Redenominasi dan Kesiapan UMKM: Menyoal Kebijakan Pangkas Tiga Nol
Oleh: Febrina Nur Ramadhani (Dosen FEB Universitas Negeri Makassar)
Wacana redenominasi rupiah kembali mengemuka dalam ranah kebijakan ekonomi nasional setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Kebijakan ini merencanakan penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan menghilangkan tiga angka nol tanpa mengubah daya beli masyarakat. Beberapa tujuan dari kebijakan ini diantaranya efisiensi perekonomian, peningkatan kredibilitas rupiah, dan penyederhanaan transaksi. Meskipun tujuan redenominasi tampak rasional, pertanyaan krusial yang perlu dijawab kemudian adalah: sejauh mana kebijakan ini akan berdampak terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional?
Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara dengan Rp9.580 triliun, serta menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia dengan jumlah mencapai 65,5 juta unit usaha. Angka-angka ini menegaskan peran vital UMKM bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, melainkan penyangga stabilitas sosial melalui penciptaan lapangan kerja masif.
Sejauh ini, struktur UMKM Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro (99,62%), yang sebagian besar beroperasi pada sektor informal dengan karakteristik subsisten. Mereka bukan bagian dari rantai pasok industri besar, melainkan pelaku ekonomi yang mengandalkan transaksi harian untuk keberlangsungan hidup. Dalam konteks ini, setiap perubahan sistem moneter akan berdampak langsung pada operasional mereka.
Dilema Ganda: Manfaat versus Risiko
Dari perspektif efisiensi administratif, redenominasi menawarkan sejumlah keuntungan. Penyederhanaan digit rupiah dapat memudahkan pembukuan harian, mengurangi risiko kesalahan pencatatan akibat deretan angka nol yang panjang, dan mempercepat proses transaksi. Label harga pada produk UMKM akan terlihat lebih ‘bersih’ dan profesional yang secara psikologis dapat meningkatkan persepsi konsumen terhadap kualitas usaha. Terlebih lagi saat ini UMKM telah masuk ke era digitalisasi, di mana semakin banyak UMKM bertransaksi melalui platform digital seperti QRIS dan e-commerce, sistem pembayaran otomatis akan menangani konversi harga secara akurat, sehingga meminimalkan risiko kebingungan nilai.
Namun demikian, di balik manfaat tersebut, terdapat ancaman serius yang tidak boleh diabaikan. Pertama, risiko pembulatan harga yang tidak terkontrol. Seorang pedagang yang menjual produk seharga Rp5.800 akan menghadapi dilema: apakah harga baru menjadi Rp5,8 atau dibulatkan menjadi Rp6? Jika fenomena pembulatan ini terjadi secara massal tanpa pengawasan ketat, inflasi terselubung akan melanda, dimana daya beli masyarakat tergerus tanpa disadari, dan UMKM justru menjadi pihak yang disalahkan sebagai pihak ‘pemberi harga’.
Kedua, masa transisi akan menjadi periode kritis yang penuh ketidakpastian. Ketika uang lama dan baru beredar secara paralel selama beberapa tahun, pelaku UMKM (terutama di pasar tradisional) akan menghadapi kebingungan dalam perhitungan kembalian, kesalahan pencatatan, dan potensi konflik dengan konsumen. Tingkat literasi keuangan yang relatif rendah di kalangan pelaku usaha mikro akan memperparah situasi ini.
Ketiga, beban biaya adaptasi. UMKM harus mengubah label harga, menyesuaikan sistem kasir (bagi yang sudah digital), dan mengedukasi karyawan. Meskipun tampak sederhana, biaya kumulatif dari penyesuaian ini tidak sedikit, terutama bagi usaha mikro yang beroperasi dengan margin tipis.
Tantangan Sosialisasi dan Perlindungan Konsumen
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada kualitas sosialisasi dan mekanisme perlindungan konsumen. Brasil dengan Plano Real (1994) dan Turki (2005) berhasil mengelola transisi karena melakukan kampanye edukasi masif dan menerapkan pengawasan harga yang ketat.
Indonesia, dengan 65,5 juta unit UMKM yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menghadapi tantangan sosialisasi yang jauh lebih kompleks. Diperlukan pendekatan multi-saluran yang melibatkan tidak hanya pemerintah dan Bank Indonesia, tetapi juga asosiasi pedagang, kampus, platform digital, dan berbagai pihak lainnya. Sosialisasi tidak cukup sekadar menjelaskan bahwa ‘nilai uang tidak berubah’, tetapi harus membentuk pemahaman mendalam tentang mekanisme konversi, hak konsumen, dan kewajiban pelaku usaha.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah menegaskan bahwa redenominasi memerlukan timing yang tepat dan persiapan yang matang, dengan mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Dalam konteks UMKM, prasyarat ini harus diterjemahkan menjadi langkah konkret. Mulai dari stabilitas ekonomi makro. Dalam hal ini, redenominasi hanya boleh dilaksanakan ketika inflasi terkendali dan nilai tukar rupiah stabil. Melakukannya di tengah gejolak ekonomi akan menciptakan ketidakpastian yang merusak kepercayaan pelaku usaha. Selanjutnya kita juga perlu mempertimbangkan infrastruktur digital yang merata. Pemerintah harus mempercepat penetrasi internet dan adopsi QRIS hingga ke pelosok, sehingga UMKM dapat memanfaatkan sistem pembayaran digital yang otomatis mengkonversi harga. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mekanisme dual pricing yang jela. Selama periode transisi, setiap transaksi harus menampilkan harga lama dan baru secara bersamaan dengan format yang mudah dipahami. Pemerintah juga perlu menyediakan bantuan teknis dan subsidi untuk membantu UMKM mengubah sistem pencatatan, label harga, dan perangkat digital. Terakhir terkait pengawasan harga yang ketat. Otoritas perlindungan konsumen harus aktif memantau praktek pembulatan harga yang tidak adil dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.
Dari berbagai pertimbangan dan bercermin dari pengalaman negara lain, kita dapat melihat bahwa keberhasilan redenominasi tidak diukur dari seberapa cepat uang baru beredar, tetapi dari seberapa baik kebijakan ini melindungi kepentingan pelaku usaha kecil dan masyarakat luas. Jika dilaksanakan dengan persiapan matang, sosialisasi masif, dan perlindungan yang memadai, redenominasi dapat menjadi momentum transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih efisien. Namun jika dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur dan pemahaman masyarakat, kebijakan ini justru akan menciptakan mudarat baru yang lebih besar daripada manfaatnya. Mari kita pastikan bahwa langkah modernisasi moneter ini tidak mengorbankan mereka yang selama ini menjadi penyangga ekonomi rakyat.
