Refleksi HPN 2026: ‘Homeless Media’, Banjir Informasi, dan Masa Depan Jurnalisme Berkualitas
oleh: Muhammad Iqbal Khatami (Founder & Pemimpin Redaksi Muda Bicara ID)
Dengan mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 mengajak publik untuk menata ulang ekosistem pers dan informasi di tengah disrupsi digital yang kian pesat. Pers memang menghadapi tantangan besar dalam satu dekade terakhir, yakni tuntutan sehat secara profesional dan ekonomi.
Tantangan tersebut diiringi dengan paradoks baru, yakni fenomena “Homeless Media” berbasis media sosial; banjir informasi yang nyaris tanpa saringan; hingga kian kaburnya batas antara konten media sosial dengan produk jurnalisme. Pertanyaannya: masih adakah ruang bagi jurnalisme berkualitas berdiri tegak di tengah lanskap yang sedemikian bising?
Ekosistem Informasi yang Rapuh
Tema HPN 2026 menyoroti kesehatan pers sebagai kunci untuk kedaulatan ekonomi dan kekuatan bangsa. Namun, ekosistem informasi saat ini menghadapi masalah struktural.
Menurut survei GlobalWebIndex (GWI), lebih dari separuh generasi Z di seluruh dunia kini menggunakan media sosial sebagai mesin pencari utama untuk informasi sehari-hari mereka, menggantikan mesin pencari konvensional. Di Indonesia, pergeseran ini juga terasa kuat, seperti yang ditunjukkan oleh munculnya akun informasi lokal di Instagram, TikTok, dan platform lainnya.
Di satu sisi, keadaan ini memungkinkan jurnalisme publik untuk berpartisipasi dalam produksi informasi. keadaan ini juga akan memungkinkan warga berekspresi secara dua arah dengan media arus utama. Di sisi lain, arus informasi yang tidak terkurasi membawa risiko besar, termasuk disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, dan normalisasi praktik jurnalistik yang mengabaikan etika dan standar verifikasi.
Media Tanpa Rumah, Audiens Tanpa Kompas
Istilah ‘homeless media’ mengemuka untuk mendefinisikan sebuah media yang beroperasi di platform media sosial, tanpa adanya domain sendiri, tanpa redaksi yang terstruktur, tanpa kantor, bahkan sering kali tanpa badan hukum. Namun, mereka memiliki jangkauan audiensi (pengikut) yang luas—bahkan melebihi media massa resmi. Pengikut yang besar tersebut didapatkan dengan mengandalkan kekuatan visual dan kedekatan emosional dengan audiens.
Teori Networked Journalism (Beckett & Mansell, 2008) relevan di sini, mereka menyebut jurnalisme akan berevolusi menjadi kolaborasi publik-media, di mana ‘homeless media’ mengisi celah isu hiperlokal yang diabaikan media besar.
Meski begitu, ‘homeless media’ mungkin kontennya sangat relevan secara visual dan dekat dengan masalah, tetapi banyak yang tidak memenuhi standar berita yang utuh dari segi kelengkapan elemen 5W+1H dan verifikasi (gatekeeper). Di sinilah paradoks ‘homeless media’: mereka cepat dan dekat, tetapi tidak selalu dapat diandalkan sebagai referensi jurnalistik yang valid. Parahnya, ketika informasi yang disebarkan tidak valid, akan menggiring ribuan hingga jutaan pengikutnya ke opini yang sesat.
Pada akhirnya, ‘homeless media’ adalah fenomena yang dilematis. Ada media yang memiliki legalitas, tetapi kerap terhambat oleh kekuatan ekonomi untuk mendanai operasionalnya; ada juga media yang berbasis komunitas tanpa legalitas, tetapi memiliki kepercayaan publik yang kuat.
Tidak peduli apa bentuknya, masalah utama tetap sama: ekosistem informasi yang berkembang di platform raksasa telah mengaburkan perbedaan antara media komunitas, media profesional, dan sekadar akun konten.
Di sisi audiens, di era banjir informasi saat ini masyarakat seolah-olah memiliki segalanya, tetapi seringkali konteks informasi menjadi terabaikan. Masyarakat kian terbiasa mengonsumsi informasi dalam bentuk tangkapan layar, klip video, atau caption pendek, informasi tidak memiliki latar belakang, kerangka, atau penjelasan tentang proses pengumpulan data.
Walaupun dalam konteks krisis, jurnalisme warga dan ‘homeless media’ dapat mengirimkan konten lebih cepat dari media arus utama, seperti bencana alam, kerusuhan, atau konflik politik. Namun, mereka juga lebih rentan terhadap kepanikan, bias, dan manipulasi.
Di Mana Posisi Jurnalisme Berkualitas?
Dalam konteks HPN 2026, pertimbangan yang paling penting mungkin bukan sekadar melindungi “media” secara institusional, tetapi juga bagaimana menjamin bahwa tugas jurnalisme tetap berfungsi di tengah lanskap yang terfragmentasi.
Untuk mengatasi fenomena ‘homeless media’ dan banjir informasi, ada setidaknya tiga langkah strategis yang terkait dengan prinsip “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Pertama, meningkatkan literasi publik sebagai “filter terakhir”. Masyarakat umum dapat dilatih untuk membaca sumber dengan benar, membedakan pendapat dari kenyataan, dan mengidentifikasi indikasi misinformasi. Jika tidak ada publik yang melek media, ekosistem informasi akan tetap didikte oleh algoritma dan kepentingan bisnis platform.
Kedua, kerjasama inovatif antara media arus utama, ‘homeless media’, dan komunitas guna mendorong ekosistem pers yang lebih inklusif dan sinergis. Ketiga, pembaruan kerangka regulasi untuk menjadi lebih fleksibel. Regulasi perlu hadir namun tidak hanya menghukum tetapi juga mengakui dan membina, seperti misalnya mengakui lebih banyak pelaku media komunitas yang bersedia mengikuti mekanisme akuntabilitas minimal dan kode etik pers.
Jangan sampai peringatan HPN 2026 berhenti pada seremoni penghargaan, sementara di lapangan otoritas moral dan epistemik pers semakin tergerus oleh akun-akun tanpa wajah yang lebih lincah bermain di algoritma. Upaya dan kebijakan sistemik diperlukan dengan menyentuh langsung akar masalah.
