IKN Kalah Prioritas dengan Makan Bergizi Gratis?
Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan siang gratis kini menjadi perdebatan di masyarakat karena keduanya memiliki alokasi anggaran yang sama besarnya. Di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto, program Makan Siang Gratis yang namanya diubah menjadi Makan Gizi Gratis dianggap bisa segara dilaksanakan dibandingkan dengan IKN.
Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono, menjelaskan sikapnya yang memilih program makan siang gratis dibandingkan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sebagai seorang ekonom yang enggak bisa bohong dalam soal ini saya mengatakan ya saya memilih yang makan siang bergizi karena saya tahu bahwa itu akan bisa dilaksanakan segera,” ucap Soedradjad dalam Mid Year Banking & Economic Outlook 2024 yang diadakan Infobank, pada Jumaat, 5 Juli.
Sebelumnya, proyek IKN tidak pernah menjadi bagian dari janji politik Jokowi saat kampanye Pilpres 2019, namun kemudian menjadi fokus setelah dilantik. Di sisi lain, makan siang gratis merupakan salah satu program andalan yang selalu ditekankan oleh Prabowo dalam setiap kampanye politiknya, diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, khususnya bagi pengusaha makanan lokal.
Anggaran Makan Gizi Gratis vs Ibu Kota Nasional
Komitmen pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlihat dari alokasi dana sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025 untuk program makan bergizi gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap selama tahun pertama masa jabatan Prabowo, menunjukkan fokus pemerintah pada bantuan pangan untuk mengurangi kelaparan dan malnutrisi.
Sebaliknya, proyek besar Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo menghadapi kesulitan dalam realisasi anggaran. Hingga akhir 2024, anggaran kumulatif untuk IKN mencapai Rp72,8 triliun, namun realisasinya baru 12,1% dari total pagu sebesar Rp39,8 triliun. Pemerintahan Prabowo berencana hanya mengalokasikan Rp16 triliun per tahun untuk melanjutkan proyek IKN, menunjukkan pendekatan fiskal yang berbeda.
Pengamat ekonomi seperti Tauhid Ahmad dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa alokasi anggaran yang besar untuk IKN oleh pemerintahan sebelumnya menimbulkan tantangan bagi pemerintahan baru dalam mengelola keuangan negara. Dengan hanya menggunakan 20% dari total anggaran IKN dari APBN, pembangunan infrastruktur nasional mungkin akan terdampak.
Perbandingan alokasi anggaran antara program makan bergizi gratis yang signifikan dan keterbatasan anggaran untuk proyek IKN menyoroti prioritas dan strategi pemerintahan baru dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa mendatang.
IKN dan Makan Bergizi Gratis Sedot APBN
Dalam majalah Tempo edisi 7 Juli 2024 menyoroti tingginya biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan siang gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dalam empat bulan pertama 2024, realisasi anggaran APBN untuk IKN mencapai Rp5,5 triliun atau sekitar 13,7% dari pagu yang ditetapkan. Pemerintah mengalokasikan Rp40 triliun untuk proyek IKN tahun ini, dengan total anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp72,5 triliun.
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga 31 Mei 2024, dana yang terpakai untuk IKN mencapai Rp79,8 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa dari 104 paket pekerjaan yang direncanakan, 25 di antaranya telah selesai, mencakup 41,3% dari total paket.
Sementara itu, program makan bergizi gratis juga membutuhkan anggaran besar. Dalam Rancangan APBN 2025, pemerintah menyiapkan dana Rp71 triliun untuk program ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pemberian makanan dan susu gratis kepada 82,9 juta anak dari pra-sekolah hingga siswa SMA, serta ibu hamil. Setiap penerima akan mendapatkan 200 mililiter susu sebagai bagian dari program ini.
Kata Luhut soal IKN dan Makan Bergizi Gratis
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa biaya untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Prabowo aman hingga lima tahun ke depan.
Menurut Luhut, “hasil dari model ekonomi yang disusun oleh Kemenko Marves menunjukkan tidak ada masalah pendanaan dalam jangka waktu tersebut, dengan pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun. Hal ini termasuk untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN, termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatera”. Luhut menegaskan bahwa alokasi anggaran ini mencakup semua prioritas pemerintahan yang diharapkan, tanpa adanya kekhawatiran yang berarti.
Dulu Bilang Siap, Kini Jokowi Tunda Pindah ke IKN
Presiden Joko Widodo mengumumkan penundaan rencana pindah berkantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli ini karena infrastruktur penunjang belum siap. Jokowi mengatakan, penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara bergantung pada progres pembangunan di lapangan.
“Apakah airnya sudah siap? Apakah listriknya sudah siap? Apakah tempatnya sudah siap? Jika siap, kita pindah,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers setelah melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
