Reformasi hukum pemilu dan partai politik di Indonesia sangat mendesak untuk mengatasi masalah dalam rekrutmen, kaderisasi, dan kepemimpinan yang memengaruhi kebijakan publik. Sistem pemilu saat ini masih didominasi oleh elit partai, mudah dipengaruhi politik uang, dan proses pencalonan yang tidak transparan. Hal ini berakibat pada kebijakan publik yang sering tidak mewakili rakyat, serta lemahnya checks…
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 297 permohonan sengketa terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Permohonan terbanyak berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Data tersebut diambil dari situs mkri.id oleh detikcom pada Sabtu (27/4/2024). Total terdapat 297 permohonan yang diterima oleh MK, di mana PPP mengajukan 24 perkara, diikuti oleh NasDem dengan 20 perkara, dan PAN dengan…
Delapan partai politik berhasil memperoleh kursi di DPR RI periode 2024-2029 karena berhasil mencapai jumlah suara di atas ambang batas parlemen, yaitu 4 persen. Sementara itu, sepuluh partai politik lainnya tidak berhasil memperoleh kursi di parlemen. Keputusan ini diatur dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR,…
Isu Hak Angket telah bergulir lama di proses Pemilu 2024 ini. Namun, hingga saat ini belum ada fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menggulirkan hak angket sejak Ganjar Pranowo mengusulkan penggunaan hak tersebut pada 19 Februari 2024 lalu. Secara syarat, hak angket bisa diajukan dengan pengusulan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih…
Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan laporan awal dana kampanye (LADK) dari 18 partai politik yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024 tingkat nasional. Laporan tersebut mencakup rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh setiap partai politik yang ikut serta dalam Pemilu. Dalam ketaatan terhadap ketentuan, LADK calon legislatif harus disampaikan bersamaan dengan LADK partai paling lambat 14…
