Oleh: Revo Linggar Vandito (Mahasiswa UPN Veteran Jakarta) Ketika Jenderal Prayuth Chan-ocha menjadi PM Thailand, jumlah menteri perempuan turun drastis dari 20% menjadi 5%. Di Indonesia, akankah RUU TNI membawa kita pada jalan yang sama? RUU TNI menjadi pukulan bagi supremasi sipil, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap reformasi oleh beberapa kelompok masyarakat sipil, termasuk mereka yang…
Oleh: T.H. Hari Sucahyo Di tengah riuhnya dunia digital, hiruk-pikuk karier, dan tuntutan akan “kehidupan ideal”, banyak anak muda modern justru menghadapi paradoks: kehampaan eksistensial. Mereka terlihat aktif, tersenyum dalam unggahan, produktif dalam bekerja, dan hadir di berbagai ruang sosial, namun di dalam diri mereka, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seakan-akan mereka…
Oleh: Ifanul Abidin Proyek Bendungan Nipah di Kabupaten Sampang, Madura, menjadi studi kasus menarik yang mengungkap relasi kuasa dalam politik ekologi Indonesia. Pembangunan infrastruktur strategis ini telah melalui perjalanan panjang dan berliku sejak pertama kali direncanakan tahun 1983, penyelesaian fisik tahun 2008, hingga penyelesaian masalah pembebasan lahan tahun 2015 (Kementerian PUPR, 2025). Pemerintah secara konsisten…
Oleh: Ekky Purnama, S.AP (Government Consultant SMART ID) Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dibiayai oleh pemerintah. Pendidikan dasar menjadi fondasi utama…
Oleh: Okza Hendrian, M.A. (Electoral Analyst, Communication Consultant) Kebijakan makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah Indonesia, dengan estimasi anggaran lebih dari 400 triliun rupiah dalam lima tahun, memunculkan berbagai perdebatan. Dari sudut pandang ekonomi politik, kebijakan ini berpotensi menjadi alat untuk pembenaran utang baru atau perluasan defisit anggaran. Meskipun terdengar populis dan bertujuan…
Oleh: Galang Geraldy (Dosen Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya) Di dalam dinamika pembangunan di Indonesia, Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi simbol ambisi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan modernisasi infrastruktur. Di balik retorika pembangunan, sering kali terselip realitas ketimpangan dan dominasi politik ruang yang mengakibatkan berbagai bencana sosial dan ekologis. Tulisan ini mengurai melalui…
Oleh: Mohammad Bachrul Falah Belum genap satu tahun kepemimpinan Prabowo, rakyat sudah disuguhi berbagai freestyle kebijakan pemerintah. Meskipun kita mengakui pemberantasan korupsi menunjukkan tren positif, tapi juga harus menyadari keputusan kontroversial yang dibuatnya, mulai efisiensi anggaran, pemunduran CASN, naiknya Pph, sampai pembatasan distribusi LPG 3 Kg. Terbaru, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan pengunduran pengangkatan CASN…
Oleh: Wildhan Khalyubi (Tenaga Ahli DPR RI Fraksi Partai Golkar) Banyak yang berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan karya agung bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi acuan dalam penegakan hukum acara di Indonesia. Pasalnya, selama 43 tahun berjalan, KUHAP masih memiliki kekurangan, terutama dalam hal menyelesaikan…
Oleh: Atha Pramudita Agung Wibowo (Mahasiswa S1 IUP Hubungan Internasional UMY) Sabtu, 22 Februari 2025, sehari setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Presiden Prabowo menerima sejumlah Pemimpin Redaksi media massa dan jurnalis senior di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Aksi bertajuk “Indonesia Gelap”…
Oleh: Riyo Agustono (Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta) Di era modern yang penuh dengan tuntutan produktivitas tinggi, fenomena overwork atau kerja berlebihan semakin mengkhawatirkan. Banyak pekerja di berbagai sektor industri, baik di perusahaan besar maupun usaha kecil, diharuskan bekerja melebihi batas waktu normal dengan alasan efisiensi dan target perusahaan. Budaya lembur yang…
