Usainya Lebaran dan Aceh Sumatera yang Belum Kunjung Selesai

Oleh: Muhammad Khairu Rahman (Mahasiswa HTN UIN Antasari Banjarmasin)

Lebaran Idulfitri 2026 sudah lewat. Masyarakat kembali ke rutinitas mereka. Namun, di Aceh dan Sumatera Utara, suasana Lebaran justru jadi ajang refleksi sosial. Ada tantangan besar yang masih dihadapi dalam pemulihan pascabencana. Banjir dan longsor akhir 2025 dampaknya masih terasa sampai awal 2026.

Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, menyatakan pemulihan sudah “hampir 100 persen”. Pernyataan ini memicu perdebatan. Realitas di lapangan lebih kompleks. Data dari pemerintah dan lembaga independen menunjukkan masalah struktural masih ada. Mulai dari infrastruktur, layanan publik, hingga sosial ekonomi di Aceh dan Sumatera Utara belum selesai.

Ada yang menganggap klaim pemulihan cepat itu terlalu dini. Ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dampak Bencana dan Pemulihan Pascabencana yang Nyata

Bencana banjir dan longsor akhir November hingga awal Desember 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah krisis hidrometeorologis terbesar. Catatan BNPB dan sumber lain menyebutkan lebih dari 969 korban jiwa. Ribuan orang hilang dan terluka. Lebih dari 3,3 juta warga terdampak langsung.

Di Aceh saja, sekitar 325 orang meninggal. Lebih dari 526.000 warga terdampak. Puluhan ribu rumah rusak parah. Banyak warga terpaksa mengungsi. Rumah, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan jalan rusak parah.

Laporan organisasi kemanusiaan pada awal Desember 2025 menyebutkan sekitar 900.000 orang masih mengungsi di tiga provinsi. Kerusakan mencakup lebih dari 158.000 rumah. Ratusan sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah juga rusak.

Kerusakan ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Perbaikan rumah butuh waktu. Layanan dasar terputus. Interaksi sosial harus kembali perlahan. Jalan dan jembatan yang rusak menghambat distribusi barang dan layanan. Pemulihan ekonomi lokal, pendidikan, dan kesehatan jadi lambat.

Menjelang Lebaran 2026, pemerintah mempercepat pemulihan. Namun, data menunjukkan pemulihan masih berjalan. Banyak indikator belum stabil atau normal. Jalan yang putus belum sepenuhnya dibuka. Beberapa fasilitas kesehatan masih terbatas. Pelayanan sosial terhambat urusan administrasi dan logistik.

Pemerintah pusat menilai progres pemulihan sangat optimis. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Aceh Tamiang pada 21 Maret 2026. Ia salat Idulfitri di sana. Ia mengatakan pemulihan pascabencana di Aceh sudah “berjalan sangat cepat dan hampir 100 persen selesai”. Ia juga mengklaim tidak ada lagi warga di tenda pengungsian. Listrik sebagian besar sudah normal, kecuali di beberapa desa kecil.

Pernyataan ini mendapat reaksi beragam. Pemerintah menyoroti kerja keras TNI, Polri, dan BNPB. Di sisi lain, akademisi, komunitas sipil, dan masyarakat mengkritik. Mereka melihat data di lapangan masih menunjukkan banyak warga belum pulih. Beberapa wilayah masih punya hunian sementara. Jaringan jalan masih putus. Pendidikan dan kesehatan belum stabil. Ini kontras dengan klaim “hampir selesai”.

Kritik juga menyebut klaim “hampir 100 persen” bisa menutupi fakta. Rekonstruksi rumah, perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan penyelesaian trauma butuh waktu lebih lama. Memindahkan pengungsi dari tenda ke hunian sementara atau memulihkan listrik belum berarti semua normal.

Indonesia Corruption Watch mencatat dampak bencana besar pada ekonomi regional. Aceh mengalami kontraksi ekonomi sekitar 0,88%. Kerugian ekonomi mencapai Rp2,2 triliun. Ini akibat kerusakan infrastruktur, gangguan produktivitas, dan dampak sosial.

Dampak Sosial-Ekonomi dan Pemulihan Layanan Publik yang Berlanjut

Setelah Lebaran 2026, masyarakat Aceh dan Sumatera Utara kembali beraktivitas. Namun, banyak komunitas masih menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Ini terkait dampak pascabencana.

