upah yang cenderung menekan dan maraknya sistem kerja kontrak tanpa jenjang karier yang jelas turut memperburuk keadaan, menciptakan lapisan kelas menengah yang lebih rentan. SK atau slip gaji yang seharusnya menjadi simbol stabilitas justru berubah menjadi jaminan utang, mencerminkan kerapuhan sistemik yang gagal melindungi mereka.

Kondisi ini menciptakan lahan subur bagi apatisme dan sinisme politik. Rasa frustrasi karena merasa diabaikan, seperti yang terjadi di banyak negara, dapat dieksploitasi oleh narasi populis. Katherine Cramer dalam The Politics of Resentment menjelaskan bahwa kelas menengah yang merasa terpinggirkan dapat menjadi basis politik yang aktif ketika rasa frustrasi mereka dikapitalisasi oleh retorika populis.

Agenda Mendesak yang Tak Bisa Ditawar

Indonesia tidak bisa berlari menuju cita-cita “Indonesia Emas 2045” dengan bertumpu pada tulang punggung yang rapuh. Negara harus hadir dengan agenda nyata.

Pertama, rombak total jaring pengaman sosial. Skema bantuan harus menggunakan model means-testing yang cerdas, yang tidak hanya melihat pendapatan, tetapi juga menghitung rasio utang, jumlah tanggungan, serta perbedaan biaya hidup antarwilayah.

Kedua, berikan insentif fiskal yang berpihak. Keringanan pajak (tax deduction) yang signifikan bagi sandwich generation, mereka yang menanggung biaya hidup orang tua dan anak sekaligus, adalah bentuk pengakuan negara atas peran krusial mereka.

Ketiga, intervensi masalah struktural perumahan. Negara harus agresif mengembangkan program perumahan terjangkau di kawasan urban yang aksesibel bagi kelompok berpendapatan menengah. Kepemilikan rumah adalah jangkar stabilitas masa depan.

Keempat, reformasi pasar tenaga kerja. Pemerintah perlu menciptakan regulasi dan insentif yang mendorong sektor swasta untuk menerapkan sistem pengupahan yang lebih adil, memberikan jaminan kerja yang layak, dan menghentikan praktik kontrak yang eksploitatif. Ini akan memperkuat fondasi ekonomi kelas menengah dari akarnya.

Jika jalan konkret ini tidak segera ditempuh, kita hanya sedang menunda ledakan. Keresahan yang lama terpendam dapat bermetamorfosis menjadi kemarahan sosial. Dan saat itu tiba, bukan hanya kelas menengah yang akan runtuh, tetapi juga fondasi sosial dan demokrasi bangsa.