Ketenagakerjaan dan Pembangunan Berkelanjutan: Pentingkah Inklusivitas?

Oleh: Nisha Putri Surya Wulandari (Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Sektor ini tidak hanya berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks global, dunia kerja terus mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, globalisasi, serta krisis ekonomi dan lingkungan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja saat ini adalah adanya ketimpangan akses terhadap peluang kerja yang layak bagi berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan, kelompok minoritas, latar belakang sosial, atau faktor lainnya.

Penulis berpandangan bahwa inklusivitas dalam ketenagakerjaan adalah elemen fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Tanpa adanya kesempatan yang setara bagi semua kelompok masyarakat, kesenjangan ekonomi akan semakin melebar, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, inklusivitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dan menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, konsep inklusivitas dalam ketenagakerjaan menjadi semakin relevan sebagai solusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

Inklusivitas dalam Dunia Kerja: Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Inklusivitas dalam dunia kerja bukan lagi sekadar slogan moral, melainkan sebuah keharusan strategis yang krusial bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Secara sederhana, inklusivitas berarti memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang, karakteristik pribadi (seperti gender, suku, agama, disabilitas, orientasi seksual), atau status sosial ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap peluang kerja, pengembangan karir, dan partisipasi dalam ekonomi.

Ketenagakerjaan dan pembangunan berkelanjutan merupakan dua aspek yang saling terkait dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Inklusivitas dalam ketenagakerjaan sangat penting karena dapat memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja dan sumber daya ekonomi.

Ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam aspek pekerjaan layak, pengurangan ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketimpangan Gender dan Kelompok Marjinal dalam Ketenagakerjaan

Sementara itu, ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan juga menjadi masalah global, di mana menurut World Economic Forum, jika partisipasi perempuan dalam tenaga kerja meningkat setara dengan laki-laki, Produk Domestik Bruto (PDB) global dapat bertambah hingga 28 triliun dolar AS pada tahun 2025.

Kesenjangan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak juga berdampak pada kelompok marjinal lainnya, seperti pekerja informal yang sering kali tidak memiliki perlindungan sosial, serta kelompok minoritas yang menghadapi diskriminasi sistematis di tempat kerja. Ketidakinklusan dalam ketenagakerjaan memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan, yang bertentangan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan.

Tanpa sistem ketenagakerjaan yang inklusif, kelompok rentan akan semakin terpinggirkan, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi jangka panjang. Negara-negara maju seperti Jerman dan Swedia telah menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif mampu meningkatkan inovasi, produktivitas, serta daya saing perusahaan karena keberagaman tenaga kerja membawa perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 59,17% dari total pekerja Indonesia pada tahun 2024 bekerja di sektor informal yang sering kali tidak memiliki jaminan sosial atau kondisi kerja yang layak. Penting juga untuk memetakan bagaimana pekerjaan layak dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia Indonesia demi masa depan yang lebih sejahtera.

Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi dalam perekonomian, negara dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sebagai contoh, di negara-negara Skandinavia yang menerapkan sistem kesejahteraan inklusif, tingkat pengangguran lebih rendah dibandingkan negara-negara yang masih menerapkan diskriminasi dalam pasar tenaga kerja.