Jokowi, Gibran, dan Relegitimasi Kekuasaan di Panggung Global
Oleh: Riri Septiani Tunggal & Revo Linggar Vandito (Mahasiswa UPN Veteran Jakarta)
Forum Bloomberg New Economy yang diselenggarakan pada November 2025 di Singapura menjadi momentum awal Joko Widodo dalam mengemban tugasnya sebagai anggota Dewan Penasihat Global sejak April 2025. Lahirnya forum ini merupakan suatu langkah krusial dalam hubungan berdiplomatik non-kenegaraan di tengah transisi kekuatan ekonomi global dari Barat ke Timur serta dari Utara ke Selatan yang secara khusus mengangkat isu-isu strategis seperti perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, hubungan dagang, hingga perubahan iklim; forum mempertemukan 50 tokoh dunia terkemuka di antaranya Gan Kim Yong, José Muñoz, Gina Raimondo, Raj Subramaniam, Rishi Sunak, hingga Dilhan Sandrasegara. Bergabungnya Joko Widodo dalam jajaran ini, merefleksikan bagaimana posisi strategis Indonesia sebagai bagian dari Global South yang terus bertumbuh serta menyoroti kiprah Joko Widodo yang telah memimpin transformasi ekonomi Indonesia selama dua periode.
Mengangkat tema “Thriving in an Age of Extremes” partisipasi Indonesia melalui Joko Widodo merepresentasikan kekuatan ekonomi Indonesia sebagai Global South dengan peranan strategis baik di Asia maupun ASEAN mampu diperhitungkan oleh kelompok terkemuka yang menciptakan gelombang geopolitik baru sebagai mitra strategis. Dinamika ini mengambil alih pengaruh ekonomi dari sentralitas hegemoni negara maju ke inklusivitas Global South, dengan Jokowi sebagai “elder statesman” yang menghubungkan kepentingan domestik maupun regional ke agenda global pasca-presidensinya.
Di bulan yang sama, Gibran Rakabuming Raka, secara mengejutkan eksis berdiplomasi melalui forum G20 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan. Sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo selama ini aktif menjadi wajah utama Indonesia di dalam hubungan kenegaraan, debutnya Gibran di forum G20 2025 menjadi langkah awal kiprah sang pemimpin muda dalam wadah multilateral terkemuka.
G20 (Group of Twenty) sendiri merupakan forum utama kolaborasi ekonomi internasional negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang beranggotakan 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 merepresentasi lebih dari 60% populasi dan 80% PDB dunia, serta 75% ekonomi global. Mengusung tema “Solidarity, Equality, Sustainability” Gibran aktif berpidato dalam tiga sesi utama yang menekankan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan inklusif serta pembiayaan internasional yang setara bagi negara berkembang; dan secara harmonis berinteraksi dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Hal tersebut merefleksikan giat politis Gibran dalam berdiplomasi personal untuk membangun relasi kekuasaan dan memperkuat hubungan kenegaraaan.
Kedua hal tersebut sejatinya menunjukan pola yang menarik bahwa secara kebetulan, baik Jokowi maupun Gibran melakukan kegiatan diplomasi baik dalam rangka merepresentasikan negara maupun tidak merepresentasikan negara. Lawatan internasional yang dilakukan nampaknya berkaitan dengan opini dan dorongan publik yang seringkali merugikan Gibran maupun Jokowi dalam konteks elektoral maupun tingkat kepercayaan publik.
Seringkali masyarakat skeptis akan kemampuan berbahasa Inggris Presiden ke-7 Joko Widodo dan turut meragukan Gibran memiliki kapasitas dalam berbagai lawatan internasional. Hal tersebut menjadi suatu anomali tersendiri dan fenomena yang menarik sebab hal ini mengindikasikan bagaimana Joko Widodo mempertahankan pengaruh politiknya setelah masa jabatannya berakhir, sekaligus menelaah proses konsolidasi kapabilitas serta legitimasi diplomatik Gibran Rakabuming Raka sebagai elite politik baru. Dengan menyoroti strategi Jokowi dalam menjaga jejaring kekuasaan dan membaca kehadiran Gibran di forum-forum internasional sebagai upaya pembentukan citra serta reposisi diplomatik, tulisan ini berargumen bahwa keduanya mencerminkan pola kesinambungan kekuasaan dan perluasan pengaruh keluarga politik dalam konteks politik Indonesia kontemporer.