Pemulihan ekonomi lokal sangat terasa di desa dan kota kecil. Pasar lokal rusak. Jalur distribusi barang belum stabil. Produksi pertanian menurun karena lahan rusak. Aktivitas ekonomi banyak daerah berjalan lambat. Ini memengaruhi pendapatan keluarga, terutama UMKM dan sektor informal.

Layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan juga tertekan. Banyak sekolah rusak masih diperbaiki. Proses belajar mengajar belum normal sepenuhnya. Fasilitas kesehatan punya keterbatasan layanan. Kebutuhan dasar masyarakat seperti akses kesehatan dan pendidikan berkualitas masih jadi tantangan.

Bantuan sosial terus disalurkan. Bantuan biaya hidup, rekonstruksi rumah, dan insentif ekonomi. Namun, laporan di beberapa daerah menunjukkan proses ini belum konsisten dengan klaim pemulihan cepat. Ada laporan bantuan terlambat diterima. Ini terutama bagi keluarga miskin, penyintas trauma, dan kelompok rentan.

Kondisi ini menunjukkan layanan publik yang optimal masih darurat. Infrastruktur rusak membuat akses ke puskesmas atau sekolah sulit. Akses darat ke pemukiman pedalaman masih tidak stabil. Jembatan dan jalan utama belum dibangun kembali. Koordinasi antarinstansi penting untuk memastikan layanan publik bisa diakses semua orang.

Pemulihan sosial ekonomi ini juga perlu didengar dari rakyat. Ada perbedaan antara optimisme pemerintah pusat dan pengalaman masyarakat. Di beberapa wilayah, warga mencari penghidupan sementara. Ini terjadi selama rekonstruksi rumah dan infrastruktur. Ada jarak antara klaim statistik dan realitas sosial di tingkat desa.

Tata Kelola, Kontradiksi Pernyataan Pemerintah, dan Perspektif Masyarakat

Pernyataan Presiden Prabowo tentang pemulihan Aceh hampir 100% dikritik. Dianggap terlalu dini. Tidak mencerminkan kondisi daerah terpencil dengan tantangan logistik besar. Dialog di media dan publik sering menyoroti kesenjangan antara narasi politik dan pengalaman lapangan.

Pemerintah menekankan kerja keras aparatur negara. Tapi kritik melihat persoalan struktural butuh komitmen waktu, sumber daya, dan koordinasi lintas sektor. Banyak komunitas lokal bilang rumah mereka masih hunian sementara. Standar layak belum terpenuhi. Pembangunan belum selesai.

Masyarakat lokal butuh jaminan ekonomi berkelanjutan. Mereka berharap ada stimulus ekonomi jangka panjang. Dukungan modal usaha mikro. Program pelatihan kerja.

Kritik juga datang dari sisi tata kelola dan transparansi. Beberapa kelompok masyarakat sipil menuntut pertanggungjawaban yang terbuka. Terkait alokasi bantuan, penanganan kerusakan, dan prioritas rekonstruksi. Ini agar tidak ada perbedaan antarwilayah.

Banyak komunitas lokal yang paling terdampak sulit melihat hasil nyata klaim pemerintah. Mereka masih menghadapi rumah rusak, jalan putus, dan layanan dasar terbatas. Kritik ini memperkaya diskusi publik tentang pemulihan. Pemulihan bukan hanya angka, tapi proses sosial yang kompleks.

Lebaran Selesai, Tantangan Masih Berlanjut

Bagi Aceh dan Sumatera, Lebaran 2026 bukan akhir perjuangan. Ini hanya salah satu fase dalam pemulihan pascabencana. Pemerintah pusat optimis dengan klaim “hampir 100 persen”. Namun, data dari BNPB, laporan kemanusiaan, dan dinamika sosial ekonomi menunjukkan banyak pekerjaan tersisa. Penting menyatukan narasi statistik pemerintah dengan realitas sosial masyarakat.

Pemulihan infrastruktur, layanan publik, sosial ekonomi, dan tata kelola harus terus berjalan. Agar Aceh dan Sumatera Utara benar-benar pulih. Bukan hanya dalam angka ataupun narasi politik. Tapi dalam kehidupan nyata masyarakat masih berjuang dalam menghadapi trauma pascabencana.