RDMP Pertamina Balikpapan: Sejarah Panjang Sebuah Perebutan

Oleh: Harya Rifky Pratama (Alumni Universitas Gadjah Mada)

Pada Senin, 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan RDMP Pertamina di Balikpapan. Hadir para menteri, gubernur, walikota, hingga pejabat negara dan daerah. Sebuah peresmian yang sekilas tampak teknis, tetapi sesungguhnya sarat makna sejarah dan politik. Balikpapan memang bukan kota biasa. Dari dulu hingga hari ini, ia selalu berada di pusat kepentingan. Bukan karena kebetulan, melainkan karena satu hal yang sejak era kolonial diperebutkan banyak kekuatan yakni sumber daya mineral terutama minyak.

Sejak era Hindia Belanda, Balikpapan telah diposisikan sebagai kota energi. Perusahaan-perusahaan Belanda datang, mengebor, membangun kilang, dan menjadikan wilayah ini simpul penting industri minyak di Asia Tenggara. Aktor utamanya adalah Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), perusahaan yang berdiri pada 1907 sebagai bagian dari jaringan bisnis minyak Belanda dan Inggris di bawah payung Royal Dutch Shell. BPM mengubah Balikpapan dari perkampungan nelayan kecil menjadi “kota minyak”. Kilang, pelabuhan, dan infrastruktur energi dibangun mengikuti kepentingan industri. Letaknya yang berdekatan dengan wilayah Kesultanan Kutai membuat Balikpapan bukan hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga politis menghubungkan kekuasaan lokal dengan kepentingan global.

Sejarah kemudian berulang dalam skala yang lebih keras. Ketika Jepang menguasai Indochina, kala itu ia memerlukan daratan jauh untuk bisa melangkah lebih jauh ke lumbung energi dunia yang dibutuhkan pada masa perang kala itu. Jepang berencana ekspansi lebih jauh membawa langkah berikutnya melalui Tarakan dan Balikpapan. Alasannya sederhana yaitu karena minyak. Ia menguasai Nusantara dengan strategi capit, secara mendadak dan terorganisir mulanya ia menguasai Singapura di sisi barat dan Kalimantan di sisi timur, menjadikan Tarakan dan Balikpapan sebagai target utama. Dari sini, ekspansi Jepang meluas dan masuk lebih dalam ke berbagai wilayah Nusantara: Papua, Sumatera, hingga Jawa.

Pada titik tertentu, elite Kekaisaran Jepang di bawah Kaisar Hirohito memilih berjalan sendiri, mengabaikan tekanan internasional dan tatanan dunia yang ada, termasuk embargo minyak Amerika Serikat. Dunia kembali menunjukkan pola lamanya: energi selalu menjadi alasan utama ekspansi, dan kekuasaan bergerak mengikuti sumber daya. Karena itu, peresmian RDMP Balikpapan kali ini seharusnya dibaca lebih dalam. Ini bukan sekadar proyek kilang. Ini adalah penanda bahwa sumber daya yang dulu dikelola BPM, diperebutkan berbagai bangsa, kini berada di tangan negara melalui Pertamina.

Sejarah juga menunjukkan ironi yang menarik. Royal Dutch Shell sebagai kelanjutan dari jejaring bisnis BPM masih beroperasi di Indonesia hingga era modern. Namun dalam beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan tutupnya sejumlah SPBU Shell di berbagai daerah. Sebuah isyarat bahwa lanskap energi global berubah, dan negara yang memiliki keberanian politik serta kemandirian industri akan lebih menentukan arah permainan.

Menuju Kemandirian Energi

Pertanyaannya kemudian sederhana namun mendasar, apakah kita akan berhenti sampai di penguasaan aset, atau melangkah lebih jauh? Jika Indonesia benar-benar ingin menjadi Macan Asia, maka kita tidak bisa terus berada di posisi objek. Tidak cukup hanya mengekspor bahan mentah, atau menjadikan proyek strategis sebagai komoditas politik jangka pendek. Kita harus menjadi pemain dalam industri, dalam geopolitik, dan dalam menentukan arah sendiri.

Menarik ketika Presiden dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa pembangunan terutama penghasilan energi yang besar, sehingga progresi import energi bisa digantikan dengan kemandirian yang diproyeksikan tidak harus selesai dalam lima tahun, ia menyebutkan enam atau tujuh tahun pun tidak apa-apa, selama tujuannya adalah menuju pada kemandirian energi. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyiratkan pesan penting: periode 2024-2029 bukan soal kejar tayang, melainkan soal meletakkan fondasi.

Akhirnya Balikpapan menjadi saksi bahkan objek peristiwa penting, sejak dahulu menjadi saksi perebutan kepentingan bangsa lain. Kali ini, semestinya berbeda. Dengan RDMP Balikpapan ia menjadi simbol bahwa Indonesia belajar dari masa lalu dan memilih tidak sekadar hadir dalam percaturan global, tetapi ikut menentukan arahnya.