Jokowi & Gibran: Antara Relegitimasi Citra dan Konsolidasi Legitimasi Politik
Dalam konteks elektoral, diplomasi dan kebijakan internasional yang dilakukan seorang Presiden memang seringkali tidak hanya digunakan untuk mendorong serta menjaga kepentingan negara. Namun seringkali lawatan internasional atau kebijakan politik luar negeri digunakan untuk kepentingan elektoral di dalam negeri.
Beberapa literatur misalnya menyebutkan bahwa penilaian publik terhadap kinerja presiden dalam bidang kebijakan luar negeri menjadi salah satu elemen penting dalam menentukan tingkat persetujuan (approval rating). Berbagai studi menunjukkan bahwa performa presiden dalam urusan internasional dapat memiliki pengaruh yang hampir sebanding dengan kondisi ekonomi domestik. Dengan kata lain, publik tidak hanya menilai keberhasilan presiden dari stabilitas ekonomi, tetapi juga dari kapasitasnya mengelola hubungan luar negeri, merespons krisis internasional, serta menjaga citra negara di kancah global.
Sebagai contoh hal ini terekam dalam (Wolf & Holian, 2006) yang menyebutkan bahwa dalam konteks kebijakan diplomasi yang dilakukan George Bush ketika melakukan invasi terhadap Irak terdapat efek yang didapatkannya menunjukkan bahwa penilaian terhadap penanganan Bush atas Irak merupakan prediktor paling kuat bagi overall presidential approval, melampaui isu-isu lain seperti kebijakan ekonomi atau reformasi Social Security.
Evaluasi positif terhadap kinerja Bush di Irak meningkatkan overall approval secara substansial, sedangkan persepsi negatif memberikan dampak penurunan yang simetris dan tajam. Selain itu (Oktay, 2016) menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap kebijakan luar negeri hanya berdampak kuat pada hasil elektoral ketika pemilih dapat dengan jelas mengatribusikan siapa yang bertanggung jawab. Upaya mediasi konflik, keberhasilan dalam forum multilateral, kunjungan kenegaraan yang menghasilkan kesepakatan strategis, atau peningkatan posisi negara dalam hierarki global dapat memperkuat citra presiden sebagai pemimpin yang kompeten.
Sehingga dalam konteks langkah politik yang dilakukan Gibran dan Jokowi terdapat tujuan tersembunyi yang berkaitan dengan kepentingan insentif elektoral. Bagi Gibran sebagai Wakil Presiden, kehadirannya pada acara G20 merupakan hal yang penting bagi untuk meningkatkan approval rating dan memperlambat narasi publik yang meragukan kapabilitas Gibran. Disisi lain bagi politikus ulung seperti Jokowi, hal ini turut penting dalam menjaga relevansinya sebagai tokoh politik dan menjaga kans nya untuk menjadi “king maker” pada pemilu 2029. Namun tren seperti ini menandakan potensi resiko eksploitasi lawatan internasional menjadi ajang politik performatif para politisi yang tidak tulus dalam melakukan seni berdiplomasi.
Penutup
Kiprah Jokowi dan Gibran dalam politik internasional perlu dimaknai secara kritis. Jokowi memainkan politik luar negeri yang pragmatis dan pencitraan Indonesia sebagai mitra strategis serta pemimpin Global South moderat berhasil menarik investasi dan menguntungkan aktor eksternal akibat kebijakan pro pasar dan deregulasi.
Namun, pembangunan ekonomi masih didominasi elit lokal, sementara ketimpangan dan kerentanan ekonomi grass roots tetap tinggi. Di lain sisi, citra Gibran di mata dunia yang terus menekankan inklusivitas pembangunan, namun dalam dinamika politik domestiknya dinilai minim dan cenderung pasif dalam menginisiasi kebijakan nasional yang berdampak nyata di basis masyarakat bawah. Hal tersebut merefleksikan ironi politik antara idealitas citra di kancah internasional dengan kondisi realitas yang dirasakan rakyat Indonesia. Mengingat langkah internasional harus sejalan dengan kondisi domestik, diplomasi harus dimaknai sebagai langkah progresif bukan ajang pencitraan semata.